JAYAPURA, Papuaterkini.com – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua, Paulus Waterpauw, mengungkapkan bahwa kemiskinan ekstrem masih menjadi akar persoalan utama yang menghambat percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Kondisi tersebut dinilai membuat berbagai program pemerintah belum mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah pedalaman dan daerah terpencil.
Pernyataan itu disampaikan Paulus Waterpauw usai mengikuti pertemuan koordinasi KEPP Otsus Papua dengan Kementerian PPN/Bappenas yang digelar di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Pertemuan tersebut membahas strategi pembangunan Papua agar lebih tepat sasaran dan menyentuh persoalan mendasar.
Menurut Paulus, forum yang dipimpin Ketua KEPP Otsus Papua bersama jajaran anggota menjadi ruang penting untuk membedah akar persoalan pembangunan Papua secara objektif dan menyeluruh.
“Salah satu indikator yang kami soroti adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di banyak wilayah Papua. Dari hasil diskusi, kemiskinan ekstrem muncul sebagai masalah paling mendasar, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan,” ujar mantan Kapolda Papua itu.
Ia menegaskan, kemiskinan ekstrem harus ditempatkan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan, bukan sekadar dianggap sebagai dampak dari persoalan lain. Selama kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi, berbagai masalah sosial dinilai akan terus bermunculan.
“Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata sering berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” tegas Paulus.
Selain persoalan kemiskinan, Paulus juga menyoroti keterbatasan akses energi listrik sebagai faktor penting yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi ke Papua.
Menurutnya, ketersediaan listrik merupakan fondasi utama untuk menggerakkan sektor industri, baik skala besar maupun usaha rumah tangga.
“Kalau pemerintah daerah ditopang serius oleh pemerintah pusat dalam penyediaan sumber kelistrikan, maka investasi pasti masuk. Banyak potensi sumber daya alam Papua yang masih tertidur. Dengan listrik, industri besar hingga UMKM bisa berkembang,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembenahan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar benar-benar berjalan dari bawah ke atas (bottom-up) dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten/kota.
“Musrenbang jangan jadi ruang kompromi kepentingan politik. Harus murni bicara kepentingan rakyat. Kalau masyarakat butuh air bersih, bangun air bersih. Butuh jalan antar kampung, sekolah, puskesmas, dan listrik, maka itu yang harus diwujudkan,” tegasnya.
Paulus menambahkan, seluruh masukan strategis tersebut telah disampaikan kepada Deputi Pengembangan Kewilayahan Bappenas dan mendapat respons positif. Ia berharap, hasil koordinasi ini dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan Papua ke depan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin pembangunan Papua tidak lagi berjalan lambat dan berulang pada masalah yang sama, tetapi benar-benar menyentuh akar persoalan dan membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (bat)
