JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Papua, Riyanto Nay, menyoroti masih minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap alokasi anggaran bagi media lokal di Papua. Ia menilai, hingga kini pers lokal kerap diperlakukan setengah hati, khususnya dalam kebijakan anggaran publikasi pemerintah.
Menurut Riyanto, media lokal di Papua tidak sekadar berfungsi sebagai penyampai informasi kebijakan pemerintah, melainkan bekerja langsung di lapangan dan menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil.
“Media lokal bekerja di wilayah sulit, menjangkau masyarakat secara langsung. Tapi ketika bicara anggaran, justru selalu ditempatkan di urutan paling belakang,” ujar Riyanto di Jayapura, belum lama ini.
Ia menegaskan, kondisi tersebut berdampak serius terhadap keberlangsungan perusahaan pers lokal. Di tengah tuntutan kerja yang semakin tinggi—mulai dari kecepatan liputan, akurasi berita, hingga jangkauan wilayah—dukungan anggaran justru tidak sebanding.
“Ini bukan soal manja, ini soal logika. Tuntutan profesionalisme tinggi, tapi dukungan sangat minim,” tegasnya.
Riyanto menjelaskan, perusahaan media siber tidak hanya menanggung biaya sumber daya manusia, tetapi juga pengeluaran teknis seperti server, domain, keamanan siber, serta pemeliharaan sistem teknologi informasi. Sementara itu, regulasi dan standar etika jurnalistik menuntut media untuk terus meningkatkan kualitas dan kepatuhan hukum.
Ia juga menyinggung penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua tahun 2026 sebesar Rp4,4 juta, yang menurutnya menimbulkan ketimpangan kebijakan ketika tidak dibarengi dengan dukungan anggaran yang realistis bagi media lokal.
“Di satu sisi pemerintah bicara soal hidup layak melalui UMP. Di sisi lain, media lokal tidak diberi ruang anggaran yang memungkinkan standar itu terpenuhi. Akhirnya beban jatuh ke perusahaan media dan wartawan,” katanya.
Riyanto menegaskan, jika pemerintah menginginkan pers yang profesional, maka dukungan yang diberikan juga harus profesional dan berkeadilan.
“Kalau pemerintah minta pers profesional, ya dukung secara profesional juga. Jangan minta pers kritis dan independen, tapi dipaksa hidup pas-pasan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa melemahnya media lokal tidak hanya berdampak pada industri pers, tetapi juga pada kualitas demokrasi di daerah. Menurutnya, ketika media lokal tidak kuat, ruang publik rawan dipenuhi informasi yang tidak terverifikasi.
“Kontrol publik melemah, informasi jadi timpang, suara masyarakat kecil makin sulit terdengar, dan ruang kritik makin sempit. Ini sangat berbahaya, apalagi di Papua dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks,” jelasnya.
Riyanto berharap pemerintah daerah dapat lebih adil dan realistis dalam memandang posisi media lokal sebagai mitra strategis pembangunan.
“Pemerintah harus berhenti melihat anggaran media sebagai formalitas. Media lokal adalah mitra strategis pembangunan dan demokrasi. Kalau terus diabaikan, kualitas informasi publik pasti ikut merosot,” pungkasnya. (bat)
