JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Matius D. Fakhiri menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada sembilan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-Provinsi Papua.
Penyerahan SK tersebut dilakukan di sela-sela Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Golkar Papua yang berlangsung di Aula Kantor DPD Partai Golkar Papua, Kota Jayapura, Kamis (29/1/2026).
Penunjukan Plt Ketua DPD Partai Golkar ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar serta hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), guna mempercepat konsolidasi organisasi menjelang agenda politik nasional yang mulai bergulir pada Maret 2026.
Adapun sembilan Plt Ketua DPD Partai Golkar yang ditunjuk, yakni Isak Rumbarar sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Jayapura, Yackliana Yoku sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura, Ety Buwani sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom, dan George Weyasu sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sarmi.
Selanjutnya, Denny Henrry Bonai ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Biak Numfor, Zainal Yamko sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Supiori, Nixon Ayomi sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen, Edu Sasarari sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Waropen, serta Melianus sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mamberamo Raya.
Matius D. Fakhiri menjelaskan, penunjukan Plt dilakukan karena kepengurusan DPD tingkat kabupaten/kota telah berstatus demisioner, sementara kepengurusan DPD I Partai Golkar Papua juga baru terbentuk dan menerima SK hasil Musda.
“Sesuai perintah DPP, kami harus bergerak cepat. Agenda politik sudah mulai pada bulan Maret, sehingga Februari ini konsolidasi organisasi harus tuntas. Karena itu, hari ini kami menunjuk PLT untuk segera melakukan konsolidasi internal di masing-masing kabupaten dan kota,” ujar Fakhiri.
Ia menargetkan, dalam waktu 14 hari, para Plt Ketua DPD Partai Golkar dapat menyelesaikan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat kabupaten/kota. Setelah itu, pengurus definitif akan dilantik langsung oleh DPD I Partai Golkar Papua.
“Setelah Musda kabupaten/kota, mereka juga memiliki kewajiban untuk menuntaskan konsolidasi hingga tingkat kelurahan dan kampung, juga dalam waktu 14 hari. Harapannya, seluruh tahapan ini bisa selesai pada Februari, sehingga pada Maret kami dapat melaporkan kesiapan Partai Golkar Papua kepada DPP,” tegasnya.
Fakhiri menambahkan, penyerahan SK kepada para Plt Ketua DPD menjadi langkah penting untuk mengokohkan soliditas Partai Golkar di Provinsi Papua, sekaligus memastikan kerja-kerja organisasi berjalan hingga ke akar rumput.
“Kami berharap konsolidasi ini berjalan dengan baik dan Golkar ke depan semakin besar serta kuat di Provinsi Papua,” pungkasnya.(bat)
