JAYAPURA, Papuaterkini.com – Tokoh Papua, Laurenzus Kadepa, menyatakan dukungannya terhadap langkah Bupati Mimika Johannes Rettob dalam penanganan konflik perbatasan di Kapiraya.
Ia menilai pembentukan tim oleh masing-masing kabupaten untuk menegaskan tapal batas dan hak ulayat merupakan solusi tepat guna meredam konflik yang terjadi.
Pernyataan tersebut menyusul rapat bersama pemerintah daerah Kabupaten Mimika, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah terkait penyelesaian konflik di wilayah Kapiraya.
“Soal batas wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua Tengah, saya mendukung pernyataan Bupati Mimika. Ini hasil rapat terakhir pemerintah daerah bersama Provinsi Papua Tengah,” ujar Laurenzus Kadepa, Kamis, 19 Februari 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan memfasilitasi masyarakat dari masing-masing marga atau fam di Kapiraya untuk menentukan batas wilayah adatnya. Menurutnya, pendekatan ini diyakini dapat menghadirkan penyelesaian yang lebih adil dan diterima semua pihak.
“Pemerintah daerah akan memfasilitasi warga dari marga-marga di Kapiraya untuk menentukan batasnya. Dengan ini pasti akan ada penyelesaian,” tambahnya.
Soroti Dugaan Aktivitas Tambang dan Kayu Ilegal
Laurenzus juga menyoroti dugaan aktivitas penambangan dan pembalakan kayu ilegal sebagai salah satu faktor pemicu konflik. Ia meminta pemerintah dan aparat keamanan menindak tegas aktivitas ilegal tersebut.
Menurutnya, sebelum perusahaan-perusahaan tambang dan kayu beroperasi, kehidupan masyarakat Kapiraya yang dihuni Suku Kamoro dan Suku Mee berlangsung aman dan harmonis.
Ia mengimbau agar persoalan Kapiraya tidak dikaitkan dengan isu kesukuan, melainkan dipahami sebagai persoalan marga atau fam yang mendiami wilayah tersebut.
“Masalah Kapiraya jangan dikaitkan dengan suku karena ini murni masalah marga atau fam, baik Kamoro maupun Mee yang mendiami daerah itu,” tegasnya.
Mantan anggota DPR Papua itu juga mendorong agar lembaga adat Suku Kamoro di bawah Lemasko dan lembaga adat Suku Mee bermitra dengan pemerintah daerah untuk duduk bersama menentukan batas wilayah adat masing-masing.
Imbauan Bijak Bermedia Sosial dan Penegakan Hukum
Laurenzus meminta masyarakat bersikap dewasa dalam bermedia sosial terkait konflik Kapiraya. Ia juga berharap aparat keamanan menjalankan tugas secara netral serta menindak tegas pelaku pertambangan liar, pelaku pembunuhan seorang pendeta beberapa waktu lalu, dan para provokator konflik dari berbagai kelompok.
“Masalah Kapiraya butuh solusi damai, bukan provokasi konflik lanjutan,” pungkasnya.
Hasil Rapat Pemkab Mimika dan Provinsi Papua Tengah
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Sekda Kabupaten Dogiyai, Bupati Kabupaten Deiyai, perwakilan DPRP Provinsi Papua Tengah, dan MRP mengikuti rapat penanganan konflik Kapiraya yang dipimpin Gubernur Papua Tengah secara daring.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut disepakati setiap kabupaten membentuk tim sendiri untuk memberi penegasan tapal batas dan hak ulayatnya.
“Kami akan melakukan harmonisasi dengan masyarakat setempat soal tapal batas dan hak ulayat di Kapiraya,” kata Johannes Rettob, Minggu (15/2/2026).
Ia menegaskan, bukan hanya Mimika, tetapi juga Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai akan melakukan langkah serupa dengan meminta masyarakat menunjukkan batas wilayah adat masing-masing.
Setelah proses harmonisasi di tingkat kabupaten selesai, hasilnya akan dicocokkan bersama di tingkat provinsi sebelum dibawa ke Kementerian Dalam Negeri guna penetapan batas pemerintahan secara resmi.
Selama proses penyelesaian berlangsung, disepakati tidak boleh ada aktivitas tambahan di Kapiraya, termasuk penghentian sementara penerbangan ke wilayah tersebut. Gubernur Papua Tengah akan menyurati seluruh operator penerbangan di Papua untuk tidak melayani penerbangan ke Kapiraya untuk sementara waktu.
“Kita sepakat dan semua hadir. Aman,” ujar Johannes Rettob, seraya menambahkan koordinasi lintas kabupaten terus dilakukan demi penyelesaian damai konflik tapal batas tersebut. (bat)
