JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi I DPR Papua merampungkan pembahasan materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tahun Anggaran 2025 bersama mitra kerja dalam sepekan terakhir.
Dari total 17 organisasi perangkat daerah (OPD) mitra, rapat kerja terakhir digelar bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua, Rabu (15/4/2026).
Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, SH, MH, mengatakan secara umum hasil laporan kinerja eksekutif dalam dokumen LKPJ dinilai cukup baik.
“Kalau kita mengamati dokumen LKPJ, sebenarnya hasil kerja eksekutif itu cukup baik. Oleh karena itu, rapat kerja ini lebih banyak mendiskusikan langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depan serta bentuk dukungan Komisi I terhadap program tahun 2026,” ujarnya usai rapat.
Ia menjelaskan, dalam pembahasan tersebut terdapat berbagai dinamika yang disampaikan oleh pimpinan OPD, meski hanya beberapa OPD yang menjadi prioritas pembahasan.
“Banyak hal yang didiskusikan dan disampaikan oleh OPD. Besok Komisi I akan menyimpulkan seluruh hasil rapat kerja ini,” katanya.
Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan DPR Papua sebelum dijadwalkan dalam rapat paripurna melalui Badan Musyawarah.
“Setelah itu, kita menunggu keputusan Badan Musyawarah terkait agenda rapat paripurna,” jelasnya.
Ia menambahkan, tidak ada persoalan serius yang ditemukan dalam pembahasan bersama mitra kerja, karena seluruh pembahasan mengacu pada dokumen LKPJ yang telah disusun.
Namun demikian, Tan Wie Long yang akrab disapa Along mengakui bahwa efisiensi anggaran menjadi keluhan umum hampir seluruh OPD.
“Semua OPD pasti mengeluh karena efisiensi anggaran ini berdampak pada program dan kegiatan mereka,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan terobosan baru dari pemerintah daerah bersama DPR Papua untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah.
“Tidak bisa terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Kita harus mengoptimalkan potensi yang ada di daerah,” tegasnya. (bat)
