Setahun Papua Cerah, DPR Papua Dorong Visi Fakhiri-Rumaropen Jadi Perubahan Nyata

Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai didampingi Wakil Ketua I Herlin Beatrix M Monim dan Wakil Ketua II Mukry M Hamadi memberikan keterangan pers terkait 1 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Matius D Fakhiri - Aryoko AF Rumaropen, 9 Oktober 2026.
banner 120x600

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai didampingi Wakil Ketua I Herlin Beatrix M. Monim dan Wakil Ketua II Mukry M. Hamadi melalui press release dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Jumat (9/10/2026).

Denny mengatakan, satu tahun memang bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah. Namun, periode tersebut dinilai cukup untuk melihat arah kebijakan, membaca capaian, menemukan kekurangan, sekaligus menentukan langkah perbaikan ke depan.

Menurutnya, tema “Satu Tahun Papua Cerah” tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintahan. Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama mengenai sejauh mana kebijakan, anggaran, regulasi dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Dari kebijakan menjadi program. Dari program menjadi output. Dari output menjadi outcome. Dan dari outcome menjadi perubahan nyata bagi masyarakat Papua,” tegasnya.

Lima Misi Menjadi Arah Transformasi Papua

DPR Papua menegaskan bahwa visi “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni” sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua 2025–2029 harus diterjemahkan dalam program dan pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat.

Visi tersebut dijabarkan melalui lima misi, yakni penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif; peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua yang unggul dan inklusif; pemantapan keamanan dan kedamaian yang harmonis; penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal; serta percepatan pembangunan infrastruktur dan wilayah, terutama daerah tertinggal.

Denny menilai kelima misi tersebut harus menjadi ukuran bersama dalam mengevaluasi pembangunan Papua.

“Setiap kebijakan, anggaran dan program perlu dapat ditarik kembali kepada pertanyaan sederhana: apakah benar mempercepat pencapaian RPJMD, menyelesaikan masalah masyarakat dan memperkuat fondasi Papua dalam jangka panjang?” ujarnya.

Ia menyebut 2026 harus menjadi tahun penguatan fondasi, terutama dalam penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan, penataan sistem dan ruang, serta pengembangan klaster komoditas ekonomi.

DPR Papua Tekankan Pemerintahan yang Responsif

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, DPR Papua mendorong birokrasi tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi mampu menjawab persoalan masyarakat secara cepat, transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penataan kelembagaan juga dinilai harus menghasilkan pembagian kewenangan yang jelas, mengurangi tumpang tindih serta memperkuat ukuran kinerja.

DPR Papua juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi aparatur sipil negara agar mampu memberikan pelayanan sesuai karakteristik Papua, termasuk di wilayah terpencil, kampung, kepulauan dan kawasan perbatasan.

Dalam konteks Otonomi Khusus, Denny menegaskan keberhasilan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program.

“Otsus harus meninggalkan jejak manfaat pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan masyarakat adat, kesempatan kerja dan keterlibatan Orang Asli Papua,” katanya.

Pendidikan dan Kesehatan Harus Lebih Dekat dengan Masyarakat

DPR Papua juga menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi utama Papua Cerah. Pendidikan, kata Denny, tidak cukup diukur dari jumlah sekolah atau bangunan yang dibangun. Aspek keterjangkauan layanan, kualitas guru, keberlanjutan pembelajaran, pendidikan khusus dan vokasi, hingga keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan ekonomi Papua harus menjadi perhatian.

Hal serupa berlaku di sektor kesehatan. Peningkatan kualitas layanan tidak hanya menyangkut jumlah fasilitas kesehatan, tetapi juga ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, peralatan serta jangkauan pelayanan hingga wilayah terpencil.

Perlindungan sosial juga dinilai perlu berbasis data dan diarahkan pada peningkatan kemandirian masyarakat, termasuk bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia dan masyarakat miskin.
DPR Papua juga menekankan pentingnya perlindungan kebudayaan, bahasa dan sastra daerah serta penguatan masyarakat adat sebagai bagian dari fondasi harmoni sosial dan identitas Papua.

Kedamaian Jadi Prasyarat Pembangunan

Denny menegaskan transformasi pembangunan tidak akan berjalan berkelanjutan tanpa keamanan dan kedamaian. Karena itu, pendekatan keamanan dinilai perlu berjalan beriringan dengan pendekatan sosial, budaya dan pelayanan publik.

“Penguatan masyarakat adat, pemberdayaan pemuda, pengurangan kesenjangan dan penyelesaian masalah secara dialogis harus menjadi bagian dari pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, kedamaian pada akhirnya harus diwujudkan melalui meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi serta terciptanya ruang yang aman bagi pendidikan, aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial.

Ekonomi Papua Harus Ciptakan Nilai Tambah

Pada sektor ekonomi, DPR Papua mendorong perubahan orientasi pembangunan dari ketergantungan terhadap belanja pemerintah menuju ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan masyarakat.
Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan UMKM harus dikembangkan sebagai satu ekosistem.

Tantangan pembangunan ekonomi, menurut DPR Papua, bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan ketersediaan sarana produksi, pengolahan, pengemasan, pembiayaan, distribusi, akses pasar dan kepastian harga.

Ketahanan pangan juga harus mencakup produksi, penyimpanan, distribusi, harga hingga akses pasar.
Sementara sektor kelautan dan perikanan membutuhkan dukungan fasilitas pendaratan, rantai dingin, pengolahan hasil serta perlindungan terhadap nelayan.

DPR Papua juga mendorong pengadaan barang dan jasa memberikan ruang yang lebih besar kepada pelaku usaha Orang Asli Papua sesuai ketentuan, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi, bukan sekadar memindahkan kontrak.

Infrastruktur Harus Kurangi Jarak dan Biaya

Pembangunan infrastruktur Papua, lanjut Denny, harus ditempatkan sebagai instrumen pemerataan.
Jalan, transportasi, listrik, air minum, sanitasi, telekomunikasi, perumahan dan permukiman harus diprioritaskan berdasarkan kesenjangan akses dan manfaat bagi masyarakat.

“Ukuran keberhasilan bukan hanya kilometer jalan yang dibangun, tetapi waktu tempuh yang berkurang, biaya logistik yang turun, akses masyarakat yang meningkat dan aktivitas ekonomi baru yang tumbuh,” jelasnya.

DPR Papua juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur memperhatikan daya dukung lingkungan, risiko bencana dan perubahan iklim.

Pengelolaan sumber daya alam juga harus mampu menyeimbangkan investasi, perlindungan lingkungan, hak masyarakat adat dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.
DPR Papua Soroti Kualitas Belanja APBD

Dalam pengelolaan anggaran, DPR Papua menegaskan APBD harus menjadi instrumen untuk menerjemahkan RPJMD menjadi hasil yang nyata. Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah, indikator kinerja dan kebutuhan masyarakat.

DPR Papua juga menaruh perhatian terhadap pengurangan program yang tumpang tindih, belanja yang kurang produktif dan kegiatan yang tidak memiliki ukuran hasil yang jelas.

Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai dapat dilakukan melalui pembenahan basis data pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan, peningkatan kepatuhan, pengelolaan aset produktif serta peningkatan kinerja BUMD.

“Aset daerah tidak boleh berhenti sebagai daftar inventaris. Status hukum, pemanfaatan, pemeliharaan dan potensi ekonominya harus jelas,” kata Denny.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBD harus mulai bergeser dari ukuran berapa besar anggaran terserap menjadi berapa besar perubahan yang dihasilkan dari belanja tersebut.

DPR Papua Tegaskan Fungsi Pengawasan

Denny menegaskan dukungan DPR Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua tidak berarti mengurangi fungsi pengawasan lembaga legislatif.

DPR Papua tetap menjalankan tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan, melalui pembahasan APBD, pembentukan regulasi, pembahasan LKPJ, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, penyerapan aspirasi hingga pemberian rekomendasi perbaikan.

“Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik untuk memperbaiki, dan pengawasan kami adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini,” tegasnya.

Dalam satu tahun perjalanan pemerintahan, DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua juga telah menjalankan agenda pembentukan serta penyempurnaan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan keuangan daerah, kelembagaan, Otonomi Khusus dan pembangunan.

DPR Papua menyebut pengawasan akan diarahkan agar regulasi benar-benar bekerja, organisasi yang dibentuk efektif dan program pemerintah menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Papua Cerah Harus Terasa di Kehidupan Rakyat

Denny menegaskan keberhasilan Papua Cerah tidak cukup dilihat dari angka-angka pembangunan atau banyaknya kegiatan pemerintah.

“Kita ingin Papua Cerah bukan hanya terlihat dalam angka-angka pembangunan, tetapi terasa dalam kehidupan rakyat,” katanya.

“Kita ingin pembangunan yang tidak hanya menghasilkan proyek, tetapi menghasilkan perubahan. Kita ingin anggaran yang tidak hanya terserap, tetapi memberikan manfaat. Kita ingin regulasi yang tidak hanya ditetapkan, tetapi benar-benar bekerja,” lanjutnya.

Karena itu, DPR Papua menempatkan tujuh pertanyaan sebagai bagian dari pengawalan pembangunan 2026, yakni apakah data pembangunan sudah kuat, apakah perencanaan dan penganggaran konsisten, apakah OPD memahami target, apakah indikator dapat diukur, apakah belanja benar-benar menuju prioritas, apakah pelayanan dasar menjangkau kampung, serta apakah kebijakan Otsus telah memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua.

DPR Papua berharap evaluasi satu tahun kepemimpinan Fakhiri-Rumaropen dapat menjadi energi untuk mempercepat pembangunan, memperbaiki kekurangan dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPR Papua dan seluruh elemen masyarakat.

“Papua Cerah bukan sekadar slogan pemerintahan. Ia harus menjadi ukuran bersama tentang bagaimana negara hadir, anggaran bekerja, regulasi memberi kepastian, dan pembangunan mengubah kehidupan masyarakat,” pungkas Denny.

Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, Denny Henrry Bonai menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen atas satu tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.

Ia berharap kepemimpinan keduanya terus diberikan kekuatan, keteguhan dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanah rakyat serta membawa Papua menuju masa depan yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni.

“Apa yang telah baik kita pertahankan, apa yang masih kurang kita perbaiki, dan apa yang belum tercapai kita perjuangkan bersama,” imbuhnya. (bat)

Papua Cerah, Denny Henrry Bonai, DPR Papua, Mathius D Fakhiri, Aryoko Rumaropen, Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua, Pemerintah Provinsi Papua, RPJMD Papua, Otsus Papua, pembangunan Papua, APBD Papua, Papua 2026
Versi judul klikbait
Setahun Papua Cerah, DPR Papua Bongkar Ukuran Keberhasilan Fakhiri-Rumaropen: Bukan Sekadar Serapan Anggaran!
Meta description:
DPR Papua mengevaluasi satu tahun kepemimpinan Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen melalui tema Papua Cerah, dengan menyoroti tata kelola, Otsus, SDM, ekonomi, infrastruktur dan kualitas APBD.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *