JAYAPURA, Papuaterkini.com – Koordinator Dewan Adat se Wilayah Adat Saereri Willem Saman Bonay menyatakan dukungannya kepada Penjabat Gubernur Papua yang baru, Dr Agus Fatoni untuk melaksanakan tugasnya, terutama mensukseskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua, 6 Agustus 2025.
Koordinator Dewan Adat se Wilayah Adat Saireri, Willem Saman Bonay mengapresiasi dan mendukung penuh atas penunjukan Pj Gubernur Papua yang baru oleh Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri.
“Atas nama masyarakat adat, kami menyampaikan terima kasih kepada bapak Presiden dan Mendagri yang telah menunjuk penjabat gubernur baru. Kami mendengar beliau berlatar belakang keuangan dan pengalaman 3 kali menjabat Pj Gubernur. Ini penting karena Papua saat ini menghadapi banyak persoalan, salah satunya terkait penganggaran,” kata Saman Bonay di Jayapura, Selasa, 8 Juli 2025.
Willem Saman Bonay yang juga Ketua Dewan Adat Yapen ini menyoroti bahwa banyak program dan perencanaan yang sudah dibuat pakai dana Otsus dari Januari 2025, misalnya pengadaan obat, namun dana Otsus baru turun beberapa waktu lalu. Tentu, hal ini berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Kami pimpinan-pimpinan adat, pergerakan programnya juga menggunakan dana Otsus, sehingga jika diturunkan setelah tinggal beberapa bulan, lalu pekerjaannya bagaimana? Mudah-mudahan dengan Pj Gubernur dengan basiknya keuangan, bisa menghubungkan hal ini ke pemerintah pusat sehingga bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, Saman Bonay meminta Pj Gubernur Agus Fatoni bisa mensosialisasikan pelaksanaan PSU Pilgub Papua kepada masyarakat, lantaran dikhawatirkan tingkat partisipasi pemilih rendah.
Saman Bonay menilai sosialisasi PSU Pilgub Papua kepada masyarakat tidak berjalan maksimal.
“Kami juga bingung. Kami dari adat sudah menyurati gubernur, karena sosialisasi ini serba salah, karena semua orang atau tokoh, justru menjadi pemain dari salah satu kandidat. Para bupati, pimpinan paguyuban, bahkan tokoh adat ada yang justru bermain dalam politik praktis sebagai pendukung calon tertentu. Dalam konsep negara, hal itu keliru. Tokoh adat, tokoh agama dan pejabat negara seharusnya netral,” tegasnya.
Ia menambahkan, pimpinan organisasi masyarakat tidak seharusnya membawa institusinya mendukung calon tertentu. Netralitas lembaga dan tokoh menjadi kunci menjaga stabilitas daerah menjelang PSU.
Saman Bonay berharap Pj Gubernur yang baru merangkul semua pihak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih pada PSU Pilgub Papua.
“Ada berbagai isu. Ini karena sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tidak jalan. Pak Pj Gubernur sebelumnya tidak pernah berkunjung ke Yapen maupun Waropen. Saya pikir momen ini, Pak Pj Gubernur yang baru, setelah pertemuan di provinsi bisa berkunjung ke daerah yang belum di kunjungi Pj Gubernur yang lama. Ini undangan resmi dari Ketua Dewan Adat Yapen untuk beliau bisa mengunjungi Yapen dan Waropen untuk memberi spirit masyarakat gunakan hak pilihnya,” jelasnya.
Saman Bonay merasa khawatir jika PSU Pilgub Papua pada 6 Agustus 2025, partisipasi pemilih sangat rendah. Tentu, hal itu akan sangat disayangkan.
“Saya pikir kita dukung penuh pak Pj Gubernur sukseskan PSU. Tetapi juga menyelesaikan masalah penganggaran di seluruh Provinsi Papua, akibat efisiensi anggaran,” ujarnya.
Selain itu, Saman Bonay menilai pentingnya anggota DPRP maupun DPRK jalur pengangkatan yang sebenarnya bisa memainkan peran untuk sosialisasi dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, karena mereka independen.
Untuk itu, ia berharap 11 anggota DPRP jalur pengangkatan bisa dilantik sebelum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025.
“Kami harap beliau datang dan lantik, sehingga mereka punya kekuatan untuk mengajak masyarakat mengikuti PSU nanti, karena masing-masing akan kembali ke daerah pengangkatannya dengan tugas itu. Sebab, ini tugas bersama untuk mensukseskan pesta demokrasi ini,” ujarnya.
Apalagi, kata Saman Bonay, gugatan di PTUN Jayapura terhadap Pansel sudah selesai. “Dari penjelasan ibu wamen itu, proses di PTUN Jayapura kalau selesai, keputusannya langsung dilantik. Dan, penjelasan wakil kita di Depdagri, SK-nya sudah tinggal tandatangan Mendagri. Jika sudah selesai, saya pikir pak Pj Gubernur bisa memproses itu,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara Pj Gubernur, bupati, tokoh adat, dan masyarakat agar PSU berjalan sukses.
Di akhir pernyataannya, Saman Bonay kembali menegaskan bahwa masyarakat adat, khususnya di wilayah Adat Saireri, mendukung penuh kepemimpinan Pj Gubernur yang baru.
Ia berharap koordinasi dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat terus dijaga demi stabilitas dan kemajuan Papua.
“Kepada bapak Pj Gubernur yang baru, kami sampaikan selamat bertugas. Masyarakat adat Papua di wilayah adat Saereri dan saya pikir juga Tabi, mendukung penuh tugas beliau. Kami akan maksimal untuk memback up beliau terutama dalam pelaksanaan PSU. Harapan kami, beliau dapat mengundang semua paguyuban untuk kembali duduk bersama untuk meningkatkan partisipasii pemilih pada PSU nanti,” imbuhnya.
Ia pun menyampaikan terimakasih kepada mantan Pj Gubernur Papua sebelumnya, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong atas pengabdiannya selama ini kepada masyarakat Papua. (bat)
