JAYAPURA, Papuaterkini.com – Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan DPR Papua juga memberikan catatan dan rekomendasi terhadap Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna, Selasa, 15 Juli 2025.
Pelapor Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan DPR Papua Yeyen memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih atas keseriusan Pemerintah Provinsi Papua yang selama ini dapat memberi perhatian dan anggaran untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Papua secara khusus kepada Orang Asli Papua (OAP) dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Dimana pemerintah hadir dalam tugas dan fungsi untuk pemberdayaan, perlindungan dan keberpihakan. Ketiga pilar ini merupakan Roh dari Otsus di Papua.
“Dengan ini, Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan merekomendasikan, pentingnya Pemerintah Daerah memperkuat OPD yang menangani Otsus dengan dibekali anggaran yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya,” kata Yeyen.
Beberapa waktu lalu di DPR Papua, BPK RI telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu, Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi atas capaian tersebut.
Lebih lanjut, terhadap materi sidang paripurna tentang Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 ini penting, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksariaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua melalui APBD tahun anggaran 2024.
Untuk itu, Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan juga mengapresiasi atas pelaksanaan APBD 2024 yang dapat berjalan dengan baik.
Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan berharap capaian ini dapat menjadi acuan atau gambaran pelaksanaan anggaran 2025 yang mana masih banyak hal yang belum terselesaikan di tahun 2024.
Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan mengapresiasi terhadap capaian meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua sebesar 1,6 point dari sebesar 72,23 menjadi 73,83 pada tahun 2024.
“Hal ini menggambarkan pelaksanaan pembangunan yang berpusat pada manusia atau People Center Development semakin terlihat hasilnya,” kata Politisi Partai Gerindra ini.
Yeyen yang juga Ketua Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan DPR Papua ini meminta untuk dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun anggaran berikutnya.
Terlepas dari segala capaian yang telah diperoleh oleh pemerintah, Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan mempertanyakan terkait adanya SAL (Saldo Anggaran Lebih) sebesar Rp 486,18 miliar di tengah persoalan-persoalan yang terjadi di Provinsi Papua terutama terkait masalah pendidikan dan kesehatan.
“Sidang LKPJ tahun anggaran 2024 ini tentunya melalui rapat-rapat DPR Papua bersama Pemerintah sabagai Mitra, dimana terdapat banyak cacatan yang bersifat saran dan kritik melalui Rapat TAPD, Pidato DPR Papua, Gabungan Pandangan Komisi-Komisi DPR Papua yang harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah dalam menyelenggarakan Pemerintahan,” imbuhnya.(bat)
