JAYAPURA, Papuaterkini.com – Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua pada dasarnya tidak memberikan penilaian dan pendalaman dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan, sebab pelaksanaan APBD tahun 2024 telah diaudit BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, dengan telah diberikannya predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
“Namun, dalam tahapan sidang ini, ada beberapa hal yang dimintai penjelasan oleh fraksi fraksi dewan pada penyampaian pandangan umumnya, pihak eksekutif belum menyampaikan jawabannya,” kata Pelapor Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua, Jony Y Betaubun, SH, MH ketika menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 pada rapat paripurna, Rabu, 16 Juli 2025.
“Termasuk yang di sampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, agar eksekutif menyampaikan sejauh mana tindak lanjut atas rekomendasi rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Papua tersebut, hal inipun nyaris tidak mendapat perhatian eksekutif dalam penyampaian jawaban Pj Gubernur pada tahapan persidangan yang lalu, dikarenakan hal ini menjadi penting bagi dewan dalam menjalankan fungsi pengawasannya,” sambungnya.
Terhadap materi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua menyatakan menerima dan menyetujui dengan catatan terhadap raperdasi itu, untuk ditetapkan menjadi perdasi.
“Adapun catatan atas pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan ini, sebagaimana di sampaikan dalam laporan pendapat umum fraksi, pada sidang terdahulu,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan DPRP Ajak Masyarakat Papua Sukseskan PSU Pilgub Papua
Dalam kesempatan ini, Jony Y Betaubun menyampaikan himbauan Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua kepada seluruh masyarakat Papua untuk mendukung dan mensukseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua pada 6 Agustus 2025.
“Fraksi PDI Perjuangan, dengan penuh tanggung jawab dan kasih bagi Tanah Papua, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan PSU Pilkada Papua yang akan diselenggarakan pada 6 Agustus 2025,” katanya.
Sebab, menurutnya, pilkada adalah momentum penting untuk menentukan arah kepemimpinan daerah ke depan. Untuk itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua ini meminta kepada seluruh masyarakat Papuau untuk menggunakan hak pilihnya.
“Gunakan hak pilih anda. Mari kita datang ramai-ramai ke TPS pada 6 Agustus 2025. Jangan golput! Satu suara anda menentukan masa depan Papua,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua mengajak masyarakat Papua untuk mendukung KPU dan Bawaslu.
“Kita percaya bahwa KPU dan Bawaslu adalah lembaga profesional yang bekerja sesuai aturan dan prinsip demokrasi. Mari kita hormati dan dukung tugas mereka dalam menyelenggarakan PSU secara jujur dan adil,” tandasnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua meminta pemerintah, TNI dan Polri untuk tetap menjaga netralitasnya.
‘Kita mendorong dan mengapresiasi netralitas Pemerintah Daerah, TNI, dan POLRI dalam proses PSU. Netralitas mereka adalah kunci bagi terciptanya Pilkada yang damai dan demokratis,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua juga meminta semua pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Mari kita jaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Hindari provokasi, hoaks dan segala bentuk kekerasan. Papua yang damai adalah tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Selain itu, imbuhnya, Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua mengajak semua pihak untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Semua pihak bertanggung jawab memastikan PSU berjalan sesuai prinsip Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Laporkan segala bentuk pelanggaran kepada pihak yang berwenang.
“Mari kita tunjukkan bahwa rakyat Papua adalah rakyat yang dewasa dalam berdemokrasi, menjunjung tinggi persatuan dan keadilan. Pilkada adalah pesta rakyat. Datang ke TPS, pilih pemimpin dengan hati nurani, dan jadikan Papua rumah damai bagi semua,” pungkasnya. (bat)
