JAYAPURA, Papuaterkini.com — Komisi III DPR Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Sekretaris Komisi III DPR Papua, Tulus Sianipar menegaskan, penyusunan APBD Perubahan harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang terbatas. Karena itu, ia mengingatkan agar program yang direncanakan lebih diarahkan untuk kepentingan rakyat.
“Ekspektasi tentu bisa tinggi, tetapi kemampuan fiskal daerah sangat menentukan. Kami berharap eksekutif bisa melihat kedua sisi itu sehingga semua bisa terakomodir, terutama untuk kepentingan masyarakat,” ujar Tulus usai rapat bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat Provinsi Papua, Rabu (17/9/2025).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, Pemprov Papua harus mampu memilah dan memilih kegiatan prioritas, program antara, maupun kegiatan lanjutan yang bisa dieksekusi di tahap berikutnya.
Dalam rapat bersama tersebut, lanjut Tulus, pihaknya menilai BPKAD dan Inspektorat sudah berupaya maksimal dalam melaksanakan tugas pengelolaan anggaran. Namun, serapan anggaran hingga September 2025 tercatat masih di bawah 80 persen, terutama pada sektor dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Kami berharap realisasi anggaran bisa tembus 90 persen lebih di akhir tahun anggaran 2025. Memang ada kendala, baik teknis maupun nonteknis, dalam mengeksekusi program. Itu yang harus terus diawasi agar tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA),” tegasnya.
Tulus menambahkan, rapat bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga membahas perubahan-perubahan di akhir tahun yang disesuaikan dengan kondisi fiskal dan kebutuhan daerah.
“Besok kemungkinan akan digelar rapat paripurna, di mana semua hasil pembahasan dituangkan dan diputuskan menjadi dasar eksekusi program,” pungkasnya. (bat)
