JAYAPURA, Papuaterkini.com – Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan (GAP) DPR Papua menegaskan pentingnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 sebagai instrumen strategis dalam tata kelola keuangan daerah.
Pelapor Fraksi GAP DPR Papua, Yeyen, menyatakan bahwa APBD-P merupakan mekanisme yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta regulasi lainnya.
“APBD-P bukan sekadar tabel pergeseran angka, melainkan wujud fleksibilitas fiskal yang sehat. Instrumen ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan target pendapatan dengan realisasi, mengoptimalkan SILPA, menindaklanjuti kebijakan pusat, serta mengantisipasi kebutuhan mendesak seperti bencana dan inflasi,” kata Yeyen dalam rapat paripurna membahas Raperdasi APBD Perubahan Provinsi Papua tahun anggaran 2025, Kamis, 18 September 2025.
Fraksi GAP menilai APBD-P juga memiliki dimensi politis karena menjadi momentum untuk melakukan koreksi arah pembangunan. “APBD-P adalah remapping kebijakan fiskal. Ia harus mampu menekan belanja tidak produktif, memperkuat belanja modal yang memberi manfaat jangka panjang, dan memastikan pelayanan dasar tetap prioritas,” tegas Yeyen yang juga Ketua Fraksi GAP DPR Papua ini.
Berdasarkan struktur perubahan APBD 2025, pendapatan daerah turun 6,67 persen atau Rp172,19 miliar, dari Rp2,58 triliun menjadi Rp2,40 triliun. Sebaliknya, belanja daerah naik 6,06 persen atau Rp167,48 miliar, dari Rp2,76 triliun menjadi Rp2,93 triliun. Penerimaan pembiayaan meningkat signifikan 168,71 persen dari Rp195,40 miliar menjadi Rp525,08 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan turun 100 persen dari Rp10 miliar menjadi Rp0.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi GAP merekomendasikan lima langkah strategis, yakni penguatan pelayanan publik sebagai motor PAD, inovasi pemungutan berbasis digital, penetapan target kinerja OPD yang seimbang, filterisasi program APBD Induk 2026, serta penyusunan roadmap pembiayaan jangka menengah agar tidak bergantung pada transfer pusat maupun SILPA.
“Rekomendasi ini bukan hanya teknis, melainkan panduan moral dan politik. Setiap rekomendasi yang dijalankan akan membawa Papua lebih dekat pada tata kelola keuangan yang sehat,” tambah Yeyen.
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi GAP juga menyampaikan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih periode 2025–2030, Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen, pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada 17 September 2025. Fraksi GAP berharap proses penetapan hingga pelantikan dapat segera dilakukan agar roda pemerintahan di Papua berjalan optimal. (bat)
