Chaotion; Gubernur Papua Matius Fakhiri didampingi Wagub Aryoko Rumaropen, Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai diwawancarai usai pelantikan. (Foto Istimewa)
JAKARTA, Papuaterkini.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Komitmen tersebut disampaikan usai pelantikan Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Ketua Komite Eksekutif Velix Vernando Wanggai oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Matius Fakhiri menyampaikan rasa syukur dan menegaskan tekad untuk menjadikan pelantikan ini sebagai momentum awal kerja nyata membangun Papua yang inklusif dan berkeadilan.
“Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun Tanah Papua, untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Tentunya ke depan kami akan bergandengan tangan dengan semua pihak, tanpa membeda-bedakan asal, agama, maupun suku. Kami satu, kami Papua, kami Indonesia,” ujar Matius.
Matius menambahkan, sebagai provinsi induk, Papua memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi daerah otonomi baru di Tanah Papua. Pemerintah Provinsi Papua, kata dia, akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat implementasi berbagai program pembangunan.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) Papua, khususnya melalui sektor pendidikan dan kesehatan, menjadi prioritas utama pemerintahannya.
“Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta Komite yang dibentuk Presiden, untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Velix Vernando Wanggai menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan di Papua secara langsung dan terintegrasi.
“Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh dan terintegrasi — baik dalam konteks global, nasional, lintas kementerian, sektor swasta, hingga konsolidasi di tingkat provinsi dan kabupaten,” jelas Velix.
Velix menjelaskan, Komite Eksekutif akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka asta cita kontekstual Papua, yang mencakup bidang politik, ekonomi, infrastruktur, dan tata pemerintahan. Selain itu, lembaga tersebut juga akan menangani aspek sosial budaya, seperti olahraga, kesetaraan gender, dan pengembangan ekonomi kreatif.“Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” tutur Velix.
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua. Tujuannya untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sinergis dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua. (*/bat)
