JAKARTA, 11 November 2025 – Pemerintah Provinsi Papua mengajukan usulan pembangunan dan rehabilitasi 14.882 unit rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, saat melakukan kunjungan kerja di kantor Kementerian PKP, Selasa (11/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Fakhiri didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah dan legislatif, di antaranya Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, Plt Kepala Dinas PUPR Papua Robert Awi, Kepala Inspektorat Papua Danny Korwa, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Rusdianto Abu, serta Juru Bicara Gubernur Papua, Rivai Darus.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyambut baik pengajuan tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan hunian layak di Papua dalam kerangka program nasional perumahan.
“Kami tentu akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk perumahan yang merupakan terobosan dari Presiden Prabowo,” kata Menteri Maruarar.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan kawasan yang mendapat bantuan hunian, agar tidak kembali menjadi kumuh. Termasuk dorongan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai area wisata atau pusat ekonomi kreatif.
“Kami mau kawasan kumuh yang sudah dibantu memiliki prospek jangka panjang. Jangan sampai setelah dua atau tiga tahun kembali menjadi kumuh,” ujarnya.
Selain itu, Menteri Maruarar meminta Pemerintah Provinsi Papua menyelaraskan data jumlah keluarga yang belum memiliki akses hunian layak bersama BPS dan Dirjen terkait agar program pembiayaan dan desain rumah dapat tepat sasaran.
Sementara itu, Gubernur Mathius Fakhiri menyatakan bahwa Program Strategis Nasional “Pembangunan 3 Juta Rumah” selaras dengan agenda pembangunan Papua dalam upaya menekan angka kemiskinan.
“Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan,” ujar Fakhiri.
Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Papua mencapai 161,07 ribu jiwa, dengan 37,85 persen keluarga belum memiliki hunian layak. Kondisi ini terutama terjadi di Kota Jayapura, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Keerom.
Usulan pembangunan rumah layak huni mencakup sembilan kabupaten/kota, yaitu:
- Kota Jayapura: 3.512 unit
- Kabupaten Keerom: 2.504 unit
- Kabupaten Kepulauan Yapen: 1.201 unit
- Kabupaten Jayapura: 2.671 unit
- Kabupaten Supiori: 1.046 unit
- Kabupaten Waropen: 471 unit
- Kabupaten Sarmi: 335 unit
- Kabupaten Mamberamo Raya: 293 unit
- Kabupaten Biak Numfor: 2.849 unit
“Pemerintah Provinsi Papua berharap usulan ini segera ditindaklanjuti melalui kerja sama lintas kementerian, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Gubernur Fakhiri. (bat)
