Oleh: Carolus Bolly
Sekretaris Wantim Partai Demokrat
Tiga hari yang lalu, media daring Papuaterkini.com menurunkan berita berjudul “Jalan Trans Papua Jayapura–Wamena Ditargetkan Teraspal Penuh Akhir 2026”. Berita itu memuat hasil pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, di Jakarta pada 12 November 2025.
Dalam berita tersebut, Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko IPK, Nazib Faizal, menyampaikan bahwa pada akhir 2026 jalur Jayapura–Wamena ditargetkan sudah bisa dilalui oleh mobil jenis sedan. Pernyataan ini tentu memberikan harapan baru bagi masyarakat Papua, namun juga memunculkan tanda tanya besar yang sulit diabaikan.
Proyek Panjang yang Belum Menemukan Titik Akhir
Pembangunan Jalan Trans Papua, khususnya ruas Jayapura–Wamena, bukan proyek baru. Jalur ini mulai dirintis sejak era Presiden Soeharto melalui Repelita I tahun 1974 dengan nama Trans Irian Jaya. Kini, pada era Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto, artinya proyek ini telah berlangsung selama 51 tahun — setengah abad — namun belum juga tuntas.
Karena itu, publik Papua tidak serta-merta mempercayai informasi terkait percepatan penyelesaian proyek tersebut. Kekecewaan yang terakumulasi puluhan tahun membuat masyarakat lebih memilih bersikap realistis ketimbang optimistis berlebihan, apalagi ketika dikaitkan dengan klaim bisa dilalui mobil sedan.
Pada 19 Mei 2023, Harian Kompas juga memuat target penyelesaian jalan Trans Papua Jayapura–Wamena pada 2024. Saat itu, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, mengungkapkan bahwa dari total 575,14 kilometer panjang jalan, masih ada sekitar 75 kilometer yang belum beraspal hingga April 2023.
Begitu pula pada 2017, ketika Presiden Joko Widodo meninjau ruas Wamena–Habema menggunakan motor trail, publik mendapat kesan bahwa jalan Trans Papua sudah selesai, padahal ruas tersebut bukan bagian dari jalur Wamena–Jayapura yang melewati Elelim, Yalimo.
Narasi keberhasilan serupa juga muncul dalam pemberitaan CNBC pada 23 Oktober 2024 dengan judul “Belah Gunung-Hutan! Jokowi Sukses Bangun Jalan Trans Papua Ribuan Km”, sehingga menimbulkan persepsi publik bahwa seluruh ruas telah tuntas.
Kritik Konstruktif Demi Akurasi dan Integritas Publik
Sebagai kader Partai Demokrat, saya merasa perlu mengingatkan bahwa penyampaian informasi pembangunan oleh pejabat negara harus akurat dan tidak berlebihan. Pernyataan publik yang terlalu optimistis namun tidak realistis dapat berujung menjadi bumerang, terutama bagi Menko IPK AHY sebagai pejabat terdepan di kementerian tersebut.
Masyarakat Papua sangat memahami kondisi di lapangan: kontur alam ekstrem, cuaca tak menentu, jarak logistik sulit, hingga faktor keamanan yang berpotensi menghambat progres konstruksi.
Tugas Moril Politik: Menjaga Harapan, Bukan Menjual Mimpi
AHY adalah tokoh muda nasional yang memiliki perhatian besar pada Indonesia Timur dan sangat dicintai masyarakat Papua. Maka tugas kader Partai Demokrat adalah mengawal, mendukung, dan memastikan kerja-kerja beliau benar-benar menghasilkan kehadiran dan perubahan nyata, bukan sekadar pernyataan optimistik.
Setelah menunggu selama 51 tahun, masyarakat Papua hanya ingin satu hal sederhana:
peresmian nyata, bukan janji berikutnya.
Hingga kini, masyarakat belum pernah menyaksikan satu pun peresmian ruas Jalan Trans Papua dari total sekitar 15 ruas yang membentang dari Sorong hingga Merauke. Yang sering diberitakan, justru adalah peresmian jalan tol di wilayah lain.
Penutup: Harapan Tidak Pernah Mati
Kini, harapan besar masyarakat Papua berada di pundak tiga pemimpin:
- Presiden Prabowo Subianto
- Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY
- Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri
Semoga target penyelesaian 2026 bukan sekadar headline, tetapi menjadi sejarah baru bagi tanah Papua. Saat itu terjadi, rakyat Papua bukan hanya merasa maju, tetapi diakui dan dilibatkan dalam kemajuan bangsa.(*)
