JAYAPURA, Papuaterkini.com – Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, ST, MM, MH mendorong perlunya kerja sama pembiayaan antarprovinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung layanan rumah sakit rujukan di Papua, yakni RSUD Jayapura.
Hal ini disampaikan menyusul tingginya beban operasional RSUD rujukan yang sering menangani pasien dari berbagai wilayah, tidak hanya dari Provinsi Papua.
Menurut Denny, selama ini banyak pasien dari kabupaten/kota lain bahkan provinsi lain yang mendapat pelayanan di rumah sakit rujukan milik Pemerintah Provinsi Papua.
Namun, pembiayaan pasien justru ditanggung oleh anggaran provinsi, sementara pemerintah daerah asal pasien tidak ikut berkontribusi.
“Pasien yang datang tidak hanya dari Provinsi Papua. Ada yang dari kabupaten/kota lain dan provinsi lain seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Dan, mereka tidak pernah ditolak,” kata Denny Bonai.
Bahkan, pasien rujukan dari berbagai daerah di provinsi lain, termasuk kondisi emergency seperti korban perang suku dan lainnya, langsung ditangani dengan baik di RSUD Jayapura. Meski terkadang, tagihan pembayaran tidak terselesaikan.
“Tapi pembiayaannya hanya dibebankan pada Provinsi Papua. Proses pembayaran yang sering terhambat juga menjadi kendala bagi rumah sakit,” ujar Denny.
Untuk itu, Denny berharap pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua sendiri maupun dari daerah lain di provinsi pemekaran atau Daerah Otonom Baru (DOB) duduk bersama.
Sebab, jelas Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Papua ini, RSUD Jayapura adalah rumah sakit rujukan, telah memiliki berbagai fasilitas, tenaga spesialis, serta peralatan medis yang lengkap.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah lainnya ikut membantu beban pembiayaan melalui kerja sama resmi.
“Rumah sakit kita adalah rumah sakit rujukan dengan banyak spesialis dan alat lengkap. Pemerintah provinsi lain dan kabupaten/kota yang sering mengirim pasien perlu ikut membantu melalui kerja sama pembiayaan, misalnya memberikan deposit dana atau hibah kepada RSUD Jayapura,” ujarnya.
Denny Bonai berharap minimnya anggaran RSUD Jayapura, tidak membuat terjadinya penolakan terhadap pasien seperti kejadian ibu hamil Irene Sokoy yang tak tertolong akibat tak terlayani di fasilitas kesehatan yang ada.
“RSUD Jayapura melayani bukan hanya pasien dari Provinsi Papua saja, sedangkan ia dibiayai hanya dari Provinsi Papua, sedangkan yang punya masyarakat kabupaten/kota dan provisi lain, ketika ada rujukan, tidak pernah ditolak, selalu diterima, sehingga bisa ikut andil dalam penganggarannya,” tandasnya.
“Kejadian penolakan pasien kemarin, jangan sampai terulang. Karena KTP dari luar Papua. Ini kan haknya orang Papua dan dibiayai oleh APBD Papua, namun dari provinsi lain datang, ikut menikmati layanan fasilitas kesehatan ini,” sambungnya.
Soal kerjasama ini, diakui Denny Bonai, pernah dilakukan Pemprov Papua Tengah dengan RSUD Jayapura. Bahkan, pasien cukup menunjukkan KTP-nya saja, dapat terlayani dengan baik.
“Ya, kalau bisa RSUD Jayapura ini dibantu dengan kerjasama atau MoU dengan Provinsi lain dan kabupaten lain yang ada. Sebab, RSUD Jayapura merupakan rumah sakit rujukan,” ujarnya.
Denny juga menyoroti persoalan terbatasnya tenaga medis, terutama dokter spesialis, yang membuat pelayanan kritis seperti operasi sering bergantung pada ketersediaan dokter jaga.
Ia mencontohkan satu kasus terbaru, ketika layanan operasi terganggu karena idealnya sebuah instalasi harus memiliki minimal dua dokter spesialis yang berjaga, namun pada kenyataannya salah satu dokter tidak berada di tempat.
“Untuk layanan tertentu, minimal harus ada dua dokter stand by. Kalau satu keluar, layanan langsung terhambat. Ini menunjukkan perlunya tambahan tenaga medis,” katanya.
Untuk memastikan pembiayaan berkeadilan, Denny menyatakan DPR Papua akan memanggil rumah sakit untuk membahas mekanisme kerjasamanya.
“Kami akan minta bapak Gubenur Papua untuk menyampaikan hal itu dalam rapat kerja bersama dengan provinsi lain di Tanah Papua dan saya sudah sampaikan hal itu kepada bapak gubernur,” imbuhnya.
Ia berharap langkah ini dapat memperkuat kualitas layanan kesehatan dan mencegah beban berlebihan pada RSUD di Papua. (bat)
