MERAUKE, Papuaterkini.com – Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Selatan, Hendrikus Eben Gebze, meninjau langsung lokasi abrasi pantai yang terdampak parah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Kamis, 18 Desember 2025.
Peninjauan dilakukan bersama kontraktor daerah serta konsultan atau tim ahli bidang pengairan dari Semarang, guna melihat kondisi lapangan dan merumuskan solusi penanganan abrasi.
Hendrikus Eben Gebze mengungkapkan, abrasi pantai di wilayah tersebut telah mencapai sekitar 20 kilometer dan berdampak langsung pada delapan kampung di Distrik Semangga, yakni Kampung Urumb, Nohotif, Yatom, Bahor, Wendu, Matara, Anasai, dan Kampung Kumbe.
“Panjang abrasi atau pengikisan bibir pantai di delapan kampung ini sudah mencapai 20 kilometer. Abrasi ini terjadi sejak tahun 2005 atau sekitar 20 tahun lalu dan terus meluas hingga sekarang,” kata Hendrikus Eben Gebze.
Ia menegaskan, kondisi tersebut membutuhkan penanganan serius dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk Partai Demokrat, guna menyelamatkan masyarakat pesisir Merauke.
“Jangan biarkan abrasi ini terus berlanjut. Kita harus bersama-sama mencari solusi untuk menyelamatkan rakyat di Kabupaten Merauke, Papua Selatan,” tegasnya.
Menurut Hendrikus, persoalan abrasi pantai Merauke telah dilaporkannya langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan telah mendapatkan respons.
“Masalah abrasi pantai ini sudah saya laporkan kepada Bapak Menko IPK AHY dan sudah ditanggapi. Harapannya, rencana penanganan ini bisa terealisasi mulai tahun depan,” ujarnya.
Saat ini, kata Hendrikus, pihaknya tengah menyusun rencana proyek, desain fisik, serta pengumpulan data teknis sebagai bahan usulan resmi. Ia menargetkan pada Januari atau Februari 2026 akan bertemu langsung dengan Menko IPK AHY bersama Bupati Merauke dan Dinas PUPR untuk menyampaikan proposal penanganan abrasi pantai tersebut.
“Ini merupakan arahan langsung dari Bapak AHY. Karena itu kami turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar segera ada solusi konkret untuk abrasi pantai di Merauke,” jelasnya.
Hendrikus juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) pembukaan satu juta hektare lahan di Merauke yang dinilainya perlu dibarengi dengan upaya perlindungan pesisir.
“Pemerintah pusat membuka PSN satu juta hektare lahan, namun belum melihat serius persoalan abrasi dan pengamanan pantai. Ini sangat berbahaya, apalagi Merauke merupakan wilayah dataran rendah, bahkan sebagian berada di bawah permukaan laut,” ungkapnya.
Ia menambahkan, maraknya penebangan hutan di Merauke juga berpotensi memperparah risiko banjir dan abrasi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, masyarakat pesisir akan kehilangan ruang hidup.
“Buktinya, selama 20 tahun terakhir, dari 2005 hingga 2025, abrasi sudah mencapai 20 kilometer. Kampung yang dulu ada, kini sudah menjadi laut. Banyak pohon kelapa tumbang terkikis air laut. Jika kita tidak berpikir jauh ke depan, 10 tahun lagi masyarakat Merauke bisa kehilangan tempat tinggal akibat abrasi pantai,” pungkasnya.(bat)
