JAYAPURA, Papuaterkini.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa kerukunan umat beragama bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan energi kebangsaan yang mampu menyatukan perbedaan menjadi kekuatan kolaboratif untuk mendorong kemajuan bangsa.
Penegasan tersebut disampaikan saat Gubernur Fakhiri memimpin upacara peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengusung tema “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju”, di Halaman Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu, Dok II, Kota Jayapura, Sabtu (3/1/2026).
Menurut Gubernur Fakhiri, sejak awal berdirinya, Kementerian Agama hadir sebagai kebutuhan nyata bangsa yang majemuk. Republik Indonesia dibangun bukan oleh satu golongan, melainkan oleh sinergi seluruh komponen bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga kini. Karena itu, Kementerian Agama memegang mandat strategis untuk membina kehidupan keagamaan yang damai sekaligus membuka jalan menuju masyarakat yang adil, rukun, dan sejahtera.
“Delapan puluh tahun perjalanan ini menegaskan bahwa Kementerian Agama adalah penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Perannya kini semakin luas dan krusial, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, perawatan kerukunan umat beragama, pemberdayaan ekonomi umat, hingga memastikan agama hadir sebagai sumber solusi atas persoalan bangsa,” ujarnya.
Gubernur Papua juga mengapresiasi berbagai capaian Kementerian Agama sepanjang tahun 2025, khususnya penguatan fondasi Kemenag Berdampak melalui transformasi digital. Langkah ini dinilai berhasil menghadirkan layanan keagamaan yang lebih dekat, transparan, dan cepat kepada masyarakat.
Di sisi lain, penguatan ekonomi umat melalui pesantren serta pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, diakonia, dana punia, dan dana kebajikan dinilai berkontribusi nyata terhadap kemandirian lembaga keagamaan dan penggerak ekonomi masyarakat.
Pada bidang pendidikan, Fakhiri menilai madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi keagamaan kini semakin berkualitas dan kompetitif. Inovasi kurikulum serta penguatan sarana prasarana telah menempatkan institusi pendidikan di bawah Kementerian Agama sejajar, bahkan melampaui, standar pendidikan lainnya. Program Desa Sadar Kerukunan pun disebut sebagai langkah konkret memindahkan wacana kerukunan dari ruang diskusi ke praktik nyata di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Gubernur Papua menyoroti tantangan zaman berupa perkembangan pesat kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity).
Ia menekankan pentingnya kedaulatan dan etika AI agar teknologi tersebut tidak hampa nilai, melainkan dipandu oleh prinsip ketuhanan dan kemanusiaan.
“ASN Kementerian Agama harus mampu mewarnai substansi AI dengan konten keagamaan yang otoritatif, moderat, sejuk, dan mencerahkan. AI harus menjadi alat pemersatu dan penguat kerukunan, bukan pemicu disinformasi dan perpecahan,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur Fakhiri mendorong seluruh ASN Kementerian Agama bertransformasi menjadi pribadi yang lincah (agile), adaptif terhadap perubahan, terbuka terhadap inovasi teknologi, serta responsif dan berintegritas dalam melayani umat.
Menutup sambutannya, Gubernur Papua mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan tema HAB ke-80 sebagai tekad bersama. “Dengan fondasi kerukunan yang kokoh, pengabdian yang berdampak, dan penguasaan teknologi yang beretika, kita optimistis dapat mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang damai, maju, dan bermartabat,” pungkasnya. (bat)
