JAKARTA, Papuaterkini.com — Gubernur Papua Matius D. Fakhiri memaparkan arah kebijakan serta program strategis pembangunan kawasan perbatasan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Perbatasan Negara Komisi II DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Rabu (21/1/2026).
Rapat tersebut membahas isu strategis serta sinkronisasi program pembangunan kawasan perbatasan di berbagai daerah. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Kalimantan Utara, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, serta Wakil Menteri Dalam Negeri.
Dalam paparannya, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan Papua harus diposisikan sebagai beranda depan negara, bukan lagi wilayah terluar yang tertinggal. Menurutnya, kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dalam menjaga kedaulatan negara, memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan dari pola inward looking menjadi outward looking, sehingga wilayah perbatasan mampu tumbuh sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, pusat interaksi lintas negara, sekaligus simbol kehadiran negara,” tegas Fakhiri.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua telah melaksanakan berbagai program koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan, antara lain pembangunan perumahan bagi masyarakat eks pelintas batas (repatrian), penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Keerom, rapat koordinasi pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, serta kajian pengembangan potensi wilayah perbatasan termasuk rencana pembangunan pasar perbatasan.
Dalam upaya penegasan dan pengamanan batas wilayah negara, pemerintah juga melakukan sosialisasi aturan lintas batas darat dan laut, joint verification pelintas batas, serta pemeliharaan pilar batas RI–Papua Nugini. Di bidang kerja sama internasional, Papua aktif mendorong pelaksanaan Border Trade Fair/Festival RI–PNG, Border Liaison Meeting, serta Border Liaison Officer Meeting RI–PNG sebagai agenda rutin tahunan.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Papua juga mengusulkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Distrik Waris serta Pos Lintas Batas Laut Negara (PLBLN) di Kota Jayapura guna memperkuat pelayanan lintas batas dan pengawasan wilayah perbatasan, baik darat maupun laut.
Lebih lanjut, Fakhiri mengungkapkan sejumlah isu strategis yang masih dihadapi kawasan perbatasan Papua, antara lain kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan, keterisolasian wilayah, persoalan hak ulayat dan batas negara, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta maraknya aktivitas lintas batas ilegal.
Sebagai arah kebijakan ke depan, Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, penyediaan infrastruktur dasar seperti perumahan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan pariwisata, peningkatan kualitas SDM dan layanan sosial dasar, penguatan keamanan dan identitas nasional, serta peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas negara.
“Kami berharap dukungan penuh Komisi II DPR RI agar pembangunan kawasan perbatasan Papua dapat berjalan lebih terpadu, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perbatasan,” pungkasnya. (bat)
