JAYAPURA, Papuaterkini.com — Billy Mambrasar selaku Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua menggelar dialog bersama aktivis mahasiswa lintas organisasi di Jayapura untuk menyerap aspirasi terkait percepatan pembangunan Papua.
Pertemuan ini menyoroti urgensi penambahan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) serta perlunya perbaikan tata kelola Otsus agar benar-benar berdampak langsung pada masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Dalam forum tersebut disampaikan bahwa saat ini Papua telah berkembang menjadi 6 provinsi dengan 42 kabupaten/kota, sehingga kebutuhan fiskal dan beban pelayanan publik meningkat signifikan.
Namun, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Papua yang hanya sekitar 2,25% dari APBN dinilai belum mencerminkan kompleksitas wilayah dan tantangan pembangunan yang ada.
Billy Mambrasar menilai skema tersebut belum adil jika dibandingkan dengan daerah lain.
“Hari ini Papua sudah menjadi enam provinsi dengan 42 kabupaten/kota, tetapi hanya memperoleh sekitar 2,25 persen DAU dari APBN. Angka ini tentu tidak sebanding dengan luas wilayah, tantangan geografis, serta kebutuhan pembangunan. Bahkan jika dibandingkan dengan Aceh yang hanya satu provinsi namun mendapatkan porsi yang sama, ini menunjukkan adanya ketimpangan fiskal yang perlu segera dievaluasi,” ujar Billy Mambrasar.
Billy menegaskan bahwa penambahan anggaran Otsus harus diiringi dengan arah penggunaan yang jelas dan terukur, terutama untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Papua.
“Mahasiswa secara tegas menyuarakan agar Otsus diperkuat, tetapi yang lebih penting adalah memastikan penggunaannya fokus pada pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini adalah fondasi masa depan Papua. Otsus harus terasa sampai ke sekolah-sekolah, puskesmas, dan kampung-kampung,” tambahnya.
Selain mendorong penambahan anggaran, Billy juga menyerukan perbaikan tata kelola Otsus agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kita tidak hanya bicara soal menambah anggaran, tapi juga membenahi tata kelola Otsus. Harus ada pengawasan yang kuat agar setiap rupiah benar-benar berdampak bagi rakyat Papua,” tegas Billy.
Adapun organisasi mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Anderson salah satu perwakilan mahasiswa menekankan bahwa penguatan Otsus harus berdampak langsung pada sektor pendidikan.
“Kami mendorong agar penambahan anggaran Otsus benar-benar diprioritaskan salah satunya untuk pendidikan, mulai dari pemerataan akses di daerah terpencil, peningkatan kualitas guru, hingga keberlanjutan beasiswa bagi anak-anak Papua. Pendidikan adalah kunci utama untuk mengejar ketertinggalan,” ujar Anderson.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal kolaborasi berkelanjutan antara mahasiswa dan pemangku kebijakan dalam mendorong kebijakan fiskal yang lebih adil, penguatan Otsus yang berorientasi pada pendidikan dan kesehatan, serta tata kelola pembangunan Papua yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (bat)
