TIMIKA, Papuaterkini.com – Pemerintah daerah perlu mengubah pola penanganan persoalan dari pendekatan reaktif menjadi proaktif dengan memperkuat program mitigasi. Langkah pencegahan dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan menunggu persoalan terjadi kemudian mengeluarkan biaya besar untuk penanganan darurat.
Pandangan tersebut disampaikan Laurenzus Kadepa, mantan Anggota DPR Papua periode 2014-2019 dan 2019-2024 dan Ketua Perda KSPI Papua Tahun tahun 2028, dalam tulisannya berjudul “Lebih Murah Mencegah daripada Mengobati”.
Menurut Kadepa, prinsip mencegah sebelum masalah terjadi merupakan bagian penting dalam manajemen risiko modern, baik dalam menghadapi bencana alam, penataan kota, kesehatan masyarakat maupun tata kelola pemerintahan.
Ia menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan respons darurat setelah sebuah persoalan terjadi. Sebaliknya, pemerintah perlu mengidentifikasi potensi risiko sejak awal dan menyiapkan langkah pencegahan secara terencana.
Perlu Peta Risiko Berbasis Data
Kadepa mendorong pemerintah daerah menyusun peta risiko yang akurat dengan memanfaatkan data dan teknologi modern.
Pemetaan tersebut, menurut dia, tidak hanya berkaitan dengan wilayah rawan bencana, tetapi juga dapat mencakup persoalan stunting, kemacetan, kemiskinan, kerawanan sosial hingga berbagai risiko lainnya.
Dengan pemetaan yang baik, pemerintah dapat menentukan wilayah prioritas sekaligus mengarahkan kebijakan dan anggaran secara lebih tepat sasaran.
Selain itu, ia mendorong adanya alokasi anggaran khusus untuk program mitigasi. APBD, kata Kadepa, tidak semestinya hanya berorientasi pada pembangunan fisik baru, tetapi juga harus memperhatikan pemeliharaan berbagai infrastruktur pencegah bencana.
Infrastruktur tersebut antara lain tanggul, sistem drainase dan sistem peringatan dini atau early warning system.
Edukasi Masyarakat Harus Diperkuat
Menurut Kadepa, ketangguhan daerah tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah. Masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai program mitigasi.
Edukasi dan pemberdayaan warga dapat dilakukan melalui simulasi kebencanaan, edukasi sanitasi, penguatan kapasitas komunitas maupun penyediaan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan.
Ia juga menilai penegakan regulasi tata ruang menjadi bagian penting dari mitigasi.
Pemerintah daerah perlu mencegah pembangunan di wilayah yang memiliki risiko tinggi, seperti kawasan resapan air atau zona rawan longsor. Penegakan aturan tata ruang dinilai penting agar kebijakan pembangunan hari ini tidak menciptakan persoalan yang lebih besar di masa mendatang.
Mitigasi Sering Kalah dengan Program Jangka Pendek
Kadepa mengakui program mitigasi menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya karena manfaat program pencegahan sering kali tidak terlihat secara langsung.
Keberhasilan mitigasi justru ditandai dengan tidak terjadinya bencana atau berkurangnya dampak ketika bencana terjadi. Kondisi tersebut membuat program mitigasi dinilai kurang menarik secara politik dibandingkan bantuan pascabencana yang dampaknya dapat langsung terlihat masyarakat.
Selain itu, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah sering kali lebih fokus memenuhi kebutuhan jangka pendek dibandingkan melakukan investasi pencegahan untuk jangka panjang.
Mitigasi Harus Berpihak pada Kelompok Rentan
Dalam perspektif Partai Buruh, Kadepa menilai kebijakan mitigasi bencana juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan ketimpangan sosial.
Menurut dia, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah seperti buruh, petani, nelayan dan masyarakat miskin perkotaan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban pertama sekaligus mengalami dampak paling berat ketika terjadi bencana alam maupun bencana ekologis.
Karena itu, pendekatan mitigasi perlu memasukkan aspek keadilan iklim (climate justice) dan perlindungan sosial dalam kondisi kedaruratan.
“Mitigasi bukan hanya persoalan mencegah bencana, tetapi juga bagaimana memastikan kelompok masyarakat yang paling rentan mendapatkan perlindungan,” demikian gagasan yang ditekankan Kadepa dalam tulisannya.
Papua Tengah Perlu Mitigasi Krisis Sosial dan Ekonomi
Khusus di Provinsi Papua Tengah, Kadepa mendorong pemerintah daerah memperluas pendekatan mitigasi tidak hanya pada bencana alam, tetapi juga terhadap potensi krisis sosial, ekonomi dan keamanan.
Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah perlindungan terhadap pekerja lokal dan sektor informal.
Menurutnya, pemerintah perlu mendorong stabilitas upah, membuka kesempatan kerja bagi putra daerah serta memperkuat perlindungan bagi petani dan buruh lokal yang rentan terdampak gejolak ekonomi maupun konflik.
Konflik dan Keamanan Juga Harus Dimitigasi
Kadepa juga menyoroti pentingnya mitigasi konflik dan penguatan jaminan keamanan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Ia mendorong pemerintah daerah membangun sinergi dengan aparat penegak hukum, tokoh adat dan tokoh agama untuk mencegah potensi konflik sejak dini.
Menurut Kadepa, kondisi keamanan yang tidak stabil dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan menghambat pembangunan infrastruktur.
Ia juga menilai persoalan pengungsian warga sipil akibat konflik bersenjata menunjukkan perlunya penguatan program mitigasi dan perlindungan masyarakat sejak sebelum krisis membesar.
Petani dan Nelayan Perlu Dilindungi dari Dampak Perubahan Iklim
Persoalan perubahan iklim juga menjadi perhatian Kadepa. Menurut dia, masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perikanan membutuhkan sistem perlindungan yang lebih kuat menghadapi perubahan cuaca.
Wilayah pedalaman Papua Tengah, kata dia, memiliki kerentanan terhadap anomali cuaca yang dapat mengganggu produksi pangan dan menyebabkan gagal panen. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu menyiapkan cadangan logistik darurat, memperkuat sistem peringatan dini serta membangun strategi adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.
Kadepa menegaskan, pemerintah daerah perlu membangun budaya pemerintahan yang tidak sekadar bergerak setelah persoalan terjadi.
Menurutnya, investasi pada pencegahan memang tidak selalu terlihat hasilnya secara langsung, tetapi dapat mengurangi kerugian sosial, ekonomi dan kemanusiaan yang jauh lebih besar di kemudian hari.
“Lebih murah mencegah daripada mengobati” menjadi prinsip yang menurut Kadepa perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam perencanaan pembangunan Papua Tengah. (bat)
