Bapemperda DPR Papua Pegunungan: Delapan Raperda Siap Ditetapkan, Tujuh Masih Perlu Pendalaman

Ketua Bapemperda DPR Papua Pegunungan Hengki Bayage, S.AP, M.AP dan anggota foto bersama usai fasilitasi raperdasi dan raperdasus di Kemendagri, Jakarta, 20 November 2026.
banner 120x600

JAKARTA, Papuaterkini.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Pegunungan mencatat delapan rancangan peraturan daerah (Raperda) telah melalui proses fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan siap diparipurnakan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2026.

Ketua Bapemperda DPR Papua Pegunungan, Hengki Bayage, S.AP., M.AP., mengatakan, DPR Papua Pegunungan bersama pemerintah daerah sebelumnya mendorong sebanyak 26 Raperdasi dan Raperdasus masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Jumlah tersebut terdiri atas 13 Raperda inisiatif DPR Papua Pegunungan dan 13 Raperda usulan eksekutif.
Namun, setelah melalui proses verifikasi dan harmonisasi, hanya 15 Raperda yang dinyatakan lengkap dan dapat dilanjutkan ke tahapan fasilitasi di Kemendagri.

“Dari 15 Raperda itu, kami bawa ke Kemendagri untuk dilakukan fasilitasi pada 17-20 November 2026. Hasilnya, yang bisa lolos dan siap diparipurnakan untuk ditetapkan menjadi Perdasi dan Perdasus pada tahun 2026 ini ada delapan Raperda. Terdiri dari empat Raperda inisiatif dewan dan empat Raperda inisiatif atau usulan gubernur melalui Biro Hukum,” jelas Hengki.

Delapan Raperda yang telah difasilitasi dan siap ditetapkan menjadi Perda Tahun 2026 tersebut terdiri atas satu Raperdasus dan tujuh Raperdasi, yakni: 1Raperdasus tentang Afirmasi dan Perlindungan Pengusaha Orang Asli Papua Pegunungan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur, Raperdasi tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Afirmatif bagi Orang Asli Papua Pegunungan, Raperdasi tentang Perencanaan dan Pengelolaan Hutan Lindung.

Raperdasi tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar, Raperdasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperdasi tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah, Raperdasi tentang Pangan Lokal dan Raperdasi tentang Pinjaman Daerah.

Sementara itu, tujuh Raperda lainnya belum dapat dilanjutkan ke tahap penetapan pada tahun ini karena hasil fasilitasi Kemendagri menilai masih diperlukan pendalaman substansi. Bapemperda berharap ketujuh Raperda tersebut dapat kembali diproses dan ditetapkan pada 2027.

Suasana fasilitasi raperdasi dan raperdasus antara Bapemperda DPR Papua Pegunungan bersama Kemendagri di Jakarta, 20 November 2026.

Tiga di antaranya merupakan Raperda usulan eksekutif, yakni Raperdasi tentang Penanganan Konflik Individu dan Perang Suku, Raperdasi tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Raperdasi tentang Barang Milik Daerah.

Hengki secara khusus menyoroti Raperdasi tentang Penanganan Konflik Individu dan Perang Suku. Menurutnya, regulasi tersebut sangat penting untuk menjadi landasan penyelesaian konflik antarsuku maupun antarkeluarga yang selama ini kerap terjadi di wilayah Papua Pegunungan.

DPR Papua Pegunungan bersama pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat sebenarnya berharap Raperda tersebut dapat ditetapkan pada tahun ini sehingga menjadi salah satu instrumen hukum untuk mencegah dan menyelesaikan konflik sosial.

“Namun, belum bisa disahkan pada tahun ini karena masih perlu sosialisasi atau konsultasi publik terlebih dahulu di delapan kabupaten. Perlu adanya kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk suku-suku yang selama ini terlibat dalam perang suku, agar masyarakat mengetahui konsekuensi hukum ketika terjadi perang suku,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Bapemperda DPR Papua Pegunungan sebenarnya ingin melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik terhadap Raperda tersebut di delapan kabupaten. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala sehingga kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan pada 2026.

“Kami mengalami kesulitan dalam pembiayaan untuk melakukan konsultasi publik terhadap Raperda ini di delapan kabupaten. Karena itu, kami berharap dukungan pemerintah daerah pada tahun 2027 agar konsultasi publik dapat dilaksanakan dan Raperda ini bisa ditetapkan,” pungkasnya.

Selain tujuh Raperda tersebut, Bapemperda DPR Papua Pegunungan juga mencatat empat Raperda inisiatif dewan yang belum dibahas dan masih membutuhkan pendalaman substansi.

Keempat Raperda inisiatif tersebut meliputi Raperdasus tentang Pendidikan Afirmatif bagi Orang Asli Papua Pegunungan pada Jenjang Pendidikan Tinggi; Raperdasus tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.

Selanjutnya, Raperdasi tentang Perlindungan Kebudayaan, Bahasa Daerah dan Hak Masyarakat Adat serta Raperdasi tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hengki berharap seluruh proses pembentukan regulasi daerah tersebut dapat berjalan sesuai tahapan dan menghasilkan produk hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.

Ia juga menekankan pentingnya keberadaan Perda sebagai landasan hukum dalam memperkuat perlindungan hak-hak Orang Asli Papua, pemberdayaan masyarakat adat, peningkatan pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. (bat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *