PTTUN Manado Kembali Menangkan Naftali Kobepa, Gubernur Papua Tengah Dinyatakan Melanggar Hukum dalam Proses PAW Anggota DPRPT

Yuliyanto, SH, MH Kuasa hukum penggugat Natfali Kobeba.
banner 120x600


MANADO, Papuaterkini.com – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado kembali memenangkan Naftali Kobepa dalam sengketa Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR Papua Tengah (DPRPT) melawan Gubernur Papua Tengah.

Melalui Putusan Nomor 36/B/2026/PTTUN.MDO, PTTUN Manado menguatkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 16/G/2026/PTUN.JPR tertanggal 20 Agustus 2026, dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan.

Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada 19 November 2026. Majelis hakim menyatakan tindakan Gubernur Papua Tengah yang tidak meneruskan usulan PAW kepada Menteri Dalam Negeri merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Majelis hakim yang diketuai Al’an Basyier, S.H., M.H., bersama anggota Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H., dan Edi Septa Surhaza, S.H., M.H., mengabulkan seluruh gugatan Naftali Kobepa.

Dalam pertimbangannya, majelis menegaskan Naftali Kobepa berhak menjadi calon pengganti antarwaktu menggantikan Simon Gobai yang telah diberhentikan dari keanggotaan DPR Papua Tengah dan PKB.

Naftali merupakan calon anggota legislatif dari PKB daerah pemilihan Papua Tengah 7 yang memperoleh 5.619 suara pada Pemilu 2024. Sesuai ketentuan, calon pengganti harus berasal dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama serta memperoleh suara sah terbanyak berikutnya.

Keberatan Gubernur Dikesampingkan

Dalam proses banding, Gubernur Papua Tengah mengajukan sejumlah keberatan, antara lain terkait kewenangan, verifikasi dokumen, surat DPW PKB, asas kehati-hatian, serta langkah administratif pemerintah provinsi.

Namun, setelah memeriksa bukti, keterangan saksi, memori banding, dan kontra memori banding, majelis hakim menilai pertimbangan PTUN Jayapura sudah tepat.

Pada halaman 15 putusan, majelis menyatakan tidak terdapat keberatan dari pihak pembanding yang dapat melemahkan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama. Karena itu, memori banding patut dikesampingkan.

Gubernur Wajib Teruskan Usulan PAW

Majelis juga menegaskan kewajiban Gubernur untuk meneruskan usulan PAW kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Menurut majelis, tahapan pengusulan dari partai politik, pemeriksaan oleh KPU, hingga penyampaian usulan dari DPR Papua Tengah telah berjalan. Namun, Gubernur tidak meneruskan usulan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

Sikap diam tersebut dinilai bertentangan dengan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Dalam putusan banding, majelis juga menghapus tambahan tenggang waktu tujuh hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam amar putusan tingkat pertama.

Pertimbangannya, kewajiban meneruskan usulan PAW seharusnya sudah dilaksanakan sejak Gubernur menerima usulan dari DPR Papua Tengah.

Yuliyanto: Kemenangan bagi Kepastian Hukum

Kuasa hukum Naftali Kobepa dari Kantor Hukum Yuliyanto & Associates, Yuliyanto, S.H., M.H., menilai putusan banding tersebut semakin memperkuat perlindungan hukum bagi kliennya.

“Pengadilan tingkat pertama telah mengabulkan gugatan seluruhnya, dan pengadilan tingkat banding kembali menguatkannya. Majelis Banding juga secara khusus menegaskan kedudukan Naftali Kobepa sebagai calon PAW yang berhak menggantikan Simon Gobai,” ujar Yuliyanto.

Ia mengatakan, pihaknya menghormati hak hukum semua pihak dan berharap putusan tersebut dihormati demi menjamin kepastian hukum serta menjaga situasi Papua Tengah tetap kondusif.

“Kami berharap seluruh pihak menghormati kepastian hukum dan menjaga Papua Tengah tetap kondusif,” katanya.

Yuliyanto menambahkan, tim kuasa hukum akan memantau pemberitahuan resmi putusan banding serta kemungkinan adanya upaya hukum lanjutan.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pihaknya akan menempuh langkah pelaksanaan putusan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Ia menegaskan, amar putusan pengadilan memerintahkan Gubernur meneruskan usulan PAW kepada Menteri Dalam Negeri, bukan memerintahkan pelantikan langsung oleh pengadilan. (bat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *