25 Tahun Otsus Papua: Laurenzus Kadepa Soroti Ketimpangan, Korupsi hingga Konflik Keamanan

Kadepa: Otsus Harus Berpihak pada Orang Asli Papua, Bukan Sekadar Anggaran dan Proyek Pembangunan

banner 120x600

TIMIKA, Papuaterkini.com – Peringatan 25 tahun berlakunya Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada 21 November 2026 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi perjalanan kebijakan Otsus sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Mantan Anggota DPR Papua periode 2014–2024, Laurenzus Kadepa, menilai, setelah berjalan selama seperempat abad, pelaksanaan Otsus perlu dievaluasi secara jujur dan menyeluruh, terutama terkait sejauh mana kebijakan tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua (OAP).

Dalam refleksinya memperingati 25 tahun Otsus Papua, Kadepa menyoroti empat persoalan utama, mulai dari perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat, kebijakan pemekaran daerah otonom baru (DOB), tata kelola anggaran, hingga penyelesaian konflik melalui dialog.

Pembangunan Harus Berpusat pada Manusia

Kadepa menegaskan, penerapan prinsip kekhususan atau lex specialis sebagaimana diatur dalam UU Otsus Papua harus menjadi landasan utama dalam melindungi hak politik dan hak-hak dasar Orang Asli Papua.

Menurutnya, pembangunan di Tanah Papua tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Lebih dari itu, pembangunan harus berpusat pada manusia dengan menjadikan perlindungan hak ulayat, pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat sebagai prioritas.

“Dana Otsus juga harus dipastikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi Orang Asli Papua, bukan sekadar terserap dalam berbagai program dan proyek pemerintah,” katanya.

Kritik Kebijakan Pemekaran DOB

Selain itu, Kadepa kembali mengkritisi kebijakan pemekaran provinsi di Tanah Papua yang merupakan bagian dari perubahan UU Otsus melalui UU Nomor 2 Tahun 2021.

Ia menilai, pemekaran provinsi bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di Papua. Kebijakan tersebut, menurutnya, berpotensi lebih mengakomodasi kepentingan elite politik sekaligus membuka ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kadepa juga menyoroti konsekuensi fiskal dan ekonomi pascapembentukan DOB, khususnya terkait pembagian anggaran antardaerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurutnya, perubahan struktur pemerintahan dan pembagian anggaran tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak semakin mempersempit ruang fiskal daerah, sementara masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi.

Tujuh Persoalan yang Menghambat Pelaksanaan Otsus

Dalam aspek tata kelola, Kadepa mengidentifikasi tujuh persoalan yang dinilainya menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan Otsus Papua.

Pertama, ketimpangan ekonomi antara Orang Asli Papua dan masyarakat pendatang. Kedua, korupsi dan penyalahgunaan anggaran Otsus. Ketiga, minimnya partisipasi masyarakat akar rumput akibat dominasi kepentingan elite. Keempat, persoalan penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Kelima, tingginya ketergantungan fiskal dan politik terhadap pemerintah pusat. Keenam, lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Ketujuh, belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan kesempatan hidup bagi Orang Asli Papua.

Karena itu, Kadepa berpandangan bahwa keberhasilan Otsus tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dikucurkan maupun banyaknya proyek pembangunan yang dilaksanakan.

“Hal yang jauh lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengubah kehidupan masyarakat, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup Orang Asli Papua,” tegas Kadepa yang juga Ketua Perda KSPI dan Exco Partai Buruh ppaua Tengah ini.

Penyelesaian Konflik Papua Harus Melalui Dialog

Persoalan lain yang menjadi perhatian Kadepa adalah konflik keamanan dan pengungsian masyarakat sipil di Tanah Papua.

Ia berpandangan, persoalan mendasar Papua tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan sektoral di tingkat kementerian. Diperlukan kebijakan politik langsung dari Presiden Republik Indonesia dengan mengedepankan pendekatan dialog dari hati ke hati bersama tokoh-tokoh Papua dan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, dialog harus menjadi jalan untuk membangun kembali rasa saling percaya, menghadirkan keadilan, melindungi masyarakat sipil, serta mencari solusi yang bermartabat dan berkelanjutan bagi masa depan Tanah Papua.

Kadepa menegaskan, peringatan 25 tahun Otsus Papua tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi secara terbuka terhadap berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya.

“Otsus tidak boleh hanya menjadi kebijakan dan anggaran di atas kertas, tetapi harus benar-benar menghadirkan keadilan, kesejahteraan, perlindungan HAM, dan masa depan yang lebih baik bagi Orang Asli Papua,” demikian refleksi Laurenzus Kadepa. (bat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *