Bupati Dasinapa Sayangkan Kapal Pengangkut Alkes Mamberamo Raya Dipaksa Kembali

  • Whatsapp

JAYAPURA, Papuaterkini.com- Bupati Mambramo Raya Dorinus Dasinapa, AKs, SSos mengecam keras tindakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua yang membatalkan pelayaran KM. Lestari Permai yang mengangkut Alat Kesehatane, Alat Pelindung Diri (APD) dan logsitik bahan makan ke Mambramo Raya,  Minggu, 6 April 2020 kemarin.

Padahal, KM Lestari Permai yang mengangkut Alkes termasuk APD dan bahan makanan milik Gugus Tugas Pencegahan virus Corona atau Covid-19 Kabupaten Mamberamo Raya telah berlayar keluar dari Dermaga Pelabhhan Jayapura selama hampir 3 jam lebih hingga sampai di perairan Demta untuk menuju ke Mamberamo Raya.

Bacaan Lainnya

Namun, oleh KSOP Jayapura diminta balik kembali atas perintah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Reky D Ambrauw dengan alasan belum ada ijin gubernur dan mengangkut penumpang ilegal.

Bupati Dasinapa mengaku telah turun langsung menemu Nahkoda KM Lestari Permai, KSOP Jayapura, ternyata semua dokumen kapal telah lengkap dan memenuhi syarat pelayaran

Padahal, semua dokumen perjalanan telah disiapkan pihak kapal dan pemerintah daerah yang menyurat resmi kepada Kementrian Perhubungan, Pemrov Papua, Pangdam XIIV/Cenderawasih, Kapolda Papua dan Dishub Provinsi untuk menggunakan sarana transportasi laut untuk mengangkut Alkes ke Mambramo Raya untuk mencegah pandemi Virus Corona yang saat ini mengancam keselamatan jiwa manusia di seluruh dunia .

“Tim Gugus Tugas Covid-19 Mamberamo Raya sudah terbentuk. Tugasnya bagaimana menyikapi pencegahan virus Corona di Mamberamo Raya, sehingga langsung menyiapkan alat kesehatan termasuk APD dan bama. Pertanyaan kami kenapa kapal tidak bisa membawa alkes dan bama itu, apalagi sudah berlayar 3 jam,” kara Bupati  Dasinapa.

Dikatakan, pihaknya mengetahui ketika ada kesepakatan bersama antara Gubernur Papua, Forkompinda Papua dan para bupati dan wali kota melakukan pembatasan sosial, termasuk menutup penerbangan dan pelabuhan untuk penumpang, namun untuk cargo masih dilayani.

Untuk itu, lanjut Bupati Dasinapa, untuk mengirim alat kesehatan dan bama dalam pencegahan Covid-19 itu, pihaknya bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 Mamberamo Raya berupaya memenuhi persyaratan dan dokumen.

Bahkan, Pemerintah Daerah menyurati ke Kementerian Perhubungan, pemilik kapal dan merespon hingga membantu ke pusat agar kapal bisa beroperasi.

“Kami juga menyiapkan surat-surat, diantaranya kepada Gubernur Papua, Sekda Papua, Pangdam, Kapolda dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, KSOP, Karantina dan KP3 Laut. Kami sudah memohon agar alkes dan bama ini bisa dikirim ke Mamberamo Raya,” jelasnya.

Bahkan, kata Bupati Dasinapa, dalam pemuatan barang di Pelabuhan Jayapura ke KM Lestari Permai, semua instansi terlibat termasuk Dinas Perhubungan Provinsi Papua.

“Namun ketika KM Lestari sudah berlayar Minggu, 5 April 2020 pukul 12.00 WIT, hingga sampai di Perairan Demta atau sekitar 3 jam lebih berlayar, tiba-tiba diperintahkan Kepala KSOP untuk kembali ke Jayapura. Setelah kami cek ke Kepala KSOP Jayapura, yang memerintahkan kembali itu, atas permintaan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, bapak Recky Douglas Ambrauw, SSos, MSi. Beliau yang memerintahkan kepada Kepala KSOP agar kapal kembali ke Jayapura, dengan alasan tidak ada surat ijin gubernur,” jelasnya.

Hal itulah, diakui Bupati menjadi pertanyaan bagi pihaknya. Apalagi, Gubernur Papua memerintahkan supaya harus membantu rakyat secepatnya, khususnya rakyat di Mamberamo Raya tidak boleh mati akibat virus Corona.

Menurutnya,  tim Gugus Tugas Covid-19 Mamberamo Raya telah berupaya mendatangkan Alkes termasuk APD dari Jakarta, termasuk bama untuk dikirim ke Mamberamo Raya.

“Namun, kok disuruh kembali ke Jayapura. Bapak Gubernur harus bertanggungjawab hal ini, karena anak buahnya bapak yang memerintahkan kepada KSOP Jayapura untuk menahan kapal, dengan alasan bahwa ada penumpang liar. Saya bingung terus terang,” tandasnya.

“Tapi kenapa, Kepala Dinas Perhubungan Papua tiba-tiba kok melakukan itu. Saya sangat menyayangkan ini. Ini supaya rakyat tahu, bahwa beginilah pejabat Papua bekerja untuk melayani rakyat tidak dengan setulus hati,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mamberamo Raya, Deden Sumantri menambahkan, jika secara administrasi persyaratan yang berhubungan dengan pengiriman barang melalui KM Lestari itu, sudah dibuat suratnya hingga ke Dirjen Perhubungan di Jakarta.

“Kita usahakan itu, karena supaya peralatan dan kebutuhan dasar rakyat Mamberamo Raya itu kita bisa penuhi, sehingga kita usahakan secepatnya,” ujarnya.

Apalagi, kata Deden yang juga Kepala BPBD Mamberamo Raya ini, pihaknya tidak ingin wilayah Mamberamo Raya masuk dalam kategori daerah merah dalam penanganan virus Corona atau Covid-19.

“Namun, disatu sisi, ini sepertinya ada interest pribadi antara Kepala Dinas Perhubungan Papua dengan Kepala Dinas Perhubungan Mamberamo Raya. Saya heran, kapal sudah jalan hampir 5 jam sampai di Demta, tapi disuruh balik ke Jayapura. Kalau kembali, BBM-nya siapa yang ngisi itu, apakah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua?,” imbuhnya.

Di sela-sela melakukan tatap muka bersama Bupati Mambramo Raya diruang kerjanya Senin kemarin, Ketua Harian Satgas C-19 Papua, Kepala BPBD Papua, Welliam Robert Manderi membenarkan kejadian kembalinya kapal pengangkut Alkes C-19 tujuan Membaramo Raya ke Pelabuhan Jayapura, Minggu, 6 April 2020,  lantaran adanya perintah dari Kadis Perhubungan.

Dari hasil konfirmasinya dengan Kadis Perhubungan Provinsi Papua, kata Manderi, lantaran diduga ada penumpang selain tim medis di kapal tersebut.

“Jadi saya konfirmasi langsung Kadis perhubungan dan beliau mengaku ada petugas yang ikut selain tenaga medis,” kata Manderi.

Menurut Manderi bahwa perintah yang diambil Kadis Provinsi Papua sebagaimana konfirmasinya tersebut, hanya menjalankan kesepatakan Forkompida untuk pembatasan akses keluar masuk di Wilayah Meepago dan Laapago.

“Itulah yang Pak Kadis tegas, karena mengacu dari kesepakatan Forkompinda, yang bisa berangkat hanya petugas kesehatan. Inilah yang jadi permasalahan, sehingga Kapal tersebut diminta kembali, untuk dilakukan pengecekan ulang orang ikut serta dalam Kapal itu,” jelasnya.

 Diakuinya, kebutuhan APD C-19 memang menjadi hal prioritas yang harus segera mungkin tiba di Kabupaten Mamberamo Raya, baik masyarakat terkhususnya tim medis sehingga terkait dengan status pengiriman Alkes ini, perlu dilakukan koordinasi dan pemberitahuan lanjutan kepada pimpinan dalam hal ini Gubernur Papua atau Sekda Papua agar dapat diterjemahkan dengan baik. (Ely/bat)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *