Drainase dan Jalan Sarana Penunjang Venue Baseball dan Softball Belum Dianggarkan

  • Whatsapp
Anggota Komisi IV DPR Papua, Arnold Walilo dan Herman Yogobi bersama Staf Dinas PUPR meninjau sarana penunjang venue Baseball dan Softball, Selasa, 27 Juli 2021.

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua tengah berupaya mempercepat pembangunan sarana penunjang beberapa venue PON termasuk venue Baseball dan Softball di Uncen Atas, Waena, Heram, Kota Jayapura.

Hanya saja, pembangunan draenase dan jalan masuk menuju venue belum ada dalam perencanaan dan penganggaran. Padahal, kedua sarana penunjang itu sangat vital, sebab jika hujan deras, air bisa menggenangi area atau lingkungan venue Baseball dan Softball tersebut.

Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR Papua kedua kalinya dalam dua pekan terakhir ini, yang didampingi Staf Dinas PUPR Provinsi Papua, Selasa, 27 Juli 2021.

“Jadi, kami temukan tidak adanya perencanaan dan penganggaran untuk saluran drainase dan jalan masuk ke venue Baseball dan Softball ini,” kata Anggota Komisi IV DPR Papua, Timotius Wakur.

Bahkan, kontraktor yang mengerjakan sarana penunjang itu, berinisiatif untuk membuat parit di kedua sisi jalan tengah di venue Baseball dan Softball.

“Mereka buat sendiri, karena ketika hujan, semua air mengalir ke pinggir lapangan Baseball dan Softball. Padahal, RAB tidak ada,” tandasnya.

Dalam kunjungan ini, Timotius Wakur memperingatkan kontraktor untuk menambah jam kerja alias lembur dalam pekerjaan pembangunan pagar keliling venue Baseball – Softball itu.

“Saya lihat tadi mereka bekerja mulai pukul 09.00 WIT. Itu tidak bisa kejar target. Harus mulai pukul 07.00 WIT dan kerja lembur, sehingga kontraktor tidak menanggung resiko. Jangan hitungannya per hari, tapi harus system borong, sehingga lebih cepat,” ujarnya.

Apalagi, imbuh Timotius Wakur, pelaksanaan PON tinggal 67 hari lagi. Namun, diharapkan 20 hari sebelum PON, pekerjaan sarana penunjang baik pagar, penataan kawasan, area parkir, drainase, talud dan lainnya  harus tuntas akhir Agustus 2021 bisa selesai.

Soal belum adanya anggaran untuk jalan masuk dan drainase, Timotiur Wakur menambahkan, jika itu akan dianggarkan melalui APBD Perubahan.

“Kita minta Dinas PUPR untuk mengajukan tambahan anggaran itu. Mereka akan kerja cepat, tapi kami Komisi V DPR Papua berpesan agar pengusaha yang bekerja dapat dipercaya dan cepat menyelesaikan pekerjaan itu,” imbuhnya.

Arnold Walilo: Wajar DPR Papua Marah, Pekerjaan Belum 100 Persen

Senada dikatakan Anggota Komisi IV DPR Papua, Arnold Walilo mengatakan jika pekerjaan sarana penunjang venue Baseball  dan Softball belum selesai 100 persen.

“Ini harus segera dikerjakan dalam jangka 1 bulan ke depan. Baik talud, jalan, drainase dan akses jalan masuk sampai hari ini belum. Bahkan, belum ada perencanaan untuk drainase dan akses jalan masuk itu, sehingga Dinas PUPR dan Disorda perlu koordinasi, sehingga sisa waktu bisa dimanfaatkan penyelesaian pekerjaan ini,” jelasnya.

Arnold memang mengaku pesimis dalam waktu sesingkat ini, bisa rampung pekerjaan pembangunan sarana penunjang tersebut, apalagi waktu efektif 1 bulan. Pertengahan September 2021 sudah mulai digunakan, sehingga bisa tuntas.

Soal penundaan sidang LPJK Gubernur 2020 oleh DPR Papua, lantaran Dinas PUPR tidak hadir dan adanya SiLPA tahun 2020 sebesar Rp 3,27 triliun, Arnold Walilo mengatakan jika memang kondisi di lapangan tidak sesuai harapan.

“Mereka kan turun bersama kami, mereka lihat sendiri kan. Mereka malu to. Jadi, kita bicara tidak asal bicara, tapi fakta di lapangan. Mereka turun lihat dan tahu sendiri, misalnya drainase tidak dianggarkan, begitu juga jalan masuk,” tandasnya.

Untuk itu, imbuh Arnold Walilo, DPR Papua meminta data dari Dinas PUPR sekaligus turun melakukan pengawasan agar ada solusi jika terjadi permasalahan dalam pembangunan sarana penunjang  venue PON ini dalam 1 bulan agar bisa selesai.

“Jadi, koordinasi itu penting. Mereka harus kerja parallel dan tidak bisa saling menunggu. Pelaksana bisa selesaikan tidak? Kalau tidak mampu, ya ganti saja. Bila perlu disubkan, karena waktu mepet sekali dan dalam 1 bulan bisa tuntas tidak, itu persoalan, sehingga wajar DPR Papua marah, karena tufoksi pengawasan, kalau tidak beres ya kami panggil,” pungkasnya.

Dalam kunker ini, dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim didampingi Anggota Komisi IV DPR Papua, Herman Yogobi, Apeniel Sani, Arnold Walilo, Timotius Wakur, Jansen Monim dan Yotam Bilasi, didampingi Sekretaris Dinas PUPR Papua, James Richard Homer dan sejumlah kepala bidang dan staf. (bat)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *