JAYAPURA, Papuaterkini.com – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menunjuk kembali drg Aloysius Giyai, Mkes sebagai Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, Dok II, Kota Jayapura, menggantikan pejabat sebelumnya, Anggiat Situmorang.
Awalnya, Aloysius Giyai mengaku kaget ketika ditunjuk kembali sebagai Plt Direktur RSUD Jayapura. Namun, ia tentu siap untuk menjalankan amanah itu.
Bahkan, sejumlah rencana akan dilakukannya untuk merubah dan menata RSUD Jayapura ke arah lebih baik ke depannya, terutama targetnya bisa meraih Akreditasi Paripurna Bintang Lima.
“Saya sudah ketiga kalinya di RSUD Jayapura. Sejak 2003 jadi koordinator perencanaan dan dipercaya kedua kali jadi Plt Direktur,” katanya.
Apalagi, kata Aloysius Giyai yang juga menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua ini, dengan pengalamannya yang dimiliki, yakni memimpin rumah sakit, membangun rumah sakit di Papua dan dinas kesehatan, pihaknya berupaya sekuat tenaga untuk melakukan perubahan RSUD Jayapura tahap demi tahap, karena permasalahannya sangat kompleks.
Yang jelas, Aloy Giyai, sapaan akrabnya, mengaku sedikit tahu permasalahan RSUD Jayapura, karena pernah bekerja sebagai koordinator perencanaan tahun 2003 dan Plt Direktur RSUD Jayapura.
“Ini kan saya kembali ketiga kali ke RSUD Jayapura. Saya tidak akan sia-siakan kepercayaan ini, meski tak mudah,” katanya.
Apalagi, lanjut Aloy Giyai, pertama, sudah 1 tahun akreditasi RSUD Jayapura terpending. Sebab, membicarakan akreditasi ini, maka itu sama saja semua aspek, masalah mutu pelayanan, penyediaan tenaga, peralatan kedokteran, peralatan kesehatan, masalah lingkungan, penataan lingkungan, lahan parkir hingga keamanan.
Sebab, semua akreditasi di RSUD Jayapura belum berjalan sama sekali. Untuk itu, Aloy Giyai mengaku hal itu jadi prioritasnya.
“Waktu pertama diberi kepercayaan Plt Direktur, akreditasi tidak jalan padahal rumah sakit besar, padahal rumah sakit kecil berjalan. Ya, malu. Makanya, saya pasang badan. Meski ditempatkan di akhir tahun, tidak ada tahun 2017, masuk 2018 uang belum ada,” ujarnya.
Meski demikian, Aloy mengajak kekuatan yang ada untuk menjalankan akreditasi RSUD Jayapura, hingga meski meraih akreditasi bintang tiga atau madya, dari yang seharusnya bintang lima atau paripurna.
Dengan ditunjuknya kembali sebagai Plt RSUD Jayapura, Aloy Giyai mengatakan jika itu kehendak Tuhan untuk melanjutkan lagi akreditasi terhadap rumah sakit itu, yang tertunda.
Meski belum sertijab, ia dalam dua hari ini telah memanggil semua jajaran rumah sakit untuk melihat perkembangan sejak meraih akreditasi madya.
“Jika saya undang Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nasional, kira-kira bisa dapat nilai berapa? Karena kemarin nilainya 60. Harus lebih dari itu, sehingga saya akan genjot, termasuk koordinator akreditasi RSUD Jayapura untuk mempersiapkan dokumennya, termasuk kekurangannya,” jelasnya.
Bahkan, pihaknya telah meminta Gubernur Papua, Sekda Papua dan Komisi V DPR Papua untuk wajib hukumnya mendukung penuh rencananya untuk akreditasi RSUD Jayapura, tidak usah menunggu tahun depan, tetapi melalui APBD Perubahan 2019.
“Ini misalnya, kami butuh anggaran Rp 100 miliar untuk akreditasi ini, harus diakomodir. Itu wibawa rumah sakit rujukan tertinggi. Sebab, ibu menteri sudah beri warning, jika RSUD Jayapura tidak akreditasi paripurna, maka kemungkinan rujukan tertinggi dipindahkan ke rumah sakit swasta, tentu kita malu,” tandasnya.
Sebab, jelas Aloy Giyai, untuk menuju akreditasi paripurna itu, pihaknya merencanakan untuk fokus, pertama membangun Sistem Informasi Manegemen Rumah Sakit (SIM RS) Online, sebagai urat nadi pelayanan di RSUD Jayapura.
“Kenapa kita ribut pengadaan alat habis pakai, alkes, uang kurang. Karena apa? Manual. Kita benar, orang bisa curigai kita salah, kita curi. Orang lain sudah terbang di langit, rumah sakit kecil – kecil sudah online, masak RSUD Jayapura belum online?,” katanya.
Apalagi, untuk SIM RS Online ini, Aloy pernah bekerjasama dengan Bank BNI. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan BNI, sehingga minggu depan kerjasama itu bisa dilanjutkan.
Bahkan, nanti ada 20 orang yang akan ditempatkan oleh tim dari BNI di RSUD Jayapura, untuk melatih dan membudayakan pegawai rumah sakit agar operator Informasi Teknologi (IT) berjalan. Sebab, jika pakai orang dalam, tenaga terbatas dan bisa mengganggu pelayanan.
Kedua, lanjut Aloy Giyai, Sistem Rujukan Terintegrasi. Namun, dasarnya SIM RS Online harus ada, sehingga Sistem Rujukan Terintegrasi bisa berjalan.
Ketiga, kata Aloy Giyai, penataan dan integrasi Kartu Papua Sehat (KPS) dan BPJS Kesehatan. Untuk itu, Kadinkes Papua ini, minta pasien yang datang ke RSUD Jayapura, selain pasien gawat darurat, wajib hukumnya membawa kartu BPJS. Sebab, RSUD Jayapura merupakan rujukan tertinggi dan ada hirarki.
“Jadi, pasien harus ada BPJS Kesehatan baru ke RSUD Jayapura. Kami tidak layani jika tidak ada kartu BPJS Kesehatan. Kami bisa kembalikan ke RS Marthen Indey, RSUD Abepura atau rumah sakit kecil dibawah. Nah, ini harus tegas, jika ingin membenahi total rumah sakit ini,” tandasnya.
Tidak hanya itu, Aloy Giyai juga akan membenahi masalah air bersih, masalah listrik, penataan lingkungan yang asri, termasuk parkiran.
“Tidak boleh lagi nanti arus lalu lintas mobil naik ke atas, saya akan pasang portal dibawah dua jalur di dekat kamar jenazah,” ujarnya.
Pihaknya akan merelokasi tempat penjualan atau kios dan penjual pinang, warung dan restoran, namun pihaknya akan membuatkan gedung di dalam rumah sakit, sehingga tidak ada lagi yang jualan di halaman rumah sakit.
Hal ini, kata Aloy Giyai, untuk merubah wajah rumah sakit yang lebih baik, termasuk rumah dokter dan asrama perawat, akan direlokasi dan membangun perumahan di lokasi yang baru.
“Di situ, saya akan bangun Bukit atau Taman Eden Penyembuhan, termasuk diberi layanan wifi untuk keluarga pasien, karena nanti tidak boleh banyak keluarga yang menunggu pasien,” ujarnya.
Namun, Aloy Giyai juga memastikan akan menata kecepatan pelayanan di RSUD Jayapura, sehingga membangun UGD baru, karena tempat lama tidak memenuhi standar.
Aloy Giyai menambahkan jika gedung tengah yang mangkrak selama hampir 10 tahun yang akan digunakan untuk Traumatic Crisis Center, juga akan diselesaikan.
“Untuk itu, mohon semua pihak memberikan dukungan untuk merubah RSUD Jayapura ke depan, dalam meningkatkan pelayanan kesehatan,” imbuhnya. (bat)
