Kader Dukung Kebijakan dan Program Ketua Sinode Kingmi Tilas Mom

  • Whatsapp
Salah satu Kader Kingmi, Namantus Gwijangge.

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Terpilihnya Ketua Sinode Gereja Kemah Injili (Kingmi) di Tanah Papua yang baru, Pdt Tilas Mom dalam Konferensi di Tmika, Kabupaten Mimika, akhir pekan kemarin, tampaknya disambut positif oleh para kader Gereja Kingmi.

“Sebagai kader, saya menyampaikan ucapan syukur dan selamat atas terpilihnya Pdt Tilas Mom sebagai Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua,” kata Namantus Gwijangge, Rabu, 10 November 2021.

Sebagai kader Kingmi, Namantus Gwijangge yang juga Anggota Komisi V DPR Papua membidangi Pendidikan, Kesehatan dan Keagamaan ini, mendukung semua kinerja dan program dari Ketua Sinode Kingmi yang baru.

Selain itu, Ketua Sinode Kingmi juga mengamalkan dan menjalankan amanat Konferensi Kingmi di Mimika terutama 6 point pernyataannya di hadapan ribuan jemaat Kingmi serta undangan dan simpatisan lainnya.

Enam point atau rekomendasi itu, merupakan sesuai kebijakan Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua pada lima tahun mendatang guna mewujudkan Papua Tanah Damai Sejahtera dengan meneruskan obor penginjilan dan pendidikan.

“Itu hal mutlak yang dijalankan, karena itu agenda kemanusiaan dan suara umat untuk diperjuangkan sehingga harus dikawal tersebut, sehingga enam agenda itu harus dikawal dengan baik,” ujarnya.

Namantus Gwijangge juga berharap seluruh jemaat dan umat gereja dan antar gereja untuk bersama-sama mendorong pelayanan – pelayanan di Papua ini, sehingga gereja mengambil peran sebagai pelayan umat dan menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pelayan umat, sehingga semua tugas dan tanggungjawab masalah di Tanah Papua bisa berjalan dengan baik.

Sekadar diketahui, keenam poin ini juga merupakan kebijakan Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt Tilas Mom dan telah disampaikan dihadapan ribuan kader dan umat Kingmi di Tanah Papua.

Keenam point itu, pertama, dalam situasi konflik di tanah Papua, menyelenggarakan Konferensi Sinode XI dan  dikunjungi oleh Dirjen Otda dan Dirjen Bimas Kristen. Maka, kami sampaikan terimakasih karena Kingmi di Tanah Papua sudah diakui sebagai salah satu Sinode di dalam Republik Indonesia, sekaligus berjanji akan didaftarkan di Kementerian Agama RI di Jakarta sebagai sebuah Sinode dan akan mengeluarkan Surat Izin Operasional di Provinsi Papua Barat.

Kedua, mendesak segala upaya yang berhubungan dengan kekerasan pelanggaran HAM selama 60 tahun lebih sampai hari ini belum ada upaya penyelesaian agar mencarikan penyelesaian melalui dialog atau perundingan.

Ketiga, menolak adanya pemberlakuan Daerah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran Kabupaten, Kota dan Provinsi. Sebab, akan mengganggu eksistensi Orang Asli Papua (OAP).

Keempat, mendesak menyelesaikan masalah warga jemaat kami yang sedang mengungsi akibat adanya kontak senjata antara TNI, Polri melawan TPN-PB OPM di berbagai daerah seperti Nduga, Intan Jaya, Kiwirok, Maybrat, Manokwari, Puncak dan daerah lainnya di seluruh Tanah Papua.

Kelima, menghargai upaya penyelesaian konflik secara damai antara TNI, Polri dan TPN-PB OPM melalui mekanisme dialog atau perundingan yang demokratis dalam semangat menghargai harkat dan martabat manusia di Tanah Papua.

Keenam, menolak adanya upaya terhadap segala bentuk ilegal logging, ilegal fishing, ilegal mining dan segala bentuk surat izin investasi seperti surat izin Blok Wabu di Intan Jaya dan surat izin Kelapa Sawit karena mengganggu ketentraman warga gereja. (bat)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *