Kadis PUPR Akhirnya Hadiri Undangan Komisi IV DPR Papua

  • Whatsapp
Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Girius One Yoman berbincang dengan Anggota Komisi IV DPR Papua, Arnold Walilo dan Apeniel Sani usai mengunjungi Venue Menembak Silas Papare, Sentani, Selasa, 27 Juli 2021.

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Setelah DPR Papua mengancam sidang LKPJ Gubernur tahun 2020 ditunda hingga waktu tidak ditentukan, membuat akhirnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Provinsi Papua, Girius One Yoman menghadiri undangan Komisi IV DPR Papua, setelah beberapa kali tidak hadir.

Kepala Dinas PUPR Girius One Yoman hadir bersama seluruh staf dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim bersama anggota di Hotel Horison Jayapura, Senin, 26 Juli 2021, yang berlangsung hingga malam hari.

Bacaan Lainnya

Setelah pertemuan itu, Selasa, 27 Juli 2021, Komisi IV DPR Papua bersama dengan Kepala Dinas PUPR, Girius One Yoman bersama staf turun langsung meninjau pembangunan sarana penunjang PON di Jayapura dan Sentani.

Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim mengakui, jika memang telah mengundang resmi Kepala Dinas PUPR dalam rapat bersama Komisi IV DPR Papua.

“Kepala dinas sudah datang untuk kita duduk bersama mendengar. Tentu sekali lagi saya menyampaikan bahwa fungsi DPR tidak hanya fungsi budgeting, tapi tugas kita juga mengawasi penggunaan anggaran,” kata Beatrix Monim di sela-sela kunjungan kerja ke sejumlah pembangunan sarana penunjang PON di Jayapura dan Sentani, Selasa, 27 Juli 2021.

Dikatakan, dalam pengawasan penggunaan anggaran itu, Komisi IV DPR Papua meminta Dinas PUPR terkait penggunaan anggaran dan progresnyam meski sudah diperiksa oleh BPK RI, namun dalam menjalankan fungsi tugas DPR Papua harus melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD tahun 2020.

“Kepala dinas sudah datang dan kita sudah turun ke lapangan. Kita menjadwalkan untuk melihat lokasi terutama kegiatan sarana penunjang PON yang kita lihat terlebih dahulu agar selesai tepat waktu, sehingga kita menjaga angggaran itu benar-benar digunakan untuk rakyat, tetapi juga untuk nama baik Pemprov Papua dan suksesnya penyelenggaraan PON,” ujarnya.

Diakui, Komisi IV DPR Papua turun langsung ke lapangan berkaitan dengan penundaan sidang LKPJ Gubernur dan Raperdasi Pertanggungjawaban APBD tahun 2020. Sebab, selama ini Komisi IV DPR Papua sulit untuk memberi laporan dan rekomendasi terkait LKPJ 2020 dan pertanggungjawab APBD 2020 dari lima mitranya, yakni Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, Dinas Kominfo dan DPMK OAP.

Kelima mitra OPD itu, total anggaran yang dikelola mencapai Rp 1,3 triliun. Khusus dana yang dikelola Dinas PUPR Papua yang terbesar mencapai Rp 1,1 triliun.

Komisi IV DPR Papua mengakui sejak masuk tahun anggaran 2021, belum melakukan pengawasan terhadap APBD tahun sebelumnya, bersama Dinas PUPR selaku mitra kerja.

“Nah, dana sebesar Rp 1,1 triliun tentu kami sulit memberikan laporan. Saat ini, kami minta waktu untuk bisa turun, sehingga kami bisa melihat langsung dan dinas menjelaskan kepada kami secara langsung di lapangan, sejauhmana anggaran digunakan, meski sudah ada LHP BPK RI, tetapi dalam fungsi pengawasan DPR harus tetap dilaksanakan,” jelasnya.

Setelah turun ke lapangan terhadap pembangunan sejumlah sarana penunjang PON baik di Jayapura dan Sentani, lanjut Beatrix Monim, belum mencapai 100 persen.

Bahkan, pada saat awal turun ke lapangan, Komisi IV DPR Papua pesimis terhadap penyelesaian seluruh sarana penunjang PON itu.

“Itu terbukti ketika Dinas PUPR turun hari ini, jalan alternative antara Buper sampai Kampung Harapan belum selesai dan salah  satu jalan Nendali – Bandara – Komba belum selesai 100 persen dan kontraknya itu selesai di bulan Juli, namun harus addendum waktu sampai September dengan berbagai macam alasan yang disampaikan, diantaranya terjadi pemalangan,” paparnya.

Mestinya, kata Beatrix Monim, ada perencanaan yang matang terhadap pembangunan itu, seperti jalan alternative ini, tujuannya untuk menunjang pelaksanan PON, tetapi dalam penyelesaian pekerjaan, menurut rencana perlu ada addendum waktu sampai September 2021.

“Ketika ada addendum waktu sampai September apakah itu menjamin tidak ada pemalangan lagi. Maka kita harus menyelesaikan bersama dengan masyarakat adat,” tandasnya.

Untuk itu, ujar Beatrix Monim, Komisi IV DPR Papua melihat  kurang cermat dalam melakukan terhadap perencanaan dinas, sehingga Komisi IV DPR Papua dari awal mengoreksi tentang perencanaan seluruh pekerjaan ini, tidak hanya menempatkan agar dapat anggaran besar, tapi harus ditunjang perencanaan matang.

Padahal, kegiatan itu multiyear dengan harapan selesai tepat waktu, tetapi sampai hari ini belum selesai 100 persen, sehingga pihaknya sedikit pesimis bisa terselesaikan.

“Jika seandainya tidak selesai pada waktunya, tentu yang rugi siapa? Pihak penyelenggara PB PON Papua, Pemprov Papua dan masyarakat juga ikut rugi, karena maksud dan tujuan dari pelaksanaan pembangunan tidak tercapai,” tukasnya.

Apalagi, pembangunan jalan alternative itu, diharapkan dapat mengurangi atau mengurai kemacetan pada saat penyelenggaraan PON di Papua.

Beatrix Monim mengatakan, jika kondisinya seperti ini, tentu Komisi IV DPR Papua turun, kemudian akan menjadi laporan – laporan pada sidang LKPJ dan pertanggungjawaban APBD tahun 2020.

“Tentu, tadi saya sampaikan sebagai Ketua Komisi IV pesimis dan sangat disayangkan, karena apa yang kita harapkan dengan dana yang dikucurkan begitu besar untuk ruas jalan Nendali – Bandara – Komba, ini nilai kegiatan Rp 50 miliar dengan dua ruas hampir sekitar 6 KM yang ada di dalam kota, namun terkendala sehingga kami sangat menyayangkan. Karena kami melihat harus ada keseriusan dinas dalam mengelola anggaran dan menyelesaikan pekerjaan. Terus bagaimana yang jauh dari kota?,” paparnya.

Untuk itu, imbuh Beatrix Monim, Komisi IV DPR Papua meminta agar sidang LKPJ ini diberikan waktu agar dapat melihat pekerjaan ini telah selesai dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang PON.

“Tentu di sana kita ingin menjaga nama baik pak  gubernur, ketika para tamu datang dan kita ingin PON terselenggara dengan sukses. Hanya itu tujuan kita,” pungkasnya.

Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim bersama anggota komisi dan staf Dinas PUPR Papua dalam kunjungan kerja ke Jalan Nendali – Bandara – Komba, Sentani, Jayapura, Selasa, 27 Juli 2021.

Girius Optimis Sarana Penunjang PON Selesai Tepat Waktu

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Girius One Yoman mengatakan, jika Dinas PUPR akan bekerja maksimal dalam menyelesaikan pembangunan sarana penunjang PON tersebut.

Bahkan, Girius telah meminta kepada kontraktor untuk bekerja full time menyelesaikan sarana penunjang PON itu dan Dinas PUPR akan melakukan pengawasan maksimal. “Saya sudah minta kontraktor untuk bekerja dua tim. Bila perlu lembur siang malam. Kita sudah arahkan mereka,” kata Girius di Venue Menembak Silas Papare, Sentani, Kabupaten Jayapura.

Girius memperkirakan jika 20 hari sebelum pelaksanaan PON, pembangunan sarana penunjang PON itu, sudah selesai semua. Apalagi, semua tim atau kontingen PON datang ke Papua dan turun ke lapangan untuk uji coba.

“Jadi, 20 hari mereka sebelum bulan Oktober, itu jadwal kami yang konek dengan Disorda, dengan teman-teman PLN dan teman-teman lainnya yang menangani venue sudah komitmen itu. Kami optimis pembangunan semua sarana penunjang itu sebelum PON sudah selesai,” ujarnya.

Girius menambahkan, jika hanya tinggal pembangunan venue Paralayang belum selesai, karena dari team delegate merekomendasikan untuk pindah dari Bukit Teletabis Sentani ke Buper Waena.

Namun, saat uji coba di Buper Waena, ternyata angin terlalu kencang sehingga dipindah lagi ke Skyland Jayapura.

“Ya, mungkin dengan kesepakatan bisa perintah kerja mendahului APBD. Itu kesepakatan bersama, bukan kepala dinas sendiri. Itu juga tidak terlalu berat bagi kami, sehingga orang teknis sudah siap dan satu bulan saja sudah selesai,” pugkasnya. (bat)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *