Komisi V DPR Papua Temukan Banyak Masalah Penanganan Covid-19

  • Whatsapp
Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa SE bersama anggota foto bersama usai Rapat Panja Komisi V bersama mitra OPD di Hotel Horison Kotaraja, Kamis, 11 Juni 2020.

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi V DPR Papua melakukan rapat panja Komisi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Papua, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) dan kepala Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Papua di Hotel Horison Kotaraja, Kamis, 11 Juni 2020.  

Dalam rapat panja ini, Komisi V DPR Papua menemukan sejumlah permasalahan terutama dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Papua.

“Tujuan dari rapat yang dilakukan, kami ingin mengetahui bagaimana pelayanan terhadap masyarakat karena angka pasien Covid di Papua terus bertambah,” kata Ketua Komisi V DPR Papua, Timeles Yikwa, SE usai rapat.

Dikatakan, setelah pihaknya melakukan rapat panja dengan ODP terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Papua ternyata ada banyak masalah yang harus ditangani secara serius.

“Kendala yang pertama adalah masalah insentif, padahal masalah insentif kepada paramedis dan dokter yang menangani pasien Covid-19 ini, saya sudah pernah bicara untuk segera dibayar dan sampai detik ini belum dibayarkan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Pimpinan kepala daerah harus memperhatikan masalah ini dan secepatnya harus mengeluarkan SK untuk pembayaran insentif tambahan kepada paramedis dan dokter yang terlibat langsung menangani Covid-19 ini.

Masalah kedua, kata Timiles, yaitu tingkat Koordinasi dan komunikasi soal penanganan Covid-19 antar pimpinan RS dan Dinas kesehatan tidak ada, oleh karena itu perlu dibangun.

Apalagi, imbuh Timiles, sekarang angka Covid-19 di Papua sudah 1.110 orang lebih, jika tidak ada koordinasi yang baik bagaimana kita bisa menekan penurunan dari pada virus ini.

Untuk itu, ia meminta kepada pihak rumah sakit harus ada keterbukaan, termasuk penanganan pasien Covid-19 di rumah sakit hingga sembuh.

“Mereka sembuh ini, diberi obat apa untuk dikonsumsi? dan juga kami minta apabila pasien yang sudah dinyatakan sembuh harus dilampirkan berapa pembiayaannya selama pasien tersebut dirawat,” ujarnya.

Selain itu, Timiles berharap untuk masalah rapid test, tidak perlu dilakukan lagi, tetapi lansung saja menggunakan PCR atau Swab untuk menentukan apakah seseorang itu positif atau negatif coronavirus. (bat)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *