Kunjungi Kampung Wambes, Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua Terima Aspirasi Warga

  • Whatsapp
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua, Paskalis Letsoin, SH, MH dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Edoardus Kaize, SS yang juga Wakil Ketua II DPR Papua foto bersama warga Kampung Wambes, Arso Timur, Keerom, 25 Juni 2020.

KEEROM, Papuaterkini.com – Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua melakukan kunjungan ke Kampung Wambes, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua, Kamis, 25 Juni 2020.

Kunjungan ini, dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Papua, Paskalis Letsoin, SH, MH bersama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua, Edoardus Kaize, SS yang juga Wakil Ketua II DPR Papua.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua, Paskalis Letsoin mengatakan, jika pihaknya turun untuk melihat apa yang menjadi keluhan masyarakat di Kampung Wambes, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom.

“Karena, kita tidak cukup hanya mendengar lewat kabar berita saja, tapi kita coba turun langsung ke kampung-kampung, salah satunya di Kampung Wambes, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Kamis, 25 Juni 2020,” kata Paskalis Letsoin kepada Papuaterkini.com.

Dari kunjungan itu, diakui Paskalis Letsoin, jika pihaknya menerima aspirasi atau keluhan dari warga Kampung Wambes. “Ternyata di sana ditemukan bahwa mereka membutuhkan perumahan rakyat, karena memang rumah-rumah mereka sudah parah kondisinya,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Paskalis Letsoin, infrastruktur jalan masuk ke kampung itu, juga sudah rusak parah dan masyarakat mengeluhkan  lampu jalan dan lainnya.

“Saya pikir itu beberapa keluhan, termasuk soal pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Untuk itu, ujar Paskalis Letsoin, Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua akan melakukan rapat bersama anggota-anggota fraksi yang ada di komisi-komisi agar aspiras ini didorong dan diperjuangkan dalam komisi, kemudian dibawa ke dalam pokok-pokok pikiran dewan.

Paling tidak, pemerintah daerah bisa menjadi program baik ditingkat provinsi atau kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Keerom untuk bagaimana melihat masyarakat di kampung-kampung.

“Karena memang ada pendapat yang cukup menganggu situasi, dinilai bahwa kampung yang dominan dihuni orang asli Papua itu, macam tidak diperhatikan. Sedangkan, kampung yang dominannya non Papua itu justru diperhatikan. Nah, hal-hal yang sifatnya sangat sensitif ini, harus kita jaga,” pungkasnya. (bat)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *