Kunjungi Venue Panahan, DPR Papua Pesimis Pelaksanaan PON XX

  • Whatsapp
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE didampingi Waket III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM berbincang dengan Anggota Banggar DPR Papua dalam kunjungan ke Venue Panahan di Komplek Kingmi, Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis, 29 Juli 2021.

JAYAPURA, Papuaterkini.com – DPR Papua mengaku sangat pesimis terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apalagi, banyak permasalahan sarana penunjang venue – venue PON yang belum selesai hingga saat ini. Padahal, pelaksanaan PON Papua tinggal 65 hari lagi.

Salah satunya, saat Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE didampingi Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairrusy, SSos, MM bersama Anggota Banggar DPR Papua dan Sekretaris DPR Papua, DR Juliana J Waromi, SE, MSi mengunjungi Venue atau Arena Panahan yang berada Kompleks Kingmi, Kampung Harapan, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Kamis, 29 Juli 2021, DPR Papua melihat masih banyak sarana penunjang yang belum selesai dibangun.

DPR Papua juga mengunjungi Mess Atlet Panahan yang tidak jauh dari Arena Panahan, yang saat ini belum dibangun dan belum ada sarana dan prasana.

“Kami DPR Papua pesimis terhadap pelaksanaan PON Papua ini, apalagi tinggal 2 bulan lagi,” tegas Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM.

Awalnya, Ketua DPR Papua bersama Wakil Ketua III DPR Papua bersama Anggota Banggar DPR Papua DPR Papua akan mengunjungi venue – venue PON di Stadium Lukas Enembe bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua, namun TAPD Provinsi Papua tidak datang.

Lantaran dekat dengan Arena Panahan yang berada di belakang Stadium Lukas Enembe, akhirnya DPR Papua mengunjungi Venue atau Arena Panahan.

“Ini hanya menjadi sample dari banyaknya venue – venue pelaksanaan PON yang ada di sekitar Kota dan Kabupaten Jayapura. Dari pengamatan kita sekarang, dari laporan ketua dan pengurus Perpani Papua, faktanya seperti ini, yang diaminkan oleh pimpinan Komisi IV, Komisi V dan Pansus PON bahwa memang bangunan ini dibangun dari dana APBN, sampai hari ini listrik belum ada, toiletnya yang mana? Peralatan belum masuk,” ungkapnya.

Selain itu, sarana penunjang Arena Panahan PON ini, seperti pengamanan, tribun, pagar dan rencana bangunan untuk official atau untuk mengawasi pertandingan dan lainnya, belum jelas. Berbagai permasalahan yang belum selesai di Arena Panahan itu, lanjut Yulianus Rumbairussy, mestinya DPR Papua bersama TAPD Provinsi Papua datang mengunjungi venue – venue PON itu agar sama-sama mengetahui permasalahannya.

“Untuk itu, kita bilang datang kunjungi agar sama-sama tahu, ini tanggungjawab siapa? Apakah ini masih bagian dari tanggungjawab APBN atau kita membiayai dari APBD, itu di dinas mana, Dinas PUPR atau Disorda?,” tandasnya.

Padahal, kata Rumbairussy, pelaksanaan PON tinggal 65 hari lagi. Rasanya tidak mungkin mau bangun pagar,  tidak bisa lagi waktunya.

“Ya, saya pikir kita semua pesimis. Mudah-mudahan ini bukan representasi dari venue PON yang ada, venue lain mudah-mudahan aman-aman saja. Tapi, yang saya dengar juga banyak venue lain yang dibangun juga, listrik belum ada, jalan masuk venue belum ada, belum lagi permasalahan tuntutan hak ulayat dan lainnya,” paparnya.

“Jadi, sudahlah. Misalnya tanah punya orang kita bisa bicara, tapi masalah begini  (sarana penunjang) misalnya listriknya butuh daya berapa, jangan sampai korslet dan lainnya, kalau belum pernah dicoba bagaimana?,” sambungnya.

Untuk itulah, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan jika hal itu membuat DPR Papua ngotot untuk memastikan kesiapan pelaksanaan PON Papua agar berjalan sukses.

“Sebenarnya eksekutif yang punya kepentingan, karena kegiatan itu ada dieksekutif. Tapi, kalau model begini terus kita tanya siap, semua sudah siap, ini faktanya kan wartawan bisa lihat sendiri dan kita tidak bicara asal saja, tapi berdasarkan fakta di lapangan. Fakta membuktikan itu,” tandasnya.

Ditanya pelaksanaan PON Papua ini masih tanda besar? Yulianus Rumbairrusy menyatakan jika tentu semua berharap bisa terlaksana.

“Ya, kita berharap bisa terlaksana. Tapi, kalau modelnya kayak begini? Ya bagaimana e. Bagaimana menurut kamu kalau kira – kira faktanya seperti ini, habis bagaimana lagi, ini faktanya dan saya kira kita harus terbuka menyampaikan ini,” ujarnya.

Yang jelas, tegas Yulianus Rumbairrusy, jika DPR Papua tidak menginginkan menjadi malu kepada semua orang dan tamu yang akan datang mengikuti PON di Papua ini.

“Masak kita semua mau ramai – ramai jadi malu kepada banyak orang dan tamu-tamu kita yang datang, misalnya mereka mau bertanding di Arena Panahan, mau tarik busur bisa lewat hingga ke perumahan warga dan bisa mengenai warga,” katanya.

Padahal, Yulianus Rumbairrusy menambahkan, jika pelaksanaan PON XX di Papua itu, sudah diundur waktunya hingga 1 tahun, mestinya PON tahun 2021 ini, Papua sudah sangat siap dengan adanya pengunduran waktu tersebut.

“Jadi, kita rasanya prehatin saja. Kalau soal anggaran, kita harus bicara dulu. Yang lalu pakai bagaimana dulu, sudah habis kah atau bagaimana semua. Untuk dibangun apa saja dan dimana saja, sehingga jelas,” kata Rumbairussy.

Untuk itu, Rumbairussy mengatakan, jika perlu jalan bersama-sama  supaya APBD tahun lalu yang sudah terpakai jelas peruntukannya. Mestinya, hal itu dibicarakan enam bulan lalu.

“Sudahlah, misalnya kita mendahului dulu dan dikerjakan dulu. Nanti di perubahan, kita tetapkan. Kalau tidak ada, ya dianggap aman-aman saja, terus sampai sekarang sisa 2 bulan ini mau bagaimana?,” ujarnya.

Diakui, secara administratif dan normatif, anggaran 2020 itu sudah diperiksa oleh BPK sehingga DPR Papua tidak mau membicarakan lagi.

Namun, dalam rencana kunjungan ke venue itu, DPR Papua ingin hasilnya, karena yang sudah diperiksa dibilang sudah selesai.

“Yang dibilang sudah ok itu, itu yang mana saja terutama terkait dengan pelaksanaan PON. Misalnya di Arena Panahan, mana yang dibangun? Mudah-mudahan sudah selesai, kalau memang belum, kapan harus tambah, tambahnya berapa? Begitu kan,” ketusnya.

Yang jelas, Yulianus Rumbairussy menegaskan bahwa DPR Papua bukan dalam posisi mencari kesalahan, karena ada institusi lain yang punya kapasitas itu.

“Kita hanya mau mengawasi dan sama-sama mendorong supaya pelaksanaan ini bisa lebih baik,” pungkasnya. (bat)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *