Masyarakat Intan Jaya Tolak Eksploitasi Blok Wabu

  • Whatsapp
Anggota Komisi I DPR Papua foto bersama mahasiswa dan tokoh masyarakat dan intelektual Intan Jaya, baru-baru ini.

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Masyarakat Kabupaten Intan Jaya, Papua menolak rencana penambangan gunung emas Blok Wabu, berjarak sekitar 40 Km sebelah utara dari Grassberg yang dikelola PT Freeport Indonesia.

Pernyataan sikap ini disampaikan perwakilan masyarakat Intan Jaya, tokoh intelektual dan mahasiswa saat bertemu Komisi I DPR Papua, akhir pekan kemarin.

Ketua Ikatan Mahasiswa Intan Jaya di Kota Studi Jayapura, Yanuarius Weya menegaskan bahwa mahasiswa tidak tinggal diam terhadap rencana ekploitasi gunung emas Blok Wabu yang ada di Intan Jaya.

“Intinya aspirasi kami adalah menolak ekploitasi di Blok Wabu, karena kami tahu jika Blok Wabu akan masuk berarti manusia Intan Jaya akan habis, kami sudah cukup belajar banyak dari PT Freeport,” tegas Yanuarius usai bertemu dengan Komisi I DPR Papua.

Apalagi, kata Yanuarius, dari berbagai pengalaman termausk perjanjian eksplorasi tambang termasuk rencana pengelolaan Blok Wabu, termasuk dari Mind ID yang semua sebagian besar pemegang sahamnya adalah diduga melibatkan para jenderal, yang berujung konflik hingga terakhir ada dua anak yang ditembak.

Yanuarius mengungkapkan sejak adanya rencana eksploitasi Blok Wabu di Intan Jaya dan adanya penandatanganan ijin dari gubernur, sampai saat ini sudah ada 32 kasus yang terjadi.

“Sejak adanya penembakan terhadap tiga tukang ojek sampai saat ini baik korbannya masyarakat sipil, TNI dan Polri termasuk OPM, semua kita gabung ada 32 kasus. Ini masalah yang sangat serius,” ungkapnya.

Untuk itu, Yanuarius meminta agar masalah atau konflik yang terjadi sejak adanya rencana ekploitasi Blok Wabu di Intan Jaya tersebut agar dihentikan.

“Yang paling utama, hentikan ekspolitasi Blok Wabu. Jika dihentikan, otomatis kita minta militer non organik kita minta ditarik dari Intan Jaya, agar rakyat di Intan Jaya merasa aman dan kembali hidup normal, tidak boleh membuat trauma mereka,” pungkasnya.

Bartolomius Mirip, Salah satu Tokoh Masyarakat Intan Jaya  berharap setelah menerima aspirasi itu pihak DPR Papua dapat mengambil langkah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Intan Jaya terkait penolakan masyarakat terhadap rencana eksploitasi Blok Wabu.

“Kami juga akan bertemu Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Sekda Papua. Kami minta DPR Papua memfasilitasi kami. Juga ke DPR RI, karena di sana ada juga perwakilan rakyat dari Papua. Mari kita bersatu dan tidak boleh tinggal diam terhadap masalah ini,” kata Bartolomius Mirip.

Menurutnya, pihaknya ingin DPR Papua membentuk panitia khusus. Begitu juga MRP, Pemprov Papua, Pemkab Intan Jaya dan DPRD Intan perlu membentuk tim guna menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang terbaik untuk masyarakat Intan Jaya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengakui jika Komisi I DPR Papua telah menerima aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang menolak rencana ekploitasi terhadap gunung emas Blok Wabu di Intan Jaya.

“Masyarakat Intan Jaya terdiri dari mahasiswa, intelektual dan tokoh masyarakat dan perempuan datang mengantar aspirasi terkait konflik bersenjata di Intan Jaya, terakhir kami dengar ada dua balita ikut menjadi korban, yang satu meninggal dunia yang satu masih dirawat,” katanya.

“Aspirasi kami sudah terima atas nama DPR Papua melalui Komisi I dan hal-hal yang menjadi rekomendasi untuk DPR Papua tetap kami akan tindaklanjuti,” sambungnya.

Selain itu, dalam aspirasi itu, juga ada rekomendasi – rekomendasi yang ditujukan ke Pemprov Papua dan MRP akan tetap  dikoordinasikan dan menyamakan persepsi untuk meminta pemerintah pusat agar rencana ekploitasi Blok Wabu yang saat ini ramai, agar dipertimbangkan kembali dan jika bisa dicabut demi kemanusiaan sesuai aspirasi dari masyarakat Intan Jaya.

“Intinya mau saya kita harus samakan persepsi melihat krisis kemanusiaan di Intan Jaya yang saat ini korbannya lebih banyak rakyat sipil dari pada kedua kelompok bersenjata dengan kedua slogan yakni NKRI Harga Mati dan Papua Merdeka Harga Mati,” imbuhnya. (bat)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *