Menganalisa Dukungan Partai Koalisi Papua Bangkit Jilid II untuk Wakil Gubernur Papua

  • Whatsapp
Max Abner Ohee. (Dok Pribadi).

Oleh Max Abner Ohee, SIP

Dinamika pemilihan untuk Wakil Gubernur Papua PAW tahun 2021 ini, mulai memperlihatkan titik terangnya, partai politik Koalisi Lukas Enembe – Alm Klemen Tinal (LUKMEN) hasil kursi di tahun 2014 mulai mengajukan nama-nama calon gubernurnya.

Bacaan Lainnya

Saya sebagai Ketua Barisan Merah Putih Papua dan juga Ketua Umum Garda Pemuda Mamta Bersatu yang juga salah satu Tim Pendukung LUKMEN di Pilgub Papua 2018 dalam hal ini mencoba untuk membedah dari beberapa sudut pandang mengenai dukungan dari partai politik ini dan juga menganalisa seberapa besar kekuatan suara pendukung dari masing-masing calon Wakil Gubernur Papua PAW ini.

Tentunya analisa yang saya buat ini, adalah analisa yang hanya berdasarkan perhitungan diatas kertas, karena politik itu dinamis, sewaktu-waktu bisa berubah dengan drastis, tergantung dari lobi-lobi dan kepentingan politik.

 

Data Suara Partai Politik Koalisi Papua Bangkit Jilid II Hasil Pileg 2014

1.Partai Demokrat       =  16 Kursi

2.Partai Golkar             =    6 Kursi

3.Partai Hanura            =    5 Kursi

4.PKB                             =    4 Kursi

5.Nasdem                      =    3 Kursi

6.PKS                              =     2 Kursi

7.PKPI                            =     2 Kursi

8.PAN                             =     2 Kursi

9.PPP                              =     1  Kursi

 

Dukungan Partai Koalisi Papua Bangkit Jilid II untuk masing-masing Cawagub PAW

1.Kenius Kogoya         = 5 Parpol/18 Kursi (Hanura, Golkar, PKB, PKPI, PPP)

2.Yunus Wonda `= 3 Parpol/19 Kursi (Demokrat, PKPI, PPP)

3.Befa Jigibalom = 3 Parpol/8 Kursi (Nasdem, PKS, PKPI)

4.Paulus Waterpauw = 1 Parpol/6 Kursi (Golkar)

5.Abock Busup = 1 Parpol/2 Kursi (PAN)

6.Ones Pahabol  =  1 Parpol/6 Kursi (Golkar)

7.Yansen Tinal = 1 Parpol /6 Kursi (Golkar)

8.Paskalis Kosay = 1 Parpol/6 Kursi (Golkar)

9Jhon Tabo = 1 Parpol/6 Kursi (Golkar)

 

Dari jumlah dukungan Partai Politik, secara de facto, Kenius Kogoya dan Yunus Wonda adalah 2 figur yang memiliki kekuatan dukungan terbesar.

Dalam menganalisa Kekuatan dukungan partai politik ini, memang tidak bisa disangkutpautkan dengan kesukuan atau hubungan kekeluargaan dari calon Wagub PAW tersebut.

Karena dalam dunia Politik, kekuatan nyata adalah jumlah dari kursi yang diperoleh oleh sebuah Parpol atau jumlah gabungan suara beberapa parpol kepada seorang calon.

Catatan analisa saya dalam tulisan ini, secara Etika Politik, suara dari Partai Demokrat yang sebesar 16 suara itu, sebenarnya sudah diwakilkan kepada Bp. Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua.

Masyarakat dan pengamat politik melihat bahwa untuk kursi Wakil Gubernur Papua idealnya diberikan kepada partai koalisi yang lain, selain Partai Demokrat.

Sebab, jika nantinya untuk posisi wakil Gubernur Papua, juga masih dikuasai oleh Demokrat juga, masyarakat dan pengamat politik melihat hal ini bisa dikategorikan sebagai ABUSE OF POWER yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan suatu partai tertentu dan melanggar kaidah-kaidah serta Etika, Norma, Komitmen dalam koalisi.

Partai Demokrat, bisa saja beragumen bahwa hal tersebut tidak melanggar Undang – Undang dan Sah secara hukum, itu benar dan tidak salah. Namun, jangan lupa, didalam dunia politik itu, ada hukum yang tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis, yaitu Norma, Kaidah, Etika, Komitmen dan jiwa besar kenegarawanan.

Saya ingin mengupas sedikit, bahwa jika Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sama sama dari Partai Demokrat, ini adalah suatu Kemunduran terbesar dalam SEJARAH POLITIK DI TANAH PAPUA dan juga suatu pembelajaran Politik yang tidak baik bagi masyarakat Papua.

Masyarakat Papua bisa saja menilai hal ini sebagai PENGKHIANATAN terhadap Etika dan Komitmen dalam berpolitik disuatu wadah yang bernama Koalisi Partai Politik.

Saya mengkhawatirkan, di sisa masa pemerintahan Bapak Lukas Enembe nanti akan timbul banyak masalah dan banyak protes serta banyak ketidakpuasan jika Gubernur dan Wakil Gubernur sama sama dari Partai Demokrat. Secara tidak langsung hal ini bisa dikatakan NEPOTISME POLITIK.

Jalan yang terbaik, Gubernur Papua harus Legowo, untuk kursi Wakil Gubernur Papua, serahkan kepada kader lainnya selain dari Partai Demokrat.

Beri kesempatan secara FAIR kepada kader lainnya untuk juga bisa berkembang. Jangan semuanya ingin dikuasasi oleh Partai Demokrat. Karena secara kaidah umum sesuatu yang termasuk dalam kategori SERAKAH dan TIDAK FAIR serta melanggar komitmen tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik.

 

Calon Gubernur dari Partai Politik yang Sudah Mendapat Dukungan Rekomendasi dari DPP Partai Politik.

1.KENIUS KOGOYA (HANURA, PKPI )

2.BEFA JIGIBALOM (NASDEM)

Dukungan rekomendasi dari DPP Partai Politik ini juga termasuk hal yang sangat penting. Jangan sampai jika nantinya ada seorang Wakil Gubernur yang diajukan belum mendapat dukungan secara resmi dan sah dari DPP Partai Politiknya.

Dikemudian hari, akibatnya akan sangat fatal, jika seorang calon Wagub PAW dipaksakan untuk diajukan ke Mendagri atau Presiden RI, pasti akan ditolak karena belum ada rekomendasi dari DPP Partai Politiknya masing-masing.

Kemungkinan yang lain yang bisa terjadi ialah, DPP Partai Politik tersebut komplain karena calon – calon yang direkomendasikan adalah nama yang lain sesuai dengan AD/ART Partai Politik tersebut.

Kita semua mengetahui bahwa untuk Wakil Gubernur PAW ini, adalah yang memiliki kecocokan dalam bekerjasama dengan Gubernur Papua.

Namun, dalam hal ini alangkah lebih bijak, jika Gubernur Papua memilih wakilnya. Dari calon yang bukan berasal dari Partainya sendiri.

Karena nantinya ada kesan seolah-olah “Serakah” dengan tidak mau berbagai kue kekuasaan kepada partai politik yang lain, yang dulunya bekerja berdarah-darah di Koalisi Papua Bangkit Jilid 2. (*)

***Max Abenar Ohee (Ketua Barisan Merah Putih Provinsi Papua, Ketua Umum Garda Pemuda Mamta Bersatu yang juga salah satu Tim Pendukung LUKMEN di Pilgub Papua 2018 )

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. Analisa ini baik namun kursi DPRP yang digunakan bukan hasil pemilu 2014 tetapi hasil pemilu 2019 sebatas koreksi