Pansus LHP BPK RI DPR Papua Pastikan Temuan Sudah Ditindaklanjuti

  • Whatsapp
Wakil Ketua Pansus LHP BPK RI DPR Papua, H Kusmanto.

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Panitia Khusus LHP BPK RI DPR Papua memastikan bahwa semua temuan dan rekomendasi dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2020, telah ditindaklanjuti.

“Pada prinsipnya ini sudah on progress, sudah ditindaklanjuti dan kami sudah konfirmasi semua yang menjadi temuan itu sudah ditindaklanjuti,” kata Wakil Ketua Pansus LHP BPK RI DPR Papua, H Kusmanto, di Hotel Horison Jayapura, Jumat, 17 September 2021.

Dikatakan, Pansus LHP BPK RI DPR Papua berharap sebelum melaporkan secara resmi, semua temuan dan rekomendasi sudah clear.

“Maka pada kesempatan ini, kami juga rapat dengan BPK RI terkait dengan tindaklanjut dengan temuan itu,” ujarnya.

Kusmanto mengakui LHP BPK RI yang telah disampaikan ke DPR Papua, memang ada beberapa temuan, tapi menurutnya tidak terlalu signifikan.

Namun, lanjutnya, selaku lembaga DPR Papua, sesuai tugas dan kewenangan untuk menindaklanjuti LHP BPK RI, sudah mengkonfirmasi melalui RDP dengan mengundang beberapa OPD, semua yang menjadi temuan BPK RI sudah ditindaklanjuti.

Ia mencontohkan,terkait sewa kios RSUD Jayapura, karena sudah dibuat kontraknya dan harga sewa kios sesuai standar yang ditentukan oleh Bappenda Provinsi Papua.

Begitu juga temuan di Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua terkait dengan dana BOS, sudah ditindaklanjuti terkait dengan rekening yang harus di SK-kan, yang sementara sedang dicollect oleh Dinas Pendidikan ke sekolah – sekolah yang bersangkutan.

“Pada prinsipnya ini sudah on progress, sudah ditindaklanjuti termasuk BPSDM soal beasiswa unggul, kami sudah konfirmasi semua yang menjadi temuan itu sudah ditindaklanjuti,” jelasnya.
Ditanya soal temuan – temuan BPK RI sebelumnya, Kusmanto menambahkan, jika Komisi III DPR Papua tentu akan mereview terkait dengan tindaklanjut terhadap temuan yang dilakukan oleh BPK.

“Harapan kita, semua temuan dan rekomendasi BPK RI bisa diclearkan sehingga ke depan tidak menoton menjadi hal itu terus yang menjadi temuan, tapi bagaimana bisa diselesaikan, sehingga ke depan progressnya akan lebih baik terutama tata kelola keuangan Pemprov Papua,” pungkasnya. (bat)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *