Pemerintah Pusat Didesak Segera Cairkan Anggaran Konsumsi PON Papua

  • Whatsapp
Ketua Harian PB PON Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH dalam pertemuan bersama Pansus PON DPR Papua di Hotel Horison Ultima, Entrop, Kota Jayapura, Senin, 2 Agustus 2021.

JAYAPURA, Papuaterkini.com – PB PON XX Papua maupun Panitia Khusus (Pansus) PON DPR Papua meminta agar Pemerintah Pusat untuk segera mencairkan anggaran untuk konsumsi pada pelaksanaan PON XX tahun 2021.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus PON DPR Papua bersama Ketua Harian PB PON XX Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH di Hotel Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura, Senin, 2 Agustus 2021.

Bacaan Lainnya

Usai pertemuan, Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda mengakui jika sampai saat ini, PB PON Papua belum mendapatkan informasi kapan anggaran konsumsi sebesar RP 1,4 triliun dari APBN itu, akan turun ke PB PON Papua.

“Ya, sampai hari ini, belum turun. Kami mendesak agar segera dicairkan. Kami dalam rapat – rapat virtual, terus mengingatkan untuk segera dicairkan anggaran ini, namun sampai hari ini belum ada,” kata Yunus Wonda.

Belum turunnya anggaran konsumsi PON XX Papua itu, Yunus mengatakan, bisa berdampak menghambat konsumsi, karena meskipun sudah dipilah dan memberikan kewenangan kepada klaster untuk menyiapkan perangkat dalam kesiapan mereka untuk konsumsi ini, namun sampai hari ini anggaran belum ada, sehingga PB PON maupun Sub PB PON belum bisa melakukan apa-apa.

Apalagi, lanjut Yunus Wonda, terkait dengan konsumsi ini, ada pengalihan kewenangan kepada Sub PB PON yang akan mengelola konsumsi.

“Ya, memang konsumsi ini kan gratis. Makanya, konsumsi kami geser ke Sub PB PON yang menangani atlet dan official di klaster mereka, bukan kami dari yang ada di PB PON. Misalnya Sub PB PON Kota Jayapura akan menghandel konsumsi untuk 22 cabor, sehingga kita geser anggaran Rp 110 miliar,” ujarnya.

Alasan belum cairnya anggaran konsumsi dari pemerintah pusat, Yunus Wonda belum mengetahui secara pasti, namun ia memperkirakan karena administrasi proses pencairan anggaran konsumsi itu, apalagi dari APBN sehigga persyaratannya banyak, termasuk mulai proposal PB PON Papua di Kemenpora, BPKP Pusat baru ke Menteri Keuangan.

“Nah, dari Kementerian Keuangan itu, atas permintaan bapak Presiden itu langsung dikirim ke Pemda. Nah, sekarang kita tunggu dan sampai hari ini belum masuk, padahal sudah masuk minggu pertama Agustus 2021,” ujarnya.

Meski belum cair, namun Yunus Wonda menambahkan, jika PB PON Papua tetap fokus pada 2 Oktober 2021,

jika dalam pertemuan itu, pihaknya telah menyampaikan progress terkini terkait persiapan pelaksanaan PON XX di Bumi Cenderawasih.

“Semua kesiapan progress – progress kami, terutama kami sampaikan bahwa PB PON lebih fokus pada peralatan, konsumsi dan akomodasi, ” katanya.

Yunus mengungkapkan, hampir semua peralatan sudah tiba di Jayapura, yang diperkirakan sudah 80 persen progressnya, termasuk yang sudah dipasang di Timika, Kabupaten Mimika dan sebagian dalam perjalanan ke Jayapura.

Dikatakan, pihaknya menargetkan paling lambat 26 Agustus 2021, semua peralatan PON sudah terpasang di semua Venue PON.

Yunus Wonda mengungkapkan, jika kemungkinan akan terkendala terkait masalah hak ulayat. Meski demikian, Yunus menegaskan, jika peralatan sudah siap, dipastikan PON akan berjalan sesuai jadwal 2 Oktober 2021.

Untuk akomodasi, Yunus Wonda mengakui progressnya sudah mencapai 70 persen, karena jika secara fisik sudah selesai, namun peralatan di dalam meubelair sedang dikerjakan yang diperkirakan rata-rata telah tercapai 70 – 80 persen, karena ada sebagian juga ada anggaran dari APBN.

“Tanggugjawab PB PON hanya 20 disiplin cabang olahraga saja, sedangkan 37 cabor itu kan tanggungjawab APBN,” ujarnya.

Ditegaskan, apapun kondisi yang terjadi saat ini, PB PON Papua tetap fokus PON tetap dibuka pada 2 Oktober 2021.

“Soal dinamikanya seperti apa, itu bukan ranahnya kami. Itu ranahnya ada di pemerintah pusat. Meski saat ini kondisi Covid-19 sungguh memprehatinkan, namun kami PB PON fokus kerja – kerja kami,” katanya.

Soal sarana penunjang venue PON yang belum selesai, Yunus Wonda menambahkan, memang jika sarana penunjag venue PON belum selesai 100 persen. Ada sebagian sudah dibangun, tinggal peralatan dikasih masuk, namun ada sebagian peralatan yang menjadi tanggungjawab Kemenpora.

“Nah, ini harus sejalan. Venue selesai, peralatan harus masuk. Tapi, ada venue yang sampai hari ini dibawah 80 persen, sehingga harus jadi perhatian kita semua, terutama dinas terkait. Kami PB PON lebih pada eventnya, artinya venue selesai dan kami tinggal kami masukkan peralatan,” imbuhnya.

Soal tambahan yang diusulkan PB PON Papua, Yunus Wonda mengakui jika sampai saat ini masih menghitung kebutuhan yang kurang dan belum bisa memastikan estimasi dana yang dibutuhkan.

“Kami terus memberikan spirit kepada semua bidang untuk terus fight dan fokus pada persiapan PON, apalagi tinggal 61 hari ke depan,” pungkasnya.

Pansus PON DPR Papua Ingatkan Jangan Ada Pikiran PON Batal

Foto bersama Ketua Pansus PON DPR Papua, Kamasan Jack Komboy bersama anggota Pansus PON dan Ketua Harian PB PON Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH usai RDP di Hotel Horison Ultima, Kota Jayapura, 2 Agustus 2021.

Sementara itu, Ketua Pansus PON DPR Papua, Kamasan Jack Komboy menyapaikan terima kasih kepada PB PON Papua terhadap keinginan dari Sub PB PON.

“Kita tahu hari ini masing-masing anggaran itu telah diberikan ke masing-masing Sub PB PON, sehingga mereka yang akan mengaturnya, hasil penjelasan tadi oleh Ketua Harian PB PON, termasuk konsumsi. Jadi, ingat bahwa untuk konsumsi tadi disampaikan Ketua Harian PB PON, tidak dibuat dapur umum, tapi akan dikerjasamakan dengan pihak hotel dan diberikan ke wisma-wisma yang ada,” katanya.

Untuk konsumsi, ujar Jack Komboy, diberikan kepada masing-masing Sub PB PON, tentunya pihaknya berharap kerjasama PB PON dan Sub PB PON tetap terjalin dengan baik, sehingga semua bisa berjalan.

Yang menjadi catatan Pansus PON, lanjut Jack Komboy, adalah anggaran untuk  konsumsi dan sedikit untuk akomodasi yang akan dibantu lewat APBN sebesar Rp 1,4 triliun, belum jelas sampai hari ini.

“Saya harap respon Pemerintah Pusat untuk segera mencairkan atau mengirim itu, sehingga proses – proses persiapan konsumsi untuk empat klaster dan beberapa akomodasi itu, segera bisa berjalan karena kita dikejar oleh waktu yang tinggal 61 hari,” ujarnya.

Dikatakan, jika anggaran konsumsi dikirim pada minggu ketiga Agustus 2021, tentu akan menjadi pertimbangan – pertimbangan lagi, sehingga Pemerintah Pusat harus segera merespon ini.

“Tadi disampaikan pak Ketua Harian PB PON Papua bahwa Presiden sudah memerintahkan kalau semua proses itu di pusat sudah selesai, langsung dikirim sehingga langsung dicairkan kepada Sub PB PON karena mereka yang akan menghandel masalah konsumsi dan saya kira ini hal yang baik,” katanya.

Jack Komboy berharap komunikasi terus berjalan sehingga semua proses dapat berjalan. Namun demikian, Pansus PON DPR Papua juga memberikan catatan penting terkait penyelesaian hak ulayat.

“Saya berharap ini menjadi urusan pemerintah provinsi, sehingga harus segera menyelesaikan hak ulayat dan lainnya, sehingga kesiapan itu harus segera diselesaikan,” tandasnya.

Untuk itu, Pansus PON DPR Papua meminta PB PON tetap fokus dan tetap berpikir tidak ada perubahan pelaksanaan PON sesuai jadwal 2 – 15 Oktober 2021.

“Jangan pernah ada di kepala bahwa PON tidak berjalan, sehingga fokus itu jadi berkurang,” tegasnya.

Soal peralatan, Jack Komboy mengakui sesuai keterangan dari PB PON Papua semua sudah ada di Indonesia, sehingga akhir Agustus 2021 sudah ada di Jayapura dan dipasang.

“Cuma dari Kemenpora, baru satu saja yang sudah tiba yakni peralatan Sepak Bola Wanita di Merauke. Saya berharap hal – hal yang menjadi tanggungjawab APBN, harus segera diselesaikan, sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (bat)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *