Rencana DOB Mapia Raya Disinyalir Hamburkan APBD Dogiyai

  • Whatsapp
Sekretaris Fraksi DPI Perjuangan DPR Papua, Mesak Magai, SSos, MSi.

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Wacana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Mapia Raya dari Kabupaten Dogiyai, disinyalir hanya menghamburkan uang dari APBD Kabupaten Dogiyai.

Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua, Mesak Magai, SSos, MSi menduga bahwa rencana pembentukan DOP Mapia Raya itu, dilakukan oleh segelintir orang dan elit setempat, sehingga ia meminta agar berhenti untuk pengusulan DOB Mapia Raya.

“Itu menurut saya itu akan menjadi suatu strategi bagi mereka untuk bermain oleh Bupati Dogiyai untuk ‘meraup’ atau menghamburkan dana dari APBD Dogiyai,” kata Mesak Magai, Sabtu, 4 Juli 2020.

Mesak Magai menyarankan kepada Bupati Dogiyai agar dana untuk pemekaran DOB Mapia Raya tersebut digunakan untuk fokus pada berbagai kegiatan pembangunan di daerah  itu, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Alangkah baiknya, dana itu digunakan untuk pembanguan atau membangun kantor-kantor pemerintah yang belum dibangun, karena banyak kantor yang masih sewa,” ujarnya.

Apalagi, kata Anggota DPR Papua dari Dapil III Papua yang meliputi Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya dan Mimika ini, saat ini sudah jelas ada moratorium DOB oleh pemerintah pusat dan belum dicabut hingga sekarang.

“Sudah tahu moratorium DOB belum dicabut, kenapa paksakan bentuk DOB Mapia Raya? Hari ini saya sampaikan ada usulan pemekaran kabupaten/kota di Laapago,  itu sudah diatas meja sebelum tahun 2010, namun itu belum jadi,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Mesak Magai yang juga Anggota Komisi IV DPR Papua ini, mestinya menunggu moratorium DOB dicabut oleh pemerintah pusat, lalu kemudian diusulkan pemekaran.

“Maka lebih baik bupati cabut kembali SK Bupati untuk pembentukan tim pemekaran DOB Mapia Raya,” tandasnya.

Mesak Magai berharap dana yang digunakan untuk proses pemekaran DOB Mapia Raya itu digunakan untuk kepentingan masyarakat di Dogiyai, baik untuk ekonomi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Sebagai orang Mapia, Mesak Magai menambahkan, usulan pemekaran itu tentu akan masuk ke Pemprov Papua, DPR Papua dan MRP.

“Jelas bahwa dengan tegas kami akan menolak DOB Mapia Raya. Maka kami akan menolak sementara sambil menunggu pencabutan moratorium DOB. Bupati jangan coba-coba untuk anggarkan itu,” pungkasnya. (bat)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *