Rencana Muscab Partai Demokrat Serentak Dinilai Tak Sesuai Anggaan Dasar

  • Whatsapp
Benny Kogoya.

JAYAPURA, Papuaterkini.com –  Rencana pelaksanaan musyawarah cabang (Muscab) DPC Partai Demokrat (PD) se Papua serentak yang akan digelar September 2020, dinilai Ketua DPC Partai Demokrat Tolikara Non Aktif, Benny Kogoya, tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (AD/BPOKK) partai.

Sebab, kata Benny Kogoya, untuk melakukan Muscab secara serentak dengan dasar petunjuk memo ketua DPD PD Papua, Lukas Enembe pada 7 Agustus 2020 itu bertentangan dengan (AD/BPOKK) Partai Demokrat yang baru hasil konggres 2020.

“Jadi, untuk melakukan Muscab Partai Demokrat secara serentak dan secara aturan DPP Partai Demokrat akan menyurati secara resmi kepada  DPD Partai Demokrat Papua untuk melakukan Muscab dan Musda sesuai aturan partai,” kata Benny Kogoya.

Untuk itu, salah satu pendiri Partai Demokrat Papua ini mengingatkan agar Usman G Wanimbo tidak terlalu gegabah dan tergesa-gesa untuk menggelar Muscab dan Musdalub, hanya dengan dasar Memo ketua DPD Pertai Demokrat Papua.

Sebab, lanjutnya, Partai Demokrat adalah partai besar di Tanah Papua dan partai kaderisasi yang selalu mengacu pada aturan partai.

 

Selain itu, Benny Kogoya meminta agar ketua DPD Partai Demokrat tidak main tunjuk ketua panitia.

“Kalau boleh, ketua panitia Muscab yang ditunjuk kelihatan ada muatan keberpihakan ke salah satu calon ketua DPD PD secara politis, maka dibubarkan dan melakukan pemilihan ketua Muscab secara langsung di tingakat DPD dan DPC,” ujarnya.

Dikatakan, dengan demikian, mereka dapat mempersiapkan Musdalub dan Muscab. Jika perlu diambil alih oleh ketua DPP atau ketua DPD apabila tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Menurut Benny, dalam melakukan musyawarah luar biasa alangkah baiknya mengikuti petunjuk Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dari DPP atau konsultasi ke DPP.

“Untuk melakukan Muscab hampir 29 kabupaten/kota tidak ada ketua yang definitif hanya PLT sampai dua dekade dalam kepemimpinan Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Maka harus diatur baik juga, agar tidak terjadi masalah, seperti di kabupaten Tolikara, Lanny jaya, Keerom, Sarmi, Nabire dan lain dan juga masih Plt,” ungkapnya.

Padahal, kata Benny, banyak kader Partai Demokrat yang siap untuk bersaing dalam Musdalub mendatang, begitu juga di tingkat DPC. Untuk itu, perlu dilaksanakan sesuai aturan organisasi agar kader-kader bisa bersaing secara santun dan bermartabat.

Bahkan, tandas Benny Kogoya, dalam kepemimpinan Lukas Enembe sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua, terlihat Partai Demokrat di Papua bertumbuh dan berkembang menjadi partai penguasa.

“Partai ini banyak mengaderkan  pemimpin di Papua baik tingkat daerah sampai nasional. Maupun eksekutif dan legislatif,” ucapnya.

Selain itu, sambungnya, belum pernah terjadi perpecahan dalam tubuh DPD Partai Demokrat.  Sehingga jika Partai Demokrat dipaksakan melakukan Muscab dan Musdalub, maka itu kesannya ada masalah.

“Dan ini bisa  dimanfaatkan oleh kader oportunis dengan kepentingan untuk memecahbelah kader dan partai yang sudah dibangun oleh Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe,” pungkasnya. (bat)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *