Revisi UU Otsus, Yan Mandenas: Pemerintah dan DPR RI Terbuka dan Mendengar Aspirasi Rakyat

  • Whatsapp
Ketua Pansus Perubahan Kedua UU Otsus DPR RI, Komarudin Watubun dan Wakil Ketua Pansus, Yan P Mandenas menyaksikan Mendagri mendatangani kesepakatan bersama.

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pembahasan perubahan kedua Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua telah masuk pada tahap pengambilan keputusan.

Tentu, berbagai dinamika telah dilalui, baik pro maupun kontra terkait perubahan Kedua terhadap UU Otsus ini.

Wakil Ketua Pansus Perubahan Kedua UU Otsus bagi Provinsi Papua DPR RI, Yan P. Mandenas menilai jika hal itu adalah hal yang biasa dalam konteks bernegara.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra mengatakan, perubahan yang dilakukan sudah melalui mekanisme yang konstitusional. Sejak Pansus dibentuk, telah melakukan berbagai macam agenda konsultasi dan komunikasi publik, khususnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan, mulai di Provinsi Papua dan Papua Barat, guna menampung aspirasi, termasuk mengundang elemen mahasiswa, pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat Papua.

Berbagai konsultasi tersebut dimaksudkan untuk meminta pendapat dan masukan terkait agenda perubahan atas UU Otsus ini.

Selain elemen masyarakat, kata Yan Mandenas, Pansus juga telah mengundang beberapa kementerian terkait pada rapat dengar pendapat umum guna mendengar pikiran dan pendapat mereka, supaya kedepan akan ada sinkronisasi program lintas kementerian dengan pelaksanaan UU Otonomi Khusus di Papua.

Menurutnya, publik juga pasti tahu bahwa pihaknya selama ini sangat terbuka kepada semua komponen elemen masyarakat Papua untuk memberikan masukan terkait agenda perubahan ini.

Bagi Yan Mandenas, pada prinsipnya, agenda perubahan UU Otsus Papua ini adalah bagian dari kolaborasi bersama, baik pemerintah maupun DPR-RI dalam perumusannya. Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, awalnya hanya akan merevisi tiga (3) pasal yakni, pasal 1, pasal 34 dan pasal 76.

Namun, berdasarkan masukan dan pendapat dari Pansus serta melihat dinamika di masyarakat, pemerintah akhirnya membuka diri dan menetapkan perubahan terhadap sembilan belas (19) Pasal, yakni tiga (3) pasal usulan pemerintah dan 16 pasal di luar usulan pemerintah.

Dikatakan, penambahan jumlah pasal yang diubah menunjukkan bahwa baik Pemerintah dan DPR RI telah terbuka dan mendengar aspirasi dari masyarakat.

Meskipun ia juga mengakui bahwa tidak semua aspirasi yang muncul itu bisa diakomodir, tetapi paling tidak ada beberapa aspirasi yang bisa terima.

“Itu menunjukkan bahwa ada komitmen serta usaha bersama yang kuat dari negara untuk berpihak pada kepentingan dan persoalan substansial orang asli Papua,” jelasnya.

Yan Mandenas memberikan contoh dalam hal afirmasi di bidang politik. Bahwa melalui perubahan kedua ini, ke depan partisipasi politik orang asli Papua, melalui jalur pengangkatan akan berlaku hingga level kabupaten.

“Jika dahulu anggota legislatif melalui mekanisme pengangkatan hanya ada di provinsi, maka pasca perubahan ini, sistem itu akan berlaku juga di kabupaten,” paparnya.

Yang jelas, kata Yan Mandenas, selain memberikan perlindungan bagi hak politik orang asli Papua, kebijakan ini juga akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang asli Papua untuk berpartisipasi dalam bidang legislatif. Karena itu, akan ada perubahan nama/nomenklatur dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Dan, ini berlaku di semua provinsi di Papua.

Selain di bidang politik, kata Yan Mandenas, ada kebijakan baru di bidang pendidikan dan kesehatan yang berhasil didorong oleh pihaknya.

Katanya, Fraksi Partai Gerindra berhasil memasukan ayat yang mengatur mengenai adanya alokasi anggaran dari dana Otsus untuk membiayai hak pendidikan orang asli Papua hingga perguruan tinggi, termasuk alokasi khusus bagi pembiayaan kesehatan orang asli Papua.

“Kita berharap pembiayaan khusus pada kedua sektor ini akan terus memacu pembangunan kualitas manusia orang asli Papua di masa depan,” ujarnya.

Di bidang ekonomi, Yan Mandenas menambahkan, akan ada peningkatan dana Otsus, yang semula hanya 2 persen menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, yakni adanya penekanan pada aspek perbaikan koordinasi dan peningkatan pengawasan. Adapun pengawasan itu akan dilakukan DPR, DPD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan Perguruan Tinggi.

Pansus juga mendorong agar ke depan, pembangunan ekonomi di Papua diprioritaskan pada pembangunan di level kampung, mengingat orang asli Papua banyak berada di wilayah tersebut.

Kemudian, Yan Mandenas juga menjelaskan, akan ada pembentukan suatu badan khusus yang berada di bawah Presiden guna melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi mengenai pelaksanaan otonomi khusus Papua.

“Kita berharap melalui badan ini, pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di Papua akan semakin terintegrasi dan terarah,” tandasnya.

Selain beberapa poin penting itu, menurut Yan Mandenas, Pansus bersama Pemerintah juga telah menyepakati beberapa hal lain, misalnya, adanya syarat bagi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) harus bukan dari anggota partai politik, begitu juga dengan syarat bagi anggota legislatif dari jalur pengangkatan.

Kedua jalur khusus bagi orang asli Papua ini diharapkan bebas dari kepentingan partai politik, sehingga keduanya bisa bekerja secara bebas dan mandiri.

Anggota DPR RI dari Dapil Papua ini menambahkan, jika berbagai upaya sudah dimaksimalkan, dalam mengawal proses Perubahan Kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Bagi Provinsi Papua ini.

Namun, dia juga mengakui dan sangat menyayangkan kalau selama proses pembahasan, hanya Pemerintah Provinsi Papua Barat, yang aktif melakukan komunikasi ke pimpinan partai politik di Jakarta.

Sebaliknya, banyak elemen masyarakat Papua, yang lebih banyak berbicara dan berkoar di luar. Padahal, komunikasi yang intens oleh pemerintah daerah kepada pimpinan partai politik akan berperan penting dalam mendorong masuknya aspirasi masyarakat pada agenda perubahan.

Baginya, hal ini lantas melahirkan kesan seakan upaya dan niat baik pemerintah melalui agenda  perubahan tidak mendapat respon yang baik dari pemerintah daerah dan masyarakat. Padahal, substansi perubahan UU Otonomi Khusus Papua ini adalah harapan sekaligus masa depan orang asli Papua.

Menurut legislator asli orang Papua ini, selain pemerintah Kabupaten, Pemprov Papua pun terkesan mengabaikan tanggung jawabnya untuk mengawal agenda perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001.

Padahal, aspirasi rakyat Papua melalui suara pemerintah provinsi sangat dibutuhkan dalam rangka suksesnya proses perubahan.

“Bahkan, ironisnya ada lembaga yang lebih sibuk dengan agenda gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan menuduh pemerintah dan DPR RI melanggar konstitusi. Padahal, kami bekerja sesuai mekanisme dan aturan,” tegasnya.

Yan Mandenas menambahkan, proses Perubahan Kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sudah hampir mencapai tahap akhir. Sebentar lagi akan disahkan menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna, karena itu pihaknya yang berada di Pansus Otsus DPR RI sangat berharap semua pihak untuk menyudahi polemik maupun pertentangan pendapat mengenai agenda perubahan ini.

“Mari kita kawal bersama, supaya setelah disahkan, pelaksanaannya oleh pemerintah berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan harapan dan kepentingan kita orang asli Papua,” pungkasnya. (bat)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *