Temui DPR Papua, KAPP Usulkan Revisi Perdasus Perekonomian Berbasis Kerakyatan

  • Whatsapp
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE bersama Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH foto bersama pengurus KAPP usai audiensi, Rabu, 1 Juli 2020.

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mengusulkan adanya revisi Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, dalam Perdasus Perekonomian Berbasis Kerakyatan itu, belum berpihak kepada pengusaha asli Papua.

Usulan revisi itu disampaikan KAPP dalam audiensi atau pertemuan dengan Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE didampingi Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH bersama anggota di Ruang Banggar DPR Papua, Rabu, 1 Juli 2020.

“Ya, hasil pertemuan kami dengan Ketua DPR Papua, kami mengusulkan adanya revisi Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 Perekonomian Berbasis Kerakyatan itu,” kata Ketua KAPP Musa Haluk usai audiensi.

Sebab, kata Musa Haluk, pihaknya melihat Perdasus itu tidak memproteksi keikutsertaan orang asli Papua, dengan tidak menyebutkan oknum atau lembaganya.

Untuk itu, lanjut Musa Haluk, mengusulkan untuk revisi beberapa pasal dalam Perdasus Perekonomian Berbasis Kerakyatan itu, yang menyebutkan sebuah lembaga yang menaungi para pengusaha asli Papua seperti KAPP.

“Kami usulkan ada beberapa pasal yang perlu dirubah, diantaranya pasal 27, 28, 29, 30 dan 38. Termasuk di dalamnya pasal 38 itu terkait modal usaha, karena kami mengalami kesulitan, karena dikasih ke Jamkrida, tapi pengusaha Papua selalu menuntut ke KAPP, sehingga harus diproteksi lagi ke alamat yang jelas,” imbuhnya.

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE mengakui telah menerima aspirasi dari KAPP untuk merevisi Perdasus Perekonomian Berbasis Kerakyatan.

“Mereka meminta untuk beberapa pasal ada penambahan ayat-ayat, dimana bisa mempertegas keberadaan KAPP di Tanah Papua dan juga memproteksi pembangunan ekonomi di tanah Papua. Kam berpikir itu aspirasi yang baik, kita menerima dan kita akan meneruskan ke Komisi II untuk membahas dengan mitra dan kita akan kirim ke Bapemperda, apakah kita menggunakan hak inisiatif dewan atau lewat usulan dari Gubernur Papua,” ujarnya.

Namun, Jhony Banua Rouw menegaskan  jika revisi Perdasus itu, harus melalui mekanisme dan tahapan yang sesuai dengan tahapan yang ada di DPR Papua.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH menambahkan, jika KAPP memang meminta agar ada revisi Perdasus Perekonomian Berbasis Kerakyatan itu.

“Kami sangat setuju. Karena apa, kita perlu menetapkan suatu Perdasus yang menyatakan bahwa KAPP adalah bagian dari lembaga yang menaungi pengusaha asli Papua, sehingga mereka minta kalau bisa ke depan KAPP dalam perekonomian agar setiap pengusaha Papua harus melalui KAPP,” katanya.

Apalagi, pihaknya bersyukur dengan adanya KAPP ini, tentu akan membantu banyak pengusaha asli Papua, sehingga perlu proteksi terhadap pengusaha asli Papua, termasuk dalam pekerjaan atau proyek pemerintah daerah.

 “Jadi, memang harus pengusaha asli Papua ini harus diprioritaskan. Ya, tentu saja perlu proses untuk revisi Perdasus itu,” imbuhnya. (bat)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *