Temui Menteri PUPR, Bupati Jayapura Minta Dukungan Bangun Jalan Kemiri – Depapre

  • Whatsapp
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jayapura, Alpius Toam dan Anggota DPR RI dari Partai NasDem, Robert Rouw saat menemui Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono bersama Dirjen Cipta Karya usai pertemuan di Jakarta, Senin, 8 Februari 2021.

JAKARTA, Papuaterkini.com – Ruas jalan Kemiri – Depapre, Kabupaten Jayapura yang hingga kini belum dibangun, pasca adanya kasus korupsi beberapa tahun lalu, tampaknya disikapi oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, MSi.

Apalagi, kini Pelabuhan Peti Kemas Depapre, sudah mulai beroperasi dengan angkutan tol laut, beberapa waktu lalu. Namun, akses jalan Kemiri – Depapre masih banyak yang rusak.

Bacaan Lainnya

Untuk itu, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, MSi, bertemu dengan langsung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ir Basuki Hadimuljono dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, di Kantor Kementerian PUPR, di Jakarta, Senin, 8 Februari 2021.

Dalam pertemuan itu, Bupati Jayapura didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jayapura Alpius Toam dan juga Anggota DPR RI dari Partai NasDem, Robert Rouw.

Bupati Mathius Awoitauw usai pertemuan dengan Menteri PUPR menjelaskan bahwa pertemuan itu membahas status jalan Kemiri-Depapre.

“Ya, tadi sudah pertemuan dengan Menteri PUPR, didampingi Dirjen Cipta Karya dan beberapa staf di Kementerian PUPR, serta dengan anggota DPR RI dari Partai NasDem Robert Rouw,” kata Mathius Awoitauw dihubungi via seluler.

“Hasil dari pertemuan itu, pak menteri sudah dapat informasi mengenai kondisi jalan Kemiri-Depapre, kemudian juga dengan status jalan Kemiri – Depapre itu,” sambungnya.

Menurutnya, kapal Tol Laut (T-19) sudah masuk di Pelabuhan Peti Kemas Depapre, jalan menuju Pelabuhan Depapre dan sebaliknya masih banyak yang rusak dan sangat berbahaya, karena rawan kecelakaan dan bisa membuat ongkos angkut naik.

“Kapal tol laut sudah masuk, jalannya sangat berbahaya. Karena itu rawan kecelakaan, baik jalan maupun jembatan menuju Pelabuhan Depapre. Jadi, tadi kita minta agar itu bisa dikerjakan segera,” jelasnya.

Apalagi, lanjutnya, Menteri PUPR menyampaikan untuk status hukum dari jalan itu, pihak Pemkab Jayapura harus berkoordinasi dengan KPK RI.

“Hanya saja, pak menteri bilang mengenai status hukumnya jalan itu, kalau bisa saya ajukan surat ke KPK agar hal itu bisa dilaksanakan pembangunannya. Nanti, mereka (PUPR) akan koordinasi untuk percepatan pekerjaan jalan (Kemiri-Depapre) itu,” terangnya.

Bupati Awoitauw juga menyampaikan ke Menteri PUPR RI bahwa Pelabuhan Peti Kemas Depapre itu terhubung dengan jalan Trans Papua.

“Selanjutnya juga kita sampaikan bahwa pelabuhan kontainer itu terhubung dengan jalan Trans Papua, jalan paling dekat dan juga dalam rangka untuk menekan kemahalan harga di Papua, sehingga konektivitas jalan darat ini sangat menentukan sekali. Jika jalannya tidak memenuhi syarat dan banyak masalah, itu juga bisa menimbulkan cost atau biaya yang tinggi,” jelasnya.

Apalagi, imbuhnya, program tol laut ini merupakan program presiden, sehingga ternyata direspon oleh Menteri PUPR. Bahkan, langsung memerintahkan Dirjen Cipta Karya agar segera koordinasi untuk dilaksanakan.

“Sekaligus juga jalan Trans Papua yang menghubungkan Pelabuhan Depapre itu, kami tadi sudah jelaskan langsung sama pak menteri yang sangat menyambut baik saat pertemuan itu, guna dikerjakan secepatnya. Saya pikir itu saja, kita tinggal tunggu komunikasi-komunikasi lebih lanjut antara Dinas PUPR Kabupaten Jayapura dengan Dirjen di Kementerian PUPR,” pungkasnya. (irf)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *