Tim Peduli Demokrasi JPKP Desak Pemprov Papua Agendakan Pelantikan Bupati Yahukimo Terpilih

  • Whatsapp
Ketua Tim Peduli Demokrasi JPKP Yahukimo, Amsal Sama, SH, MH.

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Terkait dengan penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo,  Tim Peduli Demokrasi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Yahukimo mendesak Pemerintah Provinsi Papua agar segera melantik Bupati terpilih Kabupaten Yahukimo.

JPKP Yahukimo menilai jika Pemprov Papua melakukan penundaan pelantikan dua kali tanpa dasar hukum dan argumentasi yang jelas.

Bacaan Lainnya

“Hal ini Pemprov Papua terkesan melanggar agenda Surat Mendagri, seperti yang diatur dalam  surat Mendagri  Nomor 131/1921/Otda tertanggal 25 Maret 2021, perilhal pelantikan  bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota  dan nomor 131/91 tanggal 19 April 2021. Keputusan Mendagri menyampaikan bahwa  pelantikan Bupati dan Wakil Bupati  Yahukimo,  dilaksanakan hari Senin, 26 April 2021, namun  ditunda pelaksanaan pelantikannya,” kata Ketua Tim Peduli Demokrasi JPKP Yahukimo, Amsal Sama dalam releasenya yang diterima Papuaterkini.com, Rabu, 28 April 2021.

Menurutnya, berkaitan dengan penundaan pelantikan ini,  Pemprov Papua lewat Sekda Papua tidak menjelaskan dasar hukum dan  alasan penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati  Yahukimo serta  tanggal pelantikannya.

Dikatakan, adanya penundaan pelantikan ini, masyarakat Yahukimo resah dan  kecewa kepada  Pemprov Papua, karena masyarakat antusias  menyiapkan segala persiapan syukuran pelantikan itu.

“Persiapan ibadah syukur dan pesta rakyat bakar batu segala persiapan ubi sayur-sayuran semua membusuk. Kami Tim Demokrasi sudah mengawal pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Yahukimo aman  dan damai, tanpa konflik dan sengketa apapun.  Kami menjaga demokrasi sehingga kami kawal semua proses tahapan hingga pelantikan bupati  dan wakil bupati terpilih, namun ketika kami melihat  penundaan pemerintah provinsi  ini,  kami khawatirkan akan terjadi gesekan dan  atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua seperti  konflik horizontal di masyarakat Yahukimo,” paparnya.

Lebih lanjut, Pemprov Papua perlu ketahui bahwa kondisi birokrasi di Kabupaten Yahukimo pasca pemilihan sampai kini tidak berjalan dengan maksimal. Dinas, badan dan terutama pealayanan umum seperti rumah sakit yang tentunya 24 jam dibuka, namun baru-baru ini dipalang karena permasalahan internal dinas hak honor dan-lain-lain sehingga pasien yang ingin berobat terlantar diluar rumah sakit.

Hal itu, ujar Amsal Sama, akibat dari  manajemen system pengelolahan pemerintahan yang kurang baik. Untuk itu, ia meminta agar bupati  dan wakil bupati baru segera dilantik agar kembali membenahi system birokrasi dan pengelolaan pelayanan umum di Kabupaten Yahukimo.

“Kami JPKP Tim Peduli Demokrasi  berharap pemimpin baru dilantik agar kembali memimpin Yahukimo aman damai. Untuk  itu, kami meminta segera menjadwalkan tanggal pelantikan bupati dan wakil bupati Yahukimo, agar mayarakat Yahukimo  ingin cepat menantikan kepemimpinan bupati dan wakil bupati definitif untuk memulihkan Kabupaten Yahukimo dan roda pemerintahan kembali normal,” pungkasnya. (bat)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *