Tokoh Adat Minta Polda Berani Usut Dugaan Korupsi di Papua

  • Whatsapp
Tokoh Adat Papua, Herman Yoku.

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Tokoh Adat Papua, Herman Yoku meminta Polda Papua untuk berani mengusut adanya sejumlah dugaan atau indikasi kasus korupsi di Provinsi Papua.

“Saya secara tegas menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan khususnya kepada bapak Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fahkiri untuk dapat dengan segera menindak adanya indikasi atau dugaan kasus – kasus korupsi yang ada di tanah Papua, baik itu dana PON XX, dana Otsus maupun  dana Covid – 19, karena korupsi sudah semakin mengurita di tanah Papua,” tegas Herman Yoku dalam releasenya yang diterima Papuaterkini.com, Rabu, 24 Nopember 2021.

“Saya harap bapak Kapolda Papua tidak lagi bermain – main dengan masalah penegakkan hukum, bapak Kapolda hadir sebagai abdi negara dan pelindung bagi seluruh masyarakat Papua, ada praduga saya terhadap adanya masalah korupsi di Papua dan Kapolda tidak bisa menindak tegas para – para pihak yang melakukan kejahatan – kejahatan  korupsi yang merugikan rakyat di tanah Papua,” sambungnya.

Untuk itu, Herman Yoku yang juga Kepala Suku Besar Wihkaya Kabupaten Keroom ini meminta Kapolda Papua harus segera menindak seluruh dugaan kasus – kasus korupsi di Papua, baik dana PON, Covid-19 maupun dana Otsus.

Sebab, lanjut Herman Yoku, jika hal ini  dibiarkan, maka bisa saja ada indikasi atau pandangan rakyat bahwa sudah tentu ada keterlibatan oknum aparat penegak hukum bermain dengan oknum – oknum koruptor untuk melindungi kasus – kasus mereka yang ada di Papua.

“Untuk itu, bapak kapolda saya harap bapak harus hadir untuk melindungi rakyat, karena rakyat sudah sengsara ketika bergulirnya dana Otsus yang tidak pernah mereka rasakan. Bapak sebagai aparat penegak hukum, harus membuktikan adanya dugaan kasus – kasus korupsi yang ada di Papua itu,” ujarnya.

Selain itu, Herman Yoku meminta Kapolri  agar menindak dengan tegas terhadap jajarannya dibawah yang diduga bermain dalam kasus dugaan korupsi itu, agar ditindak dengan tegas.

“Saya minta kepada bapak Kapolri, pernyataan bapak Kapolri kepada jajarannya ketika jajaran bapak bermain – main ekor, bapak akan injak di kepala. Saya minta secara tegas kepada bapak Kapolri kalau mamang ada jajaran bapak yang bermain, saya minta untuk tindak tegas,” tandasnya.

Sebab, kata Herman Yoku, beberapa hari lalu, pihaknya mendapat informasi bahwa ada keterlibatan oknum pejabat di Provinsi Papua dalam penggunaan dana Covid-19 sekitar Rp 6 miliar, namun ternyata kasus tersebut juga tiba – tiba dihentikan.

“Pertanyaan kami dari masyarakat dan saya sebagai kepala suku pertanyakan, ada apa di balik ini..? Berarti dana – dana kasus – kasus terbesar yang triliunan rupiah yang tidak dipertanggungjawab pun sama ceritanya,” katanya.

“Jangan sampai rakyat tidak percaya lagi terhadap aparat penegak hukum yang ada di Papua dan rakyat minta juga Jakarta jangan bermain – main dengan oknum koruptor yang ada di Papua, karena seakan akan ada main mata antara Jakarta dengan oknum – oknum di Papua, sehingga mereka diberikan perlindungan, keamanan, jaminan dan lain sebagainya akhirnya mereka aman – aman saja. Jika begini modelnya kenapa rakyat mau disengsarakan, kalau memang negara tidak mengganggap rakyat Papua sebagai warga negara Indonesia lebih bagus negara tinggalkan rakyat Papua,” tandasnya lagi.

Dikatakan, jika negara menganggap rakyat Papua adalah warga negara Indonesia, maka negara harus hadir untuk melindungi rakyat, namun sekarang malah seolah – olah terbalik negara atau aparat keamanan kenapa tidak lindungi rakyatnya.

Herman Yoku mencontohkan beberapa kasus yang terjadi di wilayah pegunungan khususnya yang terjadi di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kapolda seakan – akan seperti tidak terjadi masalah, harusnya memberikan perlindungan dan  atensi khusus  penegakkan hukum terhadap kelompok – kelompok kejahatan yang merusak kehidupan masyarakat di Papua khususnya di kabupaten – kabupaten konflik.

“Ini kan harusnya ada kehadiran Kepolisian sebagai alat negara dan juga adalah kamtibmas Negara. Kalau TNI adalah penjaga kedaulatan negara, tapi  kepolisian adalah kamtibmas negara, kenapa hari ini Papua kacau terus, daerah – daerah di pengunungan ribut terus, kamtibmas tidak bisa ditertibkan, berarti ada hal apa yang terjadi selama ini?,” ujarnya.

Herman Yoku berharap jangan sampai rakyat berindikasi bahwa ada permainan kepentingan politik untuk membuat suatu konflik hanya untuk menjual kepentingan.

“Banyak kepentingan yang akan terjadi, itu menurut pendapat rakyat, maka saya sebagai kepala suku saya tegas kepada bapak Irjen Pol Mathius D Fahkiri sebagai Kapolda Papua saya minta harus segera tindak tanpa pandang bulu hingga bapak dianggap negarawan yang hadir untuk melindungi warga negaranya. Jika bapak tidak hadir sebagai negarawan, maka bapak juga dianggap membunuh rakyat bapak sendiri sebagai warga negara. Ini saya minta kepada bapak kapolda, kalau bapak sebagai warga negara yang baik dan juga sebagai penegakkan hukum negara, tunjuklah bapak punya kenegarawan kepada rakyat Papua hingga kasus korupsi di Papua harus diberantas hingga Papua bersih dari kasus korupsi,” pungkasnya. (bat)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *