Yunus Wonda: Gubernur Papua Minta Masyarakat Tidak Perlu Demo

  • Whatsapp
Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH.

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH meminta kepada rakyat Papua untuk tidak melakukan turun ke jalan alias unjuk rasa terkait polemik penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua.

Apalagi, kata Yunus Wonda, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH telah mewanti-wanti kepada seluruh rakyat Papua, termasuk pendukungnya untuk tidak turun jalan alias demo.

Bacaan Lainnya

“Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan arahan dan saran dari bapak Gubernur yang meminta kepada kami untuk menyampaikan berita terkait dengan rencana aksi demo yang beredar di media sosial bahwa besok (Senin, red) akan demo besar-besaran di Kantor Gubernur Papua. Arahan bapak Gubernur, beliau meminta kepada seluruh masyarakat Papua khususnya di Kota dan Kabupaten Jayapura, untuk tetap menahan diri dan tidak melakukan demo damai yang akan dilaksanakan besok,” kata Yunus Wonda, Minggu, 27 Juni 2021.

Dikatakan, Gubernur meminta agar masyarakat tetap bersabar dan bisa menahan diri. Biarkan masalah ini dapat diselesaikan oleh Gubernur Papua sesuai mekanisme resmi terkait proses yang terjadi, sehingga tidak muncul dinamika yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

“Semua itu akan dilakukan bapak gubernur melalui mekanisme resmi. Baik itu pemberhentian atau diperpanjang, itu semua ada ditangan pak gubernur,” tandasnya.

Untuk itu, lanjut Yunus Wonda, Gubernur meminta kepada seluruh masyarakat Papua yang ada di Kota dan Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, untuk tetap menahan diri dan tidak melakukan aksi demo pada Senin, 27 Juni 2021. Ia berharap masyarakat dapat menghormati dan menghargai permintaan gubernur itu untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa alias demo.

“Aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Karena kita harus menghindari terjadinya penyusupan-penyusupan yang ingin memanfaatkan moment dan situasi untuk menciptakan kondisi yang buruk di Papua. Jangan sampai situasi yang aman dan nyaman di Papua hari ini, menjadi buruk. Itu arahan bapak gubernur untuk tidak melakukan demo dan menciptakan kondisi Papua yang aman dan nyaman,” ujarnya.

Yunus Wonda kembali meminta masyarakat yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Keerom serta sekitarnya, tidak turun melakukan aksi unjuk rasa, apalagi ditengah pandemi Covid-19 yang masih ada di Kota Jayapura dan sekitarnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

Terkait dengan dinamika yang terjadi, termasuk adanya penunjukan Plh Gubernur Papua, Yunus Wonda mengatakan,  jika rakyat Papua semua memahami aturan undang-undang dan pemerintahan terkait Pelaksana Harian (Plh) dalam menjalankan pemerintahan bisa bisa berlaku untuk siapa saja yang ada di pemerintahan, termasuk bisa diberikan ke asisten I, II, III dan seterusnya.

“Mekanisme yang ada ini, sesuai dengan peraturan pemerintah ini, merupakan hal yang kami pahami. Yang menjadi persoalan hari ini, akibat dari miskomunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara pak sekda sendiri kepada jajarannya dan jajarannya pak sekda kepada pak gubernur sebagai pimpinan tertinggi di pemerintahan Provinsi Papua, ini yang saya lihat putus. Jika ini dibangun dengan baik, saya pikir tidak akan terjadi dinamika yang terjadi hari ini,” paparnya.

Yunus Wonda mengakui, jika hal itu terjadi lantaran miskomunikasi dan dilakukan secara tertutup tanpa diketahui Asisten I, II dan III, Bappeda dan Inspekstorat.

“Bahkan, pak Gubernur sebagai kepala daerah dan punya otoritas saja, tidak mengetahui. Siapapun dia, pasti akan terkejut dan merasa dilangkahi. Itu pasti dirasakan oleh bapak gubernur. Namun, ditingkat itu, bapak gubernur sudah mengclearkan itu, akibat miskomunikasi,” ujarnya.

Untuk itu, Yunus Wonda mewanti-wanti agar ke depan tidak terjadi lagi dan agar segala sesuatu itu dapat dilakukan komunikasi dengan baik, sehingga tidak terjadi multitafsir. Apalagi, hal ini dalam menjalankan pemerintahan yang mencakup seluruh kehidupan bermasyarakat yang ada di dalam satu wilayah, sehingga harus ada komunikasi yang aktif sehingga tidak terjadi miskomunikasi lagi.

“Nah, itu menjadi persoalan di public, lantaran terjadi miskomunikasi. Kami seluruh masyarakat Papua taat terhadap peraturan yang berlaku dan paham. Tapi, kami lihat itu adalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik,” imbuhnya. (bat)

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *