JAYAPURA, Papuaterkini.com – Fraksi Partai Nasdem memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD Provinsi Papua tahun anggaran 2024.
Meskipun mendapat Opini WTP, akan tetapi Fraksi Partai NasDem DPR Papua memberikan beberapa catatan kritis terhadap Pemprov Papua.
Fraksi Partai NasDem DPR Papua melalui koreksi yang dilakukan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 memandang bahwa pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua harus transparan, akuntabel dan efisien, sebab prinsip pengelolaan keuangan yang baik harus transparan, akuntabel dan efesien atau tepat sasaran.
“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, ditemui ada OPD yang tidak transparan, akuntabel dan efisien dalam mengelola keuangan Negara. Hal ini memberi kesan lemahnya sumber daya Aparatur Sipil Negara dalam memahami Undang-Undang dan Pemeraturan Pemerintah tentang Keuangan Negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan,” kata Cintiya Ruliani Talantan, SKM, MH, Pelapor Fraksi NasDem DPR Papua dalam rapat paripurna membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Selasa, 15 Juli 2025.
Selain itu, Fraksi Partai NasDem menilai realisasi anggaran yang direncanakan oleh setiap OPD kurang sesuai dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum pada Dokumen Daftar Isian Proyek Anggaran (Dipa), sehingga meninggalkan Silva, utang, pada Pemerintah Daerah di setiap tahun anggaran.
Fraksi NasDem mencermati postur anggaran tahun 2024, anggaran belanja ASN jauh lebih besar dari belanja publik. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap efesiensi anggaran yang peruntukkannya lebih besar pada pelayanan publik atau masyarakat untuk mengurai ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tidak hanya itu, lanjut Cintiya, Fraksi NasDem menilai APBD tahun anggaran 2024, pada aspek kesejahteraan masyarakat menjadi alasan utama yang perlu mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Daerah dalam mengurai kemiskinan di Provinsi Papua.
“Fraksi NasDem mohon kepada Pemerintah Daerah agar temuan-temuan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 segera ditindaklanjuti secara serius dan bertanggungjawab. Untuk menghindari temuan-temuan serupa pada tahun anggaran berikutnya,” katanya.
Fraksi Partai NasDem juga memandang tata kelola pemerintahan harus selalu terus berbenah, sebab tata kelola pemerintahan merupakan kerangka kerja yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana keputusan diambil dan bagaimana Warga Negara berpartisipasi dalam pengelolaan Negara dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, menimbulkan kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga publik, menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat serta menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.
Selain itu, Fraksi NasDem menilai permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait aset dalam LHP BPK RI terkait kelemahan sistem pengendalian internal.
“Melalui Laporan Pemeriksaan Keuangan BPK RI ditemui kekurangan penerimaan dan administrasi. Temuan ini terjadi pada Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya, Sarmi, Kepulauan Yapen dan Waropen.
Dikatakan, Fraksi NasDem setelah mengkaji Silpa pada Tahun Anggaran 2024 yang telah terjadi akibat keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik, masalah administrasi dan teknis, karena kurangnya koordinasi antar OPD dan faktor eksternal.
“Oleh karena itu, Fraksi NasDem mengusulkan agar hal-hal yang sifatnya prosedural dan bukan substansial, hendaknya tidak menghambat agar pelaksanaan kegiatan fisik tepat waktu supaya menimalisir Silpa pada setiap tahun anggaran,” ujarnya.
Fraksi NasDem juga menyoroti terkait belanja tidak langsung pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, belanja tidak langsung mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari belanja langsung.
Untuk itu, Fraksi NasDem menyarankan agar penumpukan ASN pada Pemprov Papua dapat didistribusikan kepada Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk mengurangi beban APBD.
“Fraksi Partai NasDem minta kepada Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi secara komprehensif terhadap postur APBD, khususnya pada komponen belanja honorarium dan perjalanan dinas yang selama ini menyerap anggaran cukup besar. Evaluasi ini bertujuan untuk mendorong efesiensi belanja ASN dan mengalokasi anggaran lebih besar pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan anggaran dapat lebih berpihak kepada kepentingan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntable dan responsif,” pungkasnya.(bat)
