BIAK, Papuaterkini.com – Ketua Koalisi Bupati Wilayah Adat Saireri, Markus Octovianus Mansnembra, SH, MM menyerahkan aspirasi usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Papua Utara kepada Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dalam kunjungannya di Biak, Jumat, 25 Juli 2025.
Sebelumnya, pada Resepsi HUT 107 Tahun PemirntahBNiak Numfor di Lapangan Gelanggang Cenderawasih, Biak, 17 Juli 2025, para bupati dan wakil bupati dan pimpinan DPRK dan masyarakat adat se Wilayah Saireri, telah sepakat mengusulkan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman bersama dan deklarasi pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara.
Dalam 7 butir pernyataan itu, pada intinya <span;>4 kabupaten menyatakan sikap politik dan aspirasi untuk mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Kepulauan Papua Utara adalah Kabupaten Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Waropen dan Supiori seperti yang pernah dideklarasikan pada 12 Desember 2012 di lapangan Trikora, Kepulauan Yapen.
Ciri khas dan budaya bangsa secara khusus budaya Seireri di kawasan Teluk Cendrawasih menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara di Provisi Papua adalah keberagaman adat istiadat dalam rumpun wilayah adat Saireri untuk tujuan bersama dalam membangun dan saling menguntungkan adil dan merata sesuai potensi wilayah.
Kemajuan dan kesejahteraan adalah tujuan utama yang harus di capai, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM, akademisi dan mahasiswa di wilayah adat kawasan Teluk Cendrawasih bertekad untuk menyatukan seluruh potensi, tantangan dan peluang dalam semangat budaya Saireri sebagai pendorong Pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara.
Dan, Kabuaten Biak Numfor sebagai ibu kota ex ibu kota Kabupaten Teluk Cendrawasih akan dijadikan sebagai ibu kota dari DOB nantinya, telah disepakati dalam musrembangsus.
Ketua Koalisi Bupati Wilayah Saireri yang juga Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra mengatakan, pembentukan provinsi baru menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat pembangunan di kawasan kepulauan.
“Kami para bupati di Saireri sepakat untuk menyatukan suara. Dengan karakter kepulauan yang kami miliki, kami butuh perhatian khusus agar pelayanan publik bisa lebih dekat dengan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, dengan pembentukan provinsi baru ini akan menjadi jawaban dari tantangan geografis dan keterbatasan akses yang selama ini yang dihadapi empat kabupaten di Saireri.
Lebih lanjjut, momentum ini harus dimanfaatkan karena ada dukungan politik kuat dari DPR RI dan partai besar seperti Golkar.
“Untuk itu, kami menyerahkan aspirasi ini dengan keyakinan besar bahwa perjuangan ini akan mendapat respon positif di tingkat pusat,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengakui, wacana pemekaran Papua berbasis wilayah adat bukanlah hal baru, melainkan sudah dirancang sejak lama oleh DPR RI, khususnya Komisi II yang saat itu menggodok rencana pembentukan tujuh provinsi di Tanah Papua.
Menurutnya, dari tujuh wilayah adat yang menjadi acuan, enam diantaranya telah terwujud dalam bentuk provinsi baru pada 2022 yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat dan Papua Induk.
Hanya saja, lanjut Ahmad Doli, satu wilayah adat yang tersisa adalah kawasan Tabi dan Saireri, yang belum terbentuk provinsi baru.
“Bagi saya, ini bukan hal baru. Kami di Komisi II DPR RI dulu sudah merencanakan pemekaran mengikuti tujuh wilayah adat di Tanah Papua. Sekarang sudah ada enam provinsi, tinggal satu PR lagi, yaitu Tabi dan Saireri yang masih berada dalam provinsi induk,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, jika Partai Golkar yang sejak awal mendukung penuh pemekaran Papua akan terus mengawal aspirasi masyarakat Saireri hingga ke pemerintah pusat.
“Aspirasi dari masyarakat Saireri ini sangat kuat. Bahkan telah dibentuk asosiasi empat kepala daerah untuk mendorongnya. Ini menjadi insentif bagi kami di DPR RI dan Partai Golkar untuk memperjuangkannya agar segera terwujud,” tandasnya.
Yang jelas, kata Ahmad Doli yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua ini, aspirasi DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara itu, juga menjadi kelanjutan dari perjuangan panjang Golkar dalam proses pemekaran Papua yang sebelumnya telah berhasil melahirkan empat provinsi baru pada 2022.
“Tentu sekali lagi saya katakan ini menjadi perhatian intensif bagi kami bahwa PR yang selama ini masih ada untuk bisa segera diselesaikan, Partai Golkar memberikan dukungan penuh dan akan memperjuangkan aspirasi pada pagi hari ini untuk wujudkan Provinsi Papua Utara yang memang merupakan bagian dari rencana awal pemekaran di Tanah Papua,” pungkasnya. (uni/bat)
