JAYAPURA, Papuaterkini.com – Fraksi Partai Golkar DPR Papua mendukung usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Papua Utara.
Sebelumnya, masyarakat adat bersama asosiasi bupati se wilayah Seireri mendeklarasikan pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara pada Hari Ulang Tahun ke 107 Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor, 17 Juli 2025.
Selanjutnya, dokumen usulan pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara itu diserahkan Bupati Biak Numfor yang juga Ketua Asosiasi Bupati se Wilayah Saireri, Markus O Mansnembra kepada Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung pada 25 Juli 2025.
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, ST, MM mengatakan, wacana pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara sejatinya bukan hal baru, sebab telah lama menjadi agenda pembahasan internal Partai Golkar, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Ini program lama. Partai Golkar, termasuk di DPR RI, khususnya Komisi II yang saat itu dipimpin oleh Ahmad Doli Kurnia, sudah membahasnya. Maka dengan adanya aspirasi dari masyarakat Saireri, kami sangat mendukung,” kata Denny Bonai.
Dikatakan, meski sebagian anggota Fraksi Golkar DPR Papua saat ini sedang cuti karena persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilgub Papua 6 Agustus 2025, pihaknya akan segera membahas usulan ini setelah PSU selesai.
“Yang jelas, setelah PSU kami akan gelar rapat fraksi untuk membahas lebih lanjut dan menyusun langkah-langkah strategis, termasuk membawa usulan ini ke Kemendagri,” katanya.
Menurutnya, rencana pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara akan menjadi agenda utama dalam rapat Fraksi Golkar dan nantinya akan dibawa ke rapat paripurna DPR Papua.
Sebab, ujar yang juga Ketua AMPG Papua ini, pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara sangat penting.
“Ini menjadi bagian dari penyelarasan pembentukan provinsi sesuai wilayah adat di Tanah Papua. Saat ini, wilayah adat lain sudah memiliki provinsi masing-masing. Saireri tinggal satu-satunya yang belum,” jelasnya
Lebih lanjut, pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara merupakan langkah strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah adat Saireri, baik di sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini juga menjadi solusi nyata dalam menekan angka kemiskinan dan mempercepat pembangunan yang adil dan merata di Papua,” imbuhnya.
Denny Bonai menekankan suksesnya pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara membutuhkan kerja sama lintas sektor.
“Dukungan dari DPR Papua saja tidak cukup. Butuh keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat. Kita ingin ini bukan hanya jadi wacana, tapi betul-betul terealisasi demi masa depan masyarakat Papua yang lebih baik,” imbuhnya. dendedde(bat)
