JAYAPURA, Papuaterkini.com – Komisi IV DPR Papua membidangi Insfrastruktu dan sumber daya alam melakukan rapat kerja bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Papua dalam rangka persiapan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2025.
Wakil Komisi IV DPR Papua, Edward Norman Banua mengakui rapat bersama dengan mitra kerja itu, telah dimulai Kamis, 11 September 2025 bersama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR.
“Jumat, 12 September 2025, hari ini kami rapat dengan Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat, Dinas ESDM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terakhir bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua,” kata Norman Banua usai rapat.
Diungkapkan, dalam rapat bersama mitra kerja itu, Komisi IV DPR Papua menemukan adanya beberapa penambahan fiskal pada beberapa dinas, ada yang digunakan untuk membayar utang di tahun 2024 dan ada yang digunakan untuk program-program baru, ada juga digunakan untuk program-program bersifat rutin karena keterbatasan fiskal yang ada sehingga tidak banyak program yang bisa menjadi satu terobosan atau program besar.
“Rata-rata hanya untuk membayar hutang pihak ketiga dan untuk pembiayaan kegiatan rutin,” ujarnya.
Menurutnya, setelah rapat kerja bersama mitra OPD, kemudian akan dilanjutkan rapat bersama badan anggaran dan TAPD untuk membahas hasil rapat bersama mitra OPD.
“Hasil rapat bersama mitra kerja itu, akan kami perjuangkan dalam rapat banggar agar mitra-mitra kami bisa mendapatkan program-program guna pelayanan untuk masyarakat di Provinsi Papua,” ujar Politisi Partai NasDem ini.
Dalam kesempatan ini, lanjut Norman Banua, Komisi IV DPR Papua juga membedah anggaran-anggaran yang diajukan oleh mitra OPD.
“Kami berpesan akan terus mengawasi agar anggaran ini bisa bermanfaat dan tidak bersifat seremonial saja,” tandasnya.
Komisi IV DPR Papua berharap dengan adanya penambahan anggaran bagi mitra OPD tidak hanya bersifat seremonial dan rutin, namun ada program-program yang pro rakyat atau program yang bisa berdampak terhadap perekonomian masyarakat secara langsung.
“Harapan kami ada program-program padat karya atau program-program untuk Orang Asli Papua, sehingga uang beredar di masyarakat dan membantu roda perputaran ekonomi di Papua,” ujarnya.
Selain itu, imbuhnya, Komisi IV DPR Papua berharap pemerintah daerah Provinsi Papua memperhatikan hutang-hutang pekerjaan yang belum terselesaikan atau terbayarkan agar diakomodir sebagian di APBD Perubahan dan sisanya pada APBD Induk 2026 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (bat)
