Laurenzus Kadepa: Fakhiri–Rumaropen Punya Kapasitas Bawa Papua Lebih Maju

Mantan Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa berbincang dengan Matius Fakhiri yang saat itu menjabat Dansat Brimob Polda Papua dalam mengawal aksi yang dimotori KNPB lingkaran Abepura tahun 2016. (Foto Dokumentasi Pribadi)
banner 120x600

JAYAPURA, Papuaterkini.com – Tokoh intelektual Papua, Laurenzus Kadepa, menyampaikan ucapan selamat kepada Matius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen yang resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025–2030.

Dalam pernyataannya, Kamis (16/10/2025), Laurenzus menaruh harapan besar agar duet kepemimpinan baru ini mampu membawa Provinsi Papua ke arah yang lebih maju, demokratis, dan terbuka.

“Selamat kepada Pak Matius D. Fakhiri dan Pak Aryoko Rumaropen. Dengan pengalaman panjang di bidang kepolisian dan birokrasi serta usia yang matang, saya yakin kedua beliau akan membawa Papua ke arah yang lebih baik,” ujar Laurenzus Kadepa, Kamis, 16 Oktober 2025.

Sebagai mantan anggota DPR Papua dua periode, Laurenzus Kadepa mengaku mengenal sosok Jenderal Polisi (Purn) Matius D. Fakhiri sejak lama, mulai dari saat menjabat Komandan Satuan Brimob Polda Papua yang bermarkas di Kota Raja hingga menjabat Kapolda Papua.

Ia mengenang, berbagai dinamika sosial dan politik di Papua, termasuk aksi-aksi demonstrasi damai oleh mahasiswa dan masyarakat, sering dihadapi bersama dengan koordinasi yang baik antara aparat dan perwakilan rakyat.

“Kami pernah menghadapi banyak persoalan bersama. Dalam penanganan aksi-aksi damai, kami selalu berkoordinasi sebagai mitra, dan semua berjalan dengan baik. Saya yakin dengan pengalaman itu, Papua ke depan akan lebih kondusif,” jelasnya.

Laurenzus Kadepa berharap kepemimpinan Fakhiri dan Rumaropen mampu membuka kembali ruang demokrasi di Papua, memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab.

“Ruang demokrasi harus dibuka. Tidak boleh ada pembatasan dalam penyampaian aspirasi. Papua adalah barometer demokrasi Indonesia. Semakin ruang demokrasi ditutup, semakin buruk citra demokrasi Indonesia di mata dunia,” tegasnya.

Ia juga berpesan agar pemerintahan baru mengembalikan fungsi kantor Gubernur, DPR Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP) sesuai peruntukannya, sebagai simbol keterbukaan dan wadah rakyat menyampaikan pendapat.

“Kembalikan wajah kantor Gubernur, DPRP, dan MRP pada peruntukannya. Jangan ada lagi pembatasan demo. Semoga kepemimpinan baru ini amanah dan membawa kedamaian bagi seluruh masyarakat Papua,” imbuhnya. (bat)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *