JAYAPURA, Papuaterkini.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua resmi memulai pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Papua melalui kegiatan Entry Meeting yang digelar di Jayapura, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan ini menjadi awal dari rangkaian pemeriksaan rutin terhadap tata kelola keuangan daerah, termasuk aspek kinerja, kepatuhan, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, dalam sambutannya menyatakan dukungan penuh terhadap proses audit yang dilakukan BPK. Ia menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah dan pimpinan BUMD untuk bersikap terbuka serta memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa.
“Prinsipnya kami mendukung penuh terhadap pelaksanaan audit serta mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan BUMD untuk kooperatif dan terbuka,” ujarnya.
Menurut Fakhiri, pelaksanaan audit BPK merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pemeriksaan tahun ini meliputi tiga agenda utama.
Pertama, Pemeriksaan Kinerja Ketahanan Pangan, yang akan menilai kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan pada tahun anggaran 2020 hingga semester I 2025.
Kedua, Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah, yang akan menilai kesesuaian pengelolaan belanja APBD tahun anggaran 2024 hingga Triwulan III 2025 dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik.
Ketiga, Pemeriksaan Kepatuhan Operasional BUMD, khususnya terhadap PT Irian Bhakti Papua, dengan fokus pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas operasional.
Lebih lanjut, Fakhiri menegaskan bahwa audit BPK harus dimaknai sebagai proses pembelajaran bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Audit ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus dimaknai sebagai sarana introspeksi dan pembelajaran demi memperkuat akuntabilitas publik di Papua,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil audit secara nyata agar dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan tata kelola keuangan daerah.
“Kami mengapresiasi BPK atas peran dan kontribusinya dalam mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.(bat)
