JAYAPURA, Papuaterkini.com — Ketua Komisi III DPR Papua, Drs Yacob Ingratubun, MM menegaskan bahwa proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2026 harus mengedepankan skala prioritas yang selaras dengan visi dan misi Gubernur Matius D Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen.
Meski hingga saat ini DPR Papua belum menerima Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Yacob menekankan pentingnya ketelitian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun program yang sejalan dengan komitmen politik kepala daerah.
“Ada skala prioritas yang harus dijawab, karena itu merupakan komitmen dari janji politik saat kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Papua,” ujarnya.
Ia berharap eksekutif menyusun Rancangan APBD (RAPBD) 2026 secara selektif, strategis, dan terukur sehingga postur anggaran benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Program-program nanti harus tercermin dalam APBD dan berpihak kepada kepentingan rakyat, ” tegasnya.
Salah satunya, adalah program unggulan Gubernur Fakhiri yakni Mace Kasih Jalan, yang terdiri dari kartu Mahasiswa Cerdas (Mace). Kartu ini dimaksudkan untuk mewujudkan Papua berprestasi. Mahasiswa pemegang Kartu Mace akan mendapat bantuan pendidikan sebesar Rp 500 ribu/bulan
Kartu yang kedua adalah Kartu Kesehatan untuk Ibu Hamil (Kasih). Kartu Kasih dimaksudkan untuk keluarga yang lebih harmonis.
Kemudian kartu sakti yang ketiga adalah Kartu Jaminan Lanjut Usia (Jalan). Kartu Jalan ini hanya diperuntukan bagi para lansia.
“Gubernur dan wakil gubernur pasca dilantik langsung bergerak melakukan lobi politik dengan kementerian terkait untuk memperjuangkan agenda pembangunan Papua,” tambahnya.
Yapi menilai langkah tersebut sejalan dengan strategi memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memastikan program prioritas rakyat dapat terimplementasi secara tepat sasaran.
Apresiasi Gerak Cepat Kepala Daerah
Ketua Komisi III tersebut juga menyampaikan apresiasi atas upaya cepat pasangan pemimpin Papua dalam menjalankan agenda pembangunan.
“Ketika dilantik, mereka langsung lari, bukan jalan di tempat. Itu langkah konkret yang patut diapresiasi,” tutupnya. (bat)
